JAKARTA | (17/3/2017) - Dalam beberapa bulan terakhir, Mahkamah Agung  sedang melakukan kajian  reformulasi putusan perdata ke arah format yang lebih simpel.  Kajian tersebut dilakukan oleh sebuah kelompok kerja  (Pokja) yang dibentuk oleh Ketua Kamar Perdata, Solthoni  Mohdally. Pokja tersebut dipimpin oleh Hakim Agung Syamsul Maarif  dan beranggotakan beberapa hakim agung, hakim yustisial, dan beberapa peneliti dari LeIP.  Pada  Selasa (14/3/2017) yang lalu, Pokja  menyelenggarakan pertemuan untuk membahas pedoman teknis penggunaan template putusan hasil simplifikasi. 

Ketua Kamar Perdata, Soltoni Mohdally, dalam pembukaan kegiatan menyampaikan bahwa saat ini Pokja telah berhasil menyelesaikan konsep format putusan perdata yang lebih simple. Pemberlakuan format putusan hasil simplifikasi tersebut menunggu keputusan Rapat Pimpinan MA.  Ketua Kamar menjelaskan bahwa, simplifikasi format putusan dilakukan dengan serangkaian kegiatan, mulai dari perbandingan dengan putusan MA dari masa ke masa, putusan pengadilan dari berbagai negara,  dan diskusi terfokus dengan para hakim agung, advokat, peneliti, dan akademisi.

JAKARTA | (14/03/2017) - Kepaniteraan MA  bekerjasama dengan Tim Asistensi Pembaruan Peradilan menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus  (Focus Group Discussion) mengenai implementasi register elektronik pada Kepaniteraan MA. Kegiatan diskusi dibuka oleh Panitera MA, Made Rawa Aryawan , Senin (14/3/2017) di Jakarta. Hadir sebagai peserta diskusi para panitera muda kamar dan sejumlah para hakim yustisial.

Dalam sambutannya, Panitera MA menyampaikan  dukungan terhadap implementasi register elektronik di Mahkamah Agung. Ia memandang implementasi teknologi informasi dalam administrasi peradilan, termasuk e-registry, menjadi sebuah kebutuhan.  Dalam cetak biru pembaruan peradilan,  kata Panitera, pengadilan modern yang berbasis teknologi informasi menjadi salah satu indikator badan peradilan yang agung.  Dari perspektif  peningkatan kepercayaan publik, pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor pengungkit. Hal ini karena kepercayaan publik dapat tumbuh, jika masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pengadilan terkait perkara yang diajukannya (transparan).

JAKARTA | (07/03/2017) - Kepaniteraan MA menyelenggarakan kegiatan sosialisasi PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya  bertempat di Hotel Permata Bogor pada tanggal 22 - 24 Februari 2017 yang lalu.  Acara  sosialisasi dibuka Sekretaris Kepaniteraan MA yang diwakili  oleh Kabag  Perencanaan dan Kepegawaian,Drs. Parto Hutomo SH., MM,  Rabu (22/02/2017). Peserta sosialisasi adalah para PNS dari semua unsur  unit kerja di lingkungan Kepaniteraan MA, sedangkan nara sumber yang dihadirkan  adalah  pejabat dari Badan Kepegawaian Negara,  Dwi Wahyudi dan   Muhammad Syafiq.

Dalam sambutannya, Parto Hutomo, menjelaskan fokus sosialisasi diarahkan pada sinergitas Perma 8 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.  Menurutnya lahirnya Perma 8 Tahun 2016 diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengawasan bagi aparatur peradilan. Hal ini karena pengawasan dilakukan secara “melekat” oleh atasan langsungnya secara hirarkis. Ia optimis kualitas disiplin aparatur peradilan dapat meningkat dengan lahirnya Perma 8 Tahun 2016.

JAKARTA | (1/3/2016) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 di hadapan Presiden Joko Widodo, di Istana Negara Jakarta, Rabu 1 Maret 2017. Penetapan Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2017-2022 tertuang dalam  Keputusan Presiden  No 28 P Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017.  Berdasarkan Pasal 9 UU 3 Tahun 2009,  Ketua dan Wakil Ketua MA sebelum memangku jabatannya, harus mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Presiden.

Hatta Ali terpilih sebagai calon Ketua Mahkamah Agung  dalam sidang paripurna khusus dengan agenda utama pemilihan  Ketua MA yang digelar 14 Februari 2017.  Ia mendapatkan  38 dari  47 suara hakim agung. Dengan jumlah suara tersebut, proses pemilihan hanya berlangsung satu putaran karena telah mencapai suara di atas 50 persen plus 1.

JAKARTA | (14/02/2017) - Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H. kembali terpilih sebagai  Ketua Mahkamah Agung untuk periode lima tahun ke dua (2017-2022). Ia  mendapat  38 suara dari  total 47 suara dalam sidang paripurna khusus  dengan agenda utama pemilihan Ketua Mahkamah Agung, Selasa (14/02/2017),  bertempat di ruang Kusumah Atmadja   lantai 14 Gedung Mahkamah Agung. Pemilihan Ketua MA tersebut berlangsung hanya satu putaran, karena suara yang diperoleh Hatta Ali tersebut  mencapai lebih dari 50 persen plus 1.  

Selain Hatta Ali, dalam prosesi pemilihan tersebut muncul juga tiga nama hakim agung dengan perolehan suara sebagai berikut: Dr. Andi Samsan Nganro, SH, MH sebanyak 7 suara, Dr. Suhadi, SH, MH sebanyak 1 suara dan Dr. Mukti Arto, SH, MH sebanyak 1 suara.

JAKARTA | (9/2/2017) - Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target mulai dari jumlah rasio yang diputus, rasio produktifitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, dan jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, yang jumlahnya melampaui target yang telah ditetapkan bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr, M. Hatta Ali, SH, MH, dalam pidato laporan tahunan Mahkamah Agung, Kamis (9/2/2017), bertempat di Ruang Kusumahatmadja, Gedung MA, Jakarta. Penyampaian laporan tahunan digelar dalam sidang pleno istimewa yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam acara tersebut, MA mengundang perwakilan eksekutif, legislatif, akademisi, perbankan,  perwakilan negara sahabat, pimpinan mahkamah agung ASEAN, lembaga swadaya masyarakat, organisasi internasional dan pers.