JAKARTA | (28/10/2016) - Panitera Mahkamah Agung meminta kepada pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Agung untuk berhati-hati terhadap alamat website palsu yang memuat informasi perkara yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.  Alamat website tersebut adalah www.infoperkarakamarpdt.com.  Website ini digunakan sebagai sarana penipuan, dengan modus “pengurusan” perkara di Mahkamah Agung.  Pihak berperkara yang menjadi korban penipuan disuguhi informasi palsu di website tersebut  bahwa perkaranya telah dimenangkan.  Panitera mengingatkan bahwa informasi resmi tentang penanganan perkara hanya tersedia di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara.

BANDUNG | (24/10/2016) - Kinerja penanganan perkara periode Januari-Oktober 2016 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama baik dari aspek  produktivitas memutus, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), jumlah sisa perkara, maupun persentase perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu. Hal tersebut disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, dalam  acara paparan kinerja penanganan perkara yang mengawali kegiatan Pleno Kamar Mahkamah Agung  tahun 2016 di Bandung, Minggu (23/10/2016).

Panitera menjelaskan bahwa perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung pada periode Januari sampai dengan  14 Oktober 2016 sebanyak 15.501perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa  perkara tahun  2015 sebanyak 3.950 perkara dan perkara yang diterima di periode tersebut sebanyak 11.551 perkara. Jumlah perkara yang telah diputus pada periode tersebut sebanyak 12.062 perkara sehingga sisa perkara pada 14 Oktober 2016 sebanyak 3.439 perkara.

BANDUNG (24/10/2016) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH membuka rapat pleno kamar tahun 2016, Minggu malam (24/10/2016), pukul 20.00 WIB di Bandung. Kegiatan ini merupakan aktivitas tahunan yang menjadi agenda terjadwal sejak Mahkamah Agung memberlakukan sistem kamar di akhir tahun 2011. Rapat pleno kamar akan berlangsung hingga tanggal 25 Oktober 2016, dihadiri oleh seluruh anggota dari lima kamar di Mahkamah Agung (kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar pidana dan kamar tata usaha negara) , yaitu: para ketua muda yang menjadi ketua kamar, para hakim agung, para hakim ad hoc, para panitera muda perkara, para panitera muda kamar dan para panitera pengganti.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi, SH, MH, selaku penanggung jawab kegiatan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat pleno kamar merupakan lembaga yang dibentuk dalam sistem kamar  sebagai instrument untuk mewujudkan  kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan,  meningkatkan profesionalitas hakim agung dan  mempercepat proses penyelesaian  perkara.  

BRUSSEL | (14/10/2016) - Pengadilan berbasis elektronik telah menjadi “tekad universal” dari semua peradilan di dunia. Ketika  Delegasi MA berkunjung  di Hoge Raad Belanda, mereka menyampaikan komitmennya bahwa akan melakukan digitalisasi pengadilan mulai 1 Februari  2017.  Hal yang sama juga disampaikan  oleh  Federal Public Services of Justice Belgia dan Mahkamah Konstitusi Belgia. Meskipun pengadilan di Belgia akan mulai pengadilan full elektronik tidak secepat Hoge Raad Belanda, mereka sudah memiliki road map yang terarah. Diantaranya, mereka sedang melakukan perubahan undang-undang  yang “menghambat” digitalisasi pengadilan.

Merubah undang-undang yang menghambat implementasi digitalisasi pengadilan, juga dilakukan oleh Belanda. Bahkan mereka telah merubah 6 Undang-Undang untuk implementasi e-Court di bulan Februari mendatang.  Selain perubahan undang-undang,  Federal Public Services of Justice Belgia, menyampaikan  beberapa langkah lainnya yang sedang mereka lakukan, yaitu:

Brussel | (13/10/2016) -  Setelah melakukan benchmarking dengan Hoge Raad Belanda,   Delegasi MA melanjutkan misi ke instansi pengadilan di Belgia pada tanggal 11-12 Oktober 2016.  Lembaga yang pertama kali dikunjungi adalah Federal Public Service of Justice, sebuah lembaga yang  bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengadilan di Kerajaan Belgia. Lembaga berikutnya yang dikunjungi adalah Mahkamah Konstitusi Kerajaan Belgia.

Dalam pertemuan  yang berlangsung mulai pukul 09.00 – 12.00 waktu setempat, delegasi MA disuguhi tiga materi presentasi. Pertama, presentasi bertajuk “ The Road Toward a Digital Government” oleh Frank Leyman dari Fedict. Fedict merupakan lembaga dalam koordinasi Kementerian Informatika yang bertanggungjawab untuk menyediakan sistem teknologi dan informasi  untuk semua kementerian dan lembaga, termasuk lembaga peradilan di Belgia. Kedua, presentasi mengenai informasi peradilan di Belgia oleh Bernard Daminet. Ketiga, presentasi tentang Informasi Sistem Manajemen Perkara (MACH) oleh Alain Moraeu.

Den Haag (11/10/2016) - Presiden Hoge Raad Belanda Maarten Feteris dalam sambutannya di hadapan Delegasi Mahkamah Agung menyatakan bahwa Hoge Raad akan menerapkan sistem digitalisasi pengadilan secara penuh pada 1 Februari 2017 mendatang. Mulai tanggal tersebut penanganan perkara, mulai dari pengajuan berkas oleh pihak, pemeriksaan berkas oleh majelis hakim, dan pengiriman kembali berkas ke pihak dilakukan tanpa menggunakan kertas.  Ia menyebutkan proses ke arah  digitalisasi pengadilan telah dilakukan oleh Hoge Raad sejak tahun 2007.

Dalam agenda pertemuan dengan Delegasi Mahkamah Agung tertangkap beberapa informasi yang menggambarkan bagaimana proses yang dilakukan oleh Hoge Raad untuk sampai pada digitalisasi pengadilan, diantaranya: