JAKARTA | (05/10/2017) Panitera MA  telah “memerintahkan” pengadilan untuk membayar biaya perkara kasasi/PK menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017.  Kini, 1,5 bulan sejak kebijakan tersebut digulirkan telah ada 21 (dua puluh satu) pengadilan yang telah “mematuhi” surat Panitera  MA tersebut. Panitera MA menyebut mereka sebagai pelopor modernisasi manajemen keuangan perkara.

Berikut 21 pengadilan yang  menjadi memelopori penyetoran biaya perkara melalui rekening virtual : PN Banyuwangi, PN Bondowoso, PN Situbondo, PA Banyuwangi, PN Sungai Liat, PN Muara Bungo, PTUN Palembang, PN Rangkas Bitung, PA Bondowoso, PTUN Jayapura, PN Surakarta, PN Palopo, PN Pangkajene, PTUN Palu, PN Batang, PA Dumai, PN Banda Aceh, PTUN Serang, PN Tabanan, PN Pangkal Pinang, dan PN Bangkinang.

Jakarta | (22/09/2017)  Beban penanganan perkara Mahkamah Agung pada periode Januari – Agustus 2017 sebanyak 13.203 perkara, terdiri dari  perkara yang diterima sebanyak 10.846 perkara dan sisa perkara akhir tahun 2016 sebanyak 2.357 perkara.  Jumlah hakim  agung di periode ini sebanyak 44 orang,  sehingga rasio beban penanganan perkara MA adalah 1 : 300.    Oleh karena  setiap perkara diadili oleh majelis hakim yang  terdiri dari 3 hakim agung, maka  dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap hakim agung mendapat alokasi rata-rata 900 berkas.

Jumlah perkara yang diputus selama delapan bulan tersebut sebanyak  10.087 perkara, atau rata-rata 1261 perkara per bulan.  Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan  jumlah hakim agung,  menunjukkan rasio produktifitas kinerja memutus perkara adalah 1: 229 perkara.  Oleh karena pemeriksaan berkas dilakukan  oleh tiga orang hakim (majelis), maka dari rasio tersebut menunjukkan bahwa selama delapan bulan setiap hakim agung/majelis rata-rata telah menyelesaikan pemeriksaan berkas (memberikan pendapat)  terhadap 688 berkas. 

Jika dalam delapan bulan ada 160 hari  kerja, maka dalam setiap hari kerja, setiap hakim agung berhasil mengeluarkan ada 4 sampai lima  adviesblaad yang siap untuk disidangkan.

JAKARTA | (16/09/2017) Kepaniteraan  Mahkamah Agung telah melahirkan kebijakan  pembayaran biaya perkara menggunakan virtual account yang dituangkan dalam Surat Panitera Nomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017. Sejak kebijakan tersebut digulirkan, telah ada 4 (empat) pengadilan yang mengirimkan biaya perkara menggunakan rekening virtual  yaitu: Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Bondowoso, Pengadilan Negeri Situbondo, dan Pengadilan Agama Banyuwangi. Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi kepada empat pengadilan tersebut dan berharap pengadilan lainnya segera mengikuti jejak mereka.

Berdasarkan “catatan” Sistem Direktori Putusan,  telah masuk ke rekening giro penampungan biaya perkara  MA sejumlah uang yang berasal dari 5 (lima) rekening virtual yang merepresentasikan perkara yaitu:

JAKARTA | (15/09/2017) - Panitera Mahkamah Agung telah membuat kebijakan inovatif terkait metode penyetoran biaya perkara kasasi/peninjauan kembali/hak uji materiil. Jika sebelumnya penyetoran biaya perkara dikirim ke nomor rekening penampung (pooling account) maka kini penyetoran tersebut dilakukan dengan rekening virtual yang terhubung ke rekening penampung.  Seperti halnya di dunia e-commerce,  penggunaan rekening virtual  dalam pembayaran biaya perkara, memungkinkan Mahkamah Agung mengetahui secara akurat semua  informasi yang terkait dengan  pemohon kasasi selaku pengirim uang, seperti: nama pemohon kasasi, nomor perkara, asal pengadilan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat bernomor 2167/PAN/KU.00/8/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tingkat banding dan ketua pengadilan tingkat pertama se-Indonesia, termasuk ketua pengadilan pajak.

JAKARTA | (07/09/2017) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan apresiasi terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Kendal Nomor 47/Pid.B/2017/PN Kdl tanggal 22 Mei 2017. Apresiasi tersebut disampaikan secara tertulis, dengan surat bernomor R-612/3.1/LPSK/08/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam suratnya, LPSK menyampaikan bahwa lembaganya sedang memberikan perlindungan terhdap salah seorang Pelapor perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kendal, yang proses pelaporannya sedang ditanngani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam perkembangannya, menurut LPSK, pihak Pelapor tersebut dilaporkan balik atas sangkaan dugaan tindak pidana  perbuatan mengadukan pengaduan palsu atau fitnah (red. Pasal 311 ayat (1) KUHP). 

JAKARTA | (06/09/2017) - Media online Detik.Com  melansir berita berita pada hari  Rabu (06/09/2017) Pukul  12:58  dengan judul, “16 Tahun  baru Diputus MA, Ini Kronologis Kasus Uang Makan”. Pada alinea pertama berita tersebut, Detik.Com menulis berita sebagai berikut: “Mahkamah Agung (MA) memerlukan waktu 16 tahun untuk mengadili kasasi perkara korupsi uang makan pasien RS di Medan. Kasus korupsi itu merugikan negara Rp 86 juta. Mengapa proses kasasi sangat lama?”. Benarkah MA memutus perkara tersebut sedemikian lamanya hingga belasan tahun sebagaimana disebut oleh Detik.com?. Mari kita telusuri menggunakan Sistem Informasi Perkara Mahkamah Agung, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara.  

Perkara  kasasi yang disebutkan oleh Detik.Com sebagai  kasus “Korupsi Uang Makan”,  diregistrasi oleh  Kepaniteraan Muda Pidana Khusus  dengan nomor register 919 K/Pid.Sus/2016. Sesungguhnya dengan melihat nomor perkara ini saja, sudah diketahui bahwa MA menerima perkara ini di tahun 2016. Artinya tidak benar MA memerlukan waktu 16 tahun untuk mengadili perkara tersebut, karena berkasnya saja baru diterima setahun yang lalu.