PONTIANAK | (25/05/2016) - Percakapan melalui pesan singkat (SMS) antara Tersangka suap (ATS) dengan seorang staf Kepaniteraan Muda Pidana Khusus (KSD) yang dibuka di persidangan membuat publik tercengang. Pasalnya, dalam percakapan tersebut seolah-olah seorang staf dapat mengintervensi penunjukan majelis hakim yang menangani perkara, bahkan  mengatur komposisi majelis hakim di Mahkamah Agung. Padahal, penunjukan majelis hakim merupakan salah satu hak prerogatif dari  seorang ketua lembaga peradilan. Menanggapi hal tersebut,  Ketua MA menegaskan bahwa seorang staf tidak mungkin dapat mencampuri penunjukan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim di MA, dilakukan oleh Ketua Kamar secara pribadi, tanpa ada delegasi. Bahkan mekanisme penunjukannya pun dilakukan dengan tulis tangan per perkara   di daftar perkara yang sampaikan  oleh Panitera Muda.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, pada kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan dari empat lingkungan peradilan se provinsi Kalimantan Barat, Selasa (25/05/2016), di Pontianak.  Dipimpin langsung oleh dengan Ketua MA, materi pembinaan  yang berfokus pada pembinaan karakter disampaikan pula oleh  para pimpinan MA yang terdiri dari: Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Pembinaan.

PONTIANAK | (25/5) Tidak kurang dari 239 aparatur pengadilan dari empat lingkungan peradilan se wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial oleh Pimpinan MA, Selasa (25/5/2016) di Pontianak. Mereka terdiri dari  Ketua, Wakil Ketua, Hakim, para pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan pengadilan tingkat pertama dan banding. Acara yang berlangsung mulai pukul 20.00 hingga pukul 02 dini hari ini menitik beratkan pada aspek pembangunan karakter (character building)  aparatur warga peradilan.

Ketua Mahkamah Agung mengecam prilaku koruptif aparatur yang  merusak kewibawaan lembaga peradilan. Menurutnya, tindakan oknum aparatur pengadilan yang menjadi sorotan publik dalam dua bulan terakhir telah menjadi “nila” bagi berbagai capaian upaya reformasi di tubuh lembaga peradilan.

JAKARTA | (23/05) Panitera Mahkamah Agung memimpin diskusi tentang manajemen perkara dengan Delegasi Hoge Raad Belanda, Jum’at (20/5/2016), di gedung MA, Jakarta. Diskusi yang mengusung tema manajemen perkara ini diikuti oleh para Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan beberapa hakim yustisial MA. Sementara  delegasi  Hoge Raad yang hadir adalah Panitera Hoge Raad Belanda, Mr. Hans Storm dan Direktur Administrasi Mr. A.J. Rotscheid.

Kegiatan diskusi diawali dengan pengantar Panitera MA, Soeroso Ono, tentang sistem penanganan perkara di Mahkamah Agung.  Delegasi Belanda juga diperkenalkan  dengan informasi seputar modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.  Informasi tersebut disajikan oleh asisten peserta magang di Hoge Raad Belanda, Rafmiwan Murianeti.

JAKARTA | (17/5) - Direktori Putusan telah mengoleksi 1.757.084 putusan (data per 16/05/2016). Sebanyak 75.596 (4,30% ) adalah putusan Mahkamah Agung, sedangkan sisanya adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan. Direktori putusan menampilkan putusan dalam format PDF  dengan watermark tulisan Mahkamah Agung. Namun ternyata ada sejumlah putusan yang file PDF-nya tidak tampil sehingga publik tidak bisa mengakses putusan tersebut. Apa gerangan yang membuat File PDF tidak tampil di Direktori Putusan?

Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah, menjelaskan beberapa kemungkinan yang menyebabkan File PDF tidak tampil di Direktori Putusan.

Pertama,  pengadilan mengupload file putusan dalam format ms word (ekstensi .doc) yang di-rename menjadi .rtf. Seharusnya konversi file putusan berformat doc menjadi rtf melalui proses “save as”.  “Mengupload file putusan ‘rtf palsu’ menjadikan sistem Direktori Putusan gagal mengkonversi file ke format pdf”, jelas Asep Nursobah.

DENPASAR | (09/05/2016) - Ketua MA telah meresmikan peluncuran SIPP Versi 3.1.2  yang menandakan sistem tersebut siap digunakan untuk semua lingkungan peradilan. Untuk menjamin SIPP efektif digunakan dalam proses penganan perkara, Ketua MA  meminta Para Dirjen membentuk “ Tim Pengawal”.

“Saya meminta kepada seluruh direktur jenderal untuk membentuk tim di tingkat nasional dan daerah yang mengawal penerapan SIPP ini ke seluruh Indonesia”, ungkap Ketua MA dalam pidato sambutannya, Senin (9/5/2016) di Denpasar.

Menurut  Ketua MA, Idealnya “Tim Pengawal SIPP” ini berasal dari satker lintas lingkungan dan menjadi focal point dari para administrator IT di suatu daerah. Dengan komposisi tim seperti ini, ketika ada pengadilan dari satu lingkungan yang mengalami kesulitan di bidang IT, pengadilan dari lingkungan lain di kota yang sama akan dapat langsung membantu.

Denpasar | (9/5/2016) - Peradilan di seluruh dunia menghadapi tiga persoalan utama  yaitu lamanya proses penanganan perkara (delay),  kesulitan mengakses informasi (access), dan prilaku koruptif  aparatur peradilan (judicial corruption). Berdasarkan penelitian, ketiga persoalan tersebut dapat diatasi atau diminimalisir dengan pemanfaatan  teknologi informasi dalam proses manajemen perkara.

Demikian disampaikan oleh  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.M. Hatta Ali, SH, MH pada saat melakukan peluncuran (launching) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.2 , Senin (9/5/2016) di Denpasar, Bali. Pada saat yang bersamaan, Ketua MA juga melakukan  peluncuran dua kebijakan strategis yakni  Perma  Nomor 2 Tahun 2015 dan Sema Nomor 2 Tahun 2016.