JAKARTA | (29/07) Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  mengumpulkan seluruh pimpinan dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia tanggal 28-29 Juli 2016 di Jakarta. Fokus pertemuan tersebut adalah refleksi kinerja dan peningkatan fungsi pengawasan oleh pengadilan banding selaku voorpost Mahkamah Agung. Ketua MA berharap upaya ini menjadi salah satu langkah untuk menghentikan “badai” yang menempa badan peradilan.

 Hadir dalam pertemuan tersebut seluruh pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, para pejabat eselon I dan II MA,  Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding se-Indonesia dan Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Pertama se-Jakarta.

Ketua MA dalam pengarahannya menyatakan prihatin dan mengecam tindakan oknum aparatur peradilan yang mencederai perjuangan pencapaian visi badan peradilan Indonesia yang agung.  Ketua MA optimis badai yang menempa badan peradilan tersebut akan berakhir. Optimisme Ketua MA tersebut tidak tanpa dasar. Selain tindakan tersebut murni prilaku oknum,  MA juga telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis baik yang sifatnya preventif maupun bersifat responsif.

JAKARTA | (21/7/2016) - Sebanyak 160 Pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor  yang telah dinyatakan lulus administrasi, pada hari ini, Kamis (21/7/2016), akan mengikuti seleksi tertulis secara serentak di 13 tempat di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 96 pelamar hakim ad hoc tingkat pertama dan  64 pelamar tingkat banding.  Seleksi tertulis merupakan seleksi tahap ke dua setelah mereka melewati seleksi administrasi.  Mereka yang nantinya dinyatakan lulus seleksi tertulis berhak mengikuti  profile assessment dan wawancara yang merupakan tahap terakhir dari rangkaian seleksi.

Penyelenggaraan seleksi tertulis dilakukan serentak mulai jam 08.30 dan berakhir pada pukul 17.00 waktu setempat. Mahkamah Agung menetapkan 13 Pengadilan Tinggi sebagai tempat penyelenggaraan ujian tertulis, yaitu:  PT Medan, PT Padang, PT Pekanbaru, PT Palembang, PT Bengkulu,  PT Banten, PT Jakarta, PT Bandung, PT Semarang, PT Yogyakarta, PT Surabaya,  PT Makassar, dan PT Mataram.  Penetapan tempat penyelenggaraan seleksi tertulis didasarkan pada jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Apabila terdapat pelamar yang lulus seleksi administrasi sebanyak minimal 5 orang maka  di pengadilan tinggi tersebut dapat diselenggarakan seleksi tertulis. Namun, jika tidak mencapai jumlah minimal, maka penyelenggaraan ujian tertulis digabung dengan pengadilan tinggi terdekat.

JAKARTA | (19/07/2016) Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan se-Indonesia  diundang ke Jakarta pada 28-29 Juli 2016, pekan depan. Mereka akan diberikan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh pimpinan Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan oleh surat bernomor 21/WKMA.NY/PP.00/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Suwardi.

Selain pimpinan pengadilan tingkat banding, dalam acara tersebut juga diundang  Panitera MA, Sekretaris MA , para pejabat eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung.

Diagendakan kegiatan pembinaan akan dimulai pada pukul 15.00 dan berakhir pada   22.30. Pada sesi pertama, acara pembinaan akan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Setelah itu,  pembinaan akan dilakukan oleh  Para Waki Ketua dan Ketua Kamar. Fokus pembinaan diarahkan pada aspek integritas dan penguatan fungsi pengawasan pengadilan tingkat banding sebagai voorpost Mahkamah Agung.

Selain dilakukan charging dari sisi mental, seluruh peserta pembinaan  akan ditingkatkan kebugaran fisiknya  dengan  kegiatan senam bersama. [an]

MEDAN | (17/07/2016) Kepaniteraan MA dan Ditjen Pemasyarakatan menggelar sosialisasi dan Bimtek gabungan  pertukaran data perpanjangan penahanan pada tingkat kasasi, Kamis (14/7/2016) di Medan. Kegiatan yang dibiayai oleh The Asia Foundation ini  dibuka oleh Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan  Basan Baran, Wahiddin. Hadir pula pada saat pembukaan Ketua Pengadilan Tinggi Medan,  Cicut Sutiarso, Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Direktur  TI dan Kerjasama Ditjjen Pas, Aman Riyadi dan Direktur  Hukum The Asia Foundation,  Mohammad Doddy Kuadrianto.

Peserta kegiatan dari unsur Mahkamah Agung  adalah  Panitera Muda Pidana dan operator dari: PN Medan, PN Binjai, PN Lubuk Pakam dan PT Medan. Sedangkan dari unsur  Ditjen Pemasyarakatan adalah Kepala, Kepala Seksi Registrasi dan Operator SDP dari  Lapas Kelas I Medan, Lapas kelas II Binjai, Lapas kelas II Lubuk Pakam, Lapas Wanita Medan,  Lapas Anak Medan,  Rutan kelas I Medan, Rutan kelas II Labuhan Deli dan Cabang Rutan Pancur Batu.  Wilayah Medan disepakati sebagai Pilot Projek Pertukaran Data Pidana selain Jakarta.

JAKARTA | (12/07/2016) - Tren memutus perkara biasanya menurun di Bulan Ramadhan. Keadaan ini merupakan fenomena yang selalu berulang hampir di  setiap tahun. Namun tidak terjadi di bulan Ramadhan tahun ini  yang bertepatan dengan bulan Juni. Data pada sistem informasi perkara menunjukkan  ada  1.390 perkara yang diputus pada bulan Juni 2016. Jumlah ini melampaui rerata jumlah perkara yang diputus pada periode Januari-Juni yang berada ada angka 1.232 perkara. Berdasarkan sistem informasi perkara Periode Januari-Juni, MA memutus sebanyak 7393 perkara.

Faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya kinerja di bulan puasa adalah jumlah jam kerja yang berkurang dan adanya cuti bersama menjelang idul fitri. “Maka dalam keadaan jam kerja yang berkurang namun jumlah perkara putus yang meningkat, ini adalah  bukti  etos kerja luar biasa dari para hakim agung”, kata Soeroso Ono, Panitera Mahkamah Agung RI.

JAKARTA | (15/6) - Selama periode Januari-Mei 2016, Mahkamah Agung menerima sebanyak 6.109 perkara . Sisa perkara yang  belum putus pada akhir tahun 2015 sebanyak 3.950 perkara sehingga jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung pada periode  Januari-Mei 2015 sebanyak  10.059 perkara.  Jumlah perkara yang diterima berkurang 3,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015 sebanyak 6.300 perkara. Jumlah beban perkara juga berkurang 6,21% dibandingkan  dengan periode yang sama di tahun 2015 yang berjumlah 6.300 perkara.

Jumlah perkara yang diterima periode Januari-Mei 2016 tersebut terdiri dari 4721 perkara kasasi (77,28%), 1337 perkara peninjauan kembali (21,89%), 29 perkara grasi (0,47%), dan 22 perkara permohonan hak uji materiil (0,36%). Jika dikelompokkan berdasarkan jenis perkara,  perkara yang diterima tersebut terdiri dari perdata sebanyak 1.958 perkara (32,05%), perdata khusus sebanyak 506 perkara (8,28%), pidana sebanyak 769 perkara (12,59%), pidana khusus sebanyak 1280 perkara (20,95%), perdata agama sebanyak 468 perkara (7,66%), pidana militer sebanyak 144 perkara (2,36%) dan  tata usaha negara sebanyak 984 perkara (16,11%).