JAKARTA | (6/4/2017)  Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Komunikasi Sekretariat Komisi Informasi se-Indonesia pada tanggal 5-7 Maret di Semarang.  Pertemuan tersebut diikuti oleh sekretaris komisi informasi daerah dari seluruh Indonesia. Dalam forum tersebut, Kepaniteraan MA  yang diwakili oleh Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah diminta berbagi pengalaman mengenai manajemen perkara dengan topik “penatalaksanaan persidangan dalam penyelesaian sengketa”.  Materi tersebut disajikan secara panel bersama dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemeninfo, R. Niken Widiastuti yang membawakan materi “ Model Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi  Daerah Pasca Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2014

JAKARTA | (30/3/2017) - Percepatan minutasi perkara menjadi agenda prioritas Kepaniteraan MA di tahun 2017. Berbagai agenda telah dicanangkan untuk mendukung agenda tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Kamar Pidana dengan menggelar kegiatan koreksi bersama yang berlangsung pada taggal 29 s/d 31 Maret 2017 di Jakarta. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua Kamar Pidana, Dr, Artidjo Alkotsar ini diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari hakim agung, hakim ad hoc Tipikor, panitera pengganti dan operator pada  kamar pidana. Ditargetkan sebanyak 1.038 perkara akan diselesaikan dalam kegiatan tersebut, yang terdiri dari 556 berkas koreksi bersama hakim agung, 25 berkas pendapat hakim agung, 161 berkas koreksi pada Asisten/PP, dan 296 berkas pengetikan pada operator.

JAKARTA | (17/3/2017) - Dalam beberapa bulan terakhir, Mahkamah Agung  sedang melakukan kajian  reformulasi putusan perdata ke arah format yang lebih simpel.  Kajian tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok kerja  (Pokja) yang dibentuk oleh Ketua Kamar Perdata, Solthoni  Mohdally. Pokja tersebut dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif  dan beranggotakan beberapa hakim agung, hakim yustisial, dan beberapa peneliti dari LeIP.  Pada  Selasa (14/3/2017) yang lalu, Pokja  menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pedoman teknis penggunaan template putusan hasil simplifikasi. 

Ketua Kamar Perdata, Soltoni Mohdally, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa saat ini Pokja telah berhasil menyelesaikan konsep format putusan perdata yang lebih simple. Pemberlakuan format putusan hasil simplifikasi tersebut menunggu keputusan Rapat Pimpinan MA.  Ketua Kamar menjelaskan bahwa, simplifikasi format putusan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari perbandingan dengan putusan MA dari masa ke masa, putusan pengadilan dari berbagai negara,  dan diskusi terfokus dengan para hakim agung, advokat, peneliti, dan akademisi.

JAKARTA | (14/03/2017) - Kepaniteraan MA  bekerjasama dengan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus  (Focus Group Discussion) mengenai implementasi register elektronik pada Kepaniteraan MA. Kegiatan diskusi dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan , Senin (14/3/2017) di Jakarta. Hadir sebagai peserta diskusi para panitera muda kamar dan sejumlah para hakim yustisial.

Dalam sambutannya, Panitera MA menyampaikan  dukungan terhadap implementasi register elektronik di Mahkamah Agung. Ia memandang implementasi teknologi informasi dalam administrasi peradilan, termasuk e-registry, menjadi sebuah kebutuhan.  Dalam cetak biru pembaruan peradilan,  kata Panitera, pengadilan modern yang berbasis teknologi informasi menjadi salah satu indikator badan peradilan yang agung.  Dari perspektif  peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pengungkit. Hal ini karena kepercayaan publik dapat tumbuh, jika masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengadilan terkait perkara yang diajukannya (transparan).

JAKARTA | (07/03/2017) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya  bertempat di Hotel Permata Bogor pada tanggal 22 - 24 Februari 2017 yang lalu.  Acara  sosialisasi dibuka Sekretaris Kepaniteraan MA yang diwakili  oleh Kabag  Perencanaan dan Kepegawaian,Drs. Parto Hutomo SH., MM,  Rabu (22/02/2017). Peserta sosialisasi adalah para PNS dari semua unsur  unit kerja di lingkungan Kepaniteraan MA, sedangkan nara sumber yang dihadirkan  adalah  pejabat dari Badan Kepegawaian Negara,  Dwi Wahyudi dan   Muhammad Syafiq.

Dalam sambutannya, Parto Hutomo, menjelaskan fokus sosialisasi diarahkan pada sinergitas Perma 8 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Menurutnya lahirnya Perma 8 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan bagi aparatur peradilan. Hal ini karena pengawasan dilakukan secara “melekat” oleh atasan langsungnya secara hirarkis. Ia optimis kualitas disiplin aparatur peradilan dapat meningkat dengan lahirnya Perma 8 Tahun 2016.

JAKARTA | (1/3/2016) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Rabu 1 Maret 2017. Penetapan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 tertuang dalam  Keputusan Presiden  No 28 P Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017.  Berdasarkan Pasal 9 UU 3 Tahun 2009,  Ketua dan Wakil Ketua MA sebelum memangku jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hatta Ali terpilih sebagai calon Ketua Mahkamah Agung  dalam sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan  Ketua MA yang digelar 14 Februari 2017.  Ia mendapatkan  38 dari  47 suara hakim agung. Dengan jumlah suara tersebut, proses pemilihan hanya berlangsung satu putaran karena telah mencapai suara di atas 50 persen plus 1.