JAKARTA | (2/6/2016) Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kembali melakukan kegiatan koreksi berkas bersama  yang berlangsung mulai tanggal 30 Mei  s.d 1 Juni  2016 di Jakarta.  Hadir dalam kegiatan tersebut seluruh unsur yang terkait dalam proses minutasi berkas perkara di MA, yakni Hakim Agung, Panitera Pengganti, dan operator di Kamar TUN. Ketua Kamar TUN, Dr. H. Supandi, SH, MH memimpin langsung kegiatan yang bertujuan untuk mempercepat minutasi perkara ini.

Pada penutupan kegiatan  (Rabu, 1/6/2016), Panitera Muda TUN  Ashadi, SH melaporkan bahwa kegiatan koreksi bersama berhasil menyelesaikan minutasi sebanyak 654 berkas perkara.  Menurut Ashadi, jika dilakukan melalui mekanisme “biasa”, jumlah 654 berkas merupakan capaian minutasi dalam 2 bulan.  Ashadi menegaskan bahwa kegiatan koreksi bersama yang diinisiasi oleh Kamar TUN merupakan strategi yang efektif untuk mengikis tunggakan minutasi  berkas.

JAKARTA | (31/05/2016) - Mahkamah Agung menjadi salah satu lembaga yang telah memanfaatkan dokumen elektronik dalam proses kerja. Sejak tahun 2010, MA telah menjadikan dokumen elektronik sebagai bagian  dari syarat administratif pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali. Pengaturannya dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 14 Tahun 2010). Tahun 2014, ketentuan  tersebut disempurnakan dengan SEMA 1 Tahun 2014.  Jika sebelumnya dokumen elektronik hanya digunakan untuk mempercepat penyusunan draft putusan (proses minutasi), maka dengan SEMA yang terakhir ini dokumen elektronik digunakan oleh hakim agung untuk memeriksa berkas perkara. Selain itu, MA juga telah mempublikasikan salinan putusan elektronik melalui website Direktori Putusan. Jumlah koleksi salinan putusan elektronik yang bisa diakses publik telah mencapai jumlah 1, 7 juta putusan.

Pemanfaatan dokumen elektronik oleh MA tersebut mulai menarik perhatian para penggiat dunia kearsipan.  Pada akhir tahun 2015 (8/12/2015), Kepaniteraan MA diundang oleh Bank Indonesia untuk berbagi pengalaman  di seminar nasional yang bertajuk “Peran Strategis Tata Kelola Dokumen Elektronik”.  Kepaniteraan MA yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata, Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH berbagi pengalaman mengenai pemanfaatan dokumen elektronik di MA. Pri Pambudi juga mengupas bagaimana kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam sistem hukum acara perdata.

PONTIANAK | (25/05/2016) - Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Tersangka suap (ATS) dengan seorang staf Kepaniteraan Muda Pidana Khusus (KSD) yang dibuka di persidangan membuat publik tercengang. Pasalnya, dalam percakapan tersebut seolah-olah seorang staf dapat mengintervensi penunjukan majelis hakim yang menangani perkara, bahkan  mengatur komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung. Padahal, penunjukan majelis hakim merupakan salah satu hak prerogatif dari  seorang ketua lembaga peradilan. Menanggapi hal tersebut,  Ketua MA menegaskan bahwa seorang staf tidak mungkin dapat mencampuri penunjukan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim di MA, dilakukan oleh Ketua Kamar secara pribadi, tanpa ada delegasi. Bahkan mekanisme penunjukannya pun dilakukan dengan tulis tangan per perkara   di daftar perkara yang sampaikan  oleh Panitera Muda.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan se provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2016), di Pontianak.  Dipimpin langsung oleh dengan Ketua MA, materi pembinaan  yang berfokus pada pembinaan karakter disampaikan pula oleh  para pimpinan MA yang terdiri dari: Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Pembinaan.

PONTIANAK | (25/5) Tidak kurang dari 239 aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh Pimpinan MA, Selasa (25/5/2016) di Pontianak. Mereka terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Hakim, para pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding. Acara yang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga pukul 02 dini hari ini menitik beratkan pada aspek pembangunan karakter (character building)  aparatur warga peradilan.

Ketua Mahkamah Agung mengecam prilaku koruptif aparatur yang  merusak kewibawaan lembaga peradilan. Menurutnya, tindakan oknum aparatur pengadilan yang menjadi sorotan publik dalam dua bulan terakhir telah menjadi “nila” bagi berbagai capaian upaya reformasi di tubuh lembaga peradilan.

JAKARTA | (23/05) Panitera Mahkamah Agung memimpin diskusi tentang manajemen perkara dengan Delegasi Hoge Raad Belanda, Jum’at (20/5/2016), di gedung MA, Jakarta. Diskusi yang mengusung tema manajemen perkara ini diikuti oleh para Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan beberapa hakim yustisial MA. Sementara  delegasi  Hoge Raad yang hadir adalah Panitera Hoge Raad Belanda, Mr. Hans Storm dan Direktur Administrasi Mr. A.J. Rotscheid.

Kegiatan diskusi diawali dengan pengantar Panitera MA, Soeroso Ono, tentang sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Delegasi Belanda juga diperkenalkan  dengan informasi seputar modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.  Informasi tersebut disajikan oleh asisten peserta magang di Hoge Raad Belanda, Rafmiwan Murianeti.

JAKARTA | (17/5) - Direktori Putusan telah mengoleksi 1.757.084 putusan (data per 16/05/2016). Sebanyak 75.596 (4,30% ) adalah putusan Mahkamah Agung, sedangkan sisanya adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan. Direktori putusan menampilkan putusan dalam format PDF  dengan watermark tulisan Mahkamah Agung. Namun ternyata ada sejumlah putusan yang file PDF-nya tidak tampil sehingga publik tidak bisa mengakses putusan tersebut. Apa gerangan yang membuat File PDF tidak tampil di Direktori Putusan?

Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah, menjelaskan beberapa kemungkinan yang menyebabkan File PDF tidak tampil di Direktori Putusan.

Pertama,  pengadilan mengupload file putusan dalam format ms word (ekstensi .doc) yang di-rename menjadi .rtf. Seharusnya konversi file putusan berformat doc menjadi rtf melalui proses “save as”.  “Mengupload file putusan ‘rtf palsu’ menjadikan sistem Direktori Putusan gagal mengkonversi file ke format pdf”, jelas Asep Nursobah.