PHNOM PENH | (16/02)- Keberhasilan reformasi peradilan di Indonesia khususnya  di bidang manajemen perkara, transparansi informasi perkara dan sistem pendidikan dan pelatihan mulai menarik perhatian dunia internasional,  salah satunya adalah  Kerajaan Kamboja.  Difasilitasi oleh USAID di bawah program South to South and  Triangular Corporation  (SSTC), Delegasi Kementerian Kehakiman Kerajaan Kamboja telah mengunjungi Mahkamah Agung RI untuk menjajaki kerjasama judisial  pada 19-23 Oktober 2015 lalu. Pihak Kamboja berharap MA RI dapat berbagi pengalaman sekaligus menjadi "mentor" dalam melaksanakan proses pembaruan peradilan di negaranya. Menindaklanjuti hal tersebut, Delegasi Mahkamah Agung  yang difasilitasi USAID mulai melakukan asesmen  di Pengadilan Kamboja yang berlangsung mulai 14 s.d 20 Februari 2016.

Delegasi Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 16/KMA/SK/II/2016 tanggal  5 Februari 2016,  terdiri dari: Dr. Ridwan Mansur, SH, MH, Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH, Asep Nursobah, S.Ag, MH, Aria Suyudi, SH, L.LM, dan Yunani Abiyoso, SH, MH.  Turut serta bersama delegasi MA, Senior Rule of Law Advisor USAID  Dondy Sentya dan  Siti Budi Wardhani.

Warga Pengadilan diminta waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Pimpinan MA. Terakhir dilaporkan, oknum  penipu tersebut mengaku Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. Dia menghubungi pejabat pengadilan di daerah (Ketua/hakim) meminta disediakan sejumlah uang dengan imbalan janji akan memperoleh promosi jabatan. Modus lain penipuan tersebut menggunakan ajudan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial yang mengaku diperintahkan oleh Wakil Ketua untuk menghubungi yang bersangkutan dan meminta disiapkan sejumlah uang.

Kepaniteraan MA dan Ditjen Pemasyarakatan telah menjalin kerjasama pertukaran data pidana (penahanan) tingkat kasasi yang didasarkan pada Nota Kesepahaman kedua belah pihak yang ditandatangani 30 Oktober 2015 lalu. Pertukaran data tersebut menggunakan sistem informasi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, Kepaniteraan MA menggunakan Aplikasi Direktori Putusan sedangkan Ditjen Pemasyarakatan menggunakan Sistem  Database Pemasyarakatan  (SDP).  Bagi Kepaniteraan MA, proses pertukaran data berbasis teknologi informasi ini dimulai dari adanya pemberitahuan kasasi dari pengadilan negeri. Selama ini, mekanisme pemberitahuan adanya permohonan  kasasi bagi perkara pidana yang terdakwanya ditahan dilakukan menggunakan surat dan faxsimile. Kini, bagi Pengadilan Negeri se-Jakarta diminta agar penyampaian pemberitahuan permohonan kasasi tersebut menggunakan aplikasi Direktori Putusan.

MAKASSAR| (19/1) Ketua MA Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH meminta seluruh jajaran pengadilan untuk memahami dan melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh MA. Kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) maupun Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). Dikatakan Ketua MA,  lahirnya  bermacam aturan tersebut dalam rangka menjalankan fungsi mengatur dari Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ketua MA menyayangkan masih dijumpai calon pimpinan yang mengikuti uji kelayakan dinyatakan tidak layak  gara-gara tidak memahami PERMA atau SEMA yang telah dikeluarkan oleh MA dan dipublikasikan secara online.

Ketua MA menyampaikan hal tersebut dalam Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diikuti oleh jajaran pengadilan  dari empat lingkungan peradilan di Provinsi Sulsel dan Sulselbar bertempat di Makassar, 18-19 Januari 2016. Hadir bersama Ketua MA adalah Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Agama, dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara. Sedangkan dari jajaran pengadilan yang menjadi peserta pembinaan adalah Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan Panitera Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Kegiatan serupa sebelumnya dilaksanakan di Bandung, pekan lalu (14-15 Januari 2016).

JAKARTA | (07/01/2016) - Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, membuka kegiatan uji fungsi  gabungan ke-2 Pilot Project Pertukaran Data  Perkara Pidana pada Tingkat Kasasi dalam Rangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi  antara Kepaniteraan MA dan  Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham  Selasa (06/01/2016) di Jakarta.  Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat dan tim teknis dari kedua lembaga tersebut dan Tim The Asia Foundation (TAF) sebagai fasilitator kegiatan.

Dari Mahkamah Agung,  hadir Panitera Muda Pidana Umum, Panitera Muda Pidana Khusus,  para koordinator pada Kepaniteraan Muda,  dan Tim IT dari Kepaniteraan MA dan Biro Hukum Humas MA.  Sementara itu dari Ditjen Pemasyarakatan  hadir  Direktur Teknologi dan Kerjasama, Direktur Pembinaan Tahanan dan Pengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan, para pejabat eselon III dan IV serta sejumlah staf di bidang teknologi informasi.

JAKARTA | (04/01/2015) Selama tahun 2015, Direktori Putusan berhasil mempublikasikan 464.204 putusan. Total putusan yang tersedia hingga akhir  tahun 2015 berjumlah 1.622.605 putusan.  Pengadilan yang paling banyak mempublikasikan putusan di tahun 2015 untuk lingkungan peradilan umum adalah PN Bandung (3.941 putusan), lingkungan peradilan agama  adalah PA Brebes (13.936 putusan),  lingkungan peradilan militer adalah Dilmil Jakarta (231 putusan) dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah  PT TUN Jakarta (452 putusan). Sedangkan Mahkamah Agung  selama tahun 2015 telah mempublikasikan 10.789 putusan.

Tahun 2015 mencatat sejarah dalam tingkat partisipasi pengadilan 100% dalam mempublikasikan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.  Sejak Direktori Putusan menjadi pusat data putusan nasional pada tahun 2011, tingkat partisipasi pengadilan dalam mempublikasikan putusan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat.