JAKARTA | (19/04/2016) Menjaga kepercayaan publik bagi lembaga peradilan adalah aspek yang sangat penting.  Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, tidak hanya bertumpu pada aspek yudisial, seperti persidangan dan kualitas putusan. Namun juga bertumpu pada aspek non judisial, seperti administrasi dan pelayanan peradilan. Kedua aspek ini, Aspek judisial dan non judisial,  ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Pimpinan peradilan, termasuk Ketua Kamar, memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan kedua sisi ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung pada pidato pengarahan seusai  acara pengambilan sumpah jabatan Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar TUN, Senin (19/04/2016), di ruang  Kusumah Atmadja, gedung MA Jakarta.

JAKARTA | (18/04/2016) - Ketua MA  Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik   Soltoni Mohdally, SH, MH sebagai Ketua Kamar Perdata MA dan Dr. Supandi, SH, MH sebagai Ketua Kama TUN.  Keduanya diangkat sebagai Ketua Kamar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/P Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua kamar tersebut berlangsung dalam sidang paripurna khusus yang dipimipin oleh Ketua MA pada Senin pagi (18/4/2016) bertempat di Ruang Kusumahatmadja,  gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA,   para mantan pimpinan MA, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Ketua/Panitera pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia,  dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Jabodetabek.

Soltoni Mohdally  menggantikan Djafni Djamal yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal  1 Desember 2015, sedangkan Supandi menggantikan Imam Subechi yang pensiun pada 1 Maret 2016. Pengangkatan Ketua Kamar Mahkamah Agung  diatur dalam Pasal 8 ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009. Menurut ketentuan UU MA tersebut, Ketua Kamar ditetapkan oleh Presiden diantara hakim agung yang diusulkan oleh Ketua MA.  Sementara itu,  penentuan calon Ketua Kamar diantara para hakim agung dilakukan dalam forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

Soltoni Mohdally dan Supandi adalah hakim agung “angkatan 2010” yang berasal dari jalur karir. Keduanya dilantik sebagai hakim agung pada Rabu 7 April 2010 oleh  Harifin A. Tumpa, Ketua MA pada waktu itu.

JAKARTA | (14/04) - Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH (62 tahun), terpilih  sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Periode 2016-2021 melalui prosesi pemilihan yang digelar  Kamis, 14 April 2016. Proses pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial berlangsung dalam sidang paripurna khusus yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. H.M Syarifudin terpilih dalam putaran kedua pemilihan dengan perolehan 28 suara. Ia unggul atas  Hakim Agung Andi Samsan Nganro yang memperoleh 18 suara.  Putaran kedua pemilihan dilangsungkan  karena pada putaran pertama tidak ada suara calon yang mencapai 50 % plus satu. Berdasarkan tata tertib pemilihan, jika kondisi demikian terjadi, maka dua calon dengan perolehan suara terbanyak menjadi calon yang dipilih dalam putaran kedua.

Pemilihan Wakil Ketua MA dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono  setelah mendapat penyerahan dari Ketua Mahkamah Agung. Prosesi pemilihan diawali dengan pembacaan tata tertib pemilihan oleh Sekretaris Panitia, Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Dr. Drs. Aco Nur, SH, MH.

JAKARTA | (07/04/2016) - KETUA Mahkamah Agung melantik H. Suharto, SH, M.Hum sebagai Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Selasa (7/4/2016), bertempat di Ruang Pertemuan Ketua  MA, Jakarta.  Panitera Muda Pidana MA  sebelumnya dijabat oleh Dr. Zainuddin, SH, MH yang mendapat promosi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo. Acara pelantikan  tersebut diawali dengan  pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua MA menurut ketentuan  UU Mahkamah Agung. Hadir dalam acara tersebut unsur pimpinan MA, beberapa Hakim Agung, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I MA dan pejabat fungsional Kepaniteraan MA dan sejumlah undangan.

H. Suharto sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi PT Makassar sejak November 2013  dan menjadi Hakim Tipikor di pengadilan yang sama sejak Juli 2015. Jabatan Panitera Muda di MA berdasarkan UU  Mahkamah Agung (UU 3 Tahun 2009) harus dijabat oleh  hakim tinggi dengan pengalaman masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. H. Suharto menjadi sosok terpilih  berdasarkan pemenuhan syarat formal jabatan dan penilaian rekam jejak dan prestasi selama menjalankan tugas.

PONTIANAK | Sistem pemeriksaan berkas secara serentak di MA yang diberlakukan sejak Agustus 2013 terbukti efektif mempercepat waktu memutus perkara kasasi/peninjauan kembali. Alhasil, produktifitas MA dalam memutus perkara dalam tiga tahun terakhir di atas 14.000  perkara per tahun. Namun ada “ongkos” yang harus dibayar Kepaniteraan MA untuk mendukung sistem pembacaan berkas secara serentak tersebut, yakni “ongkos” penggandaan berkas. Untuk mereduksi “ongkos” penggandaan berkas, Kepaniteraan MA terus mendorong pengadilan untuk mengirim dokumen elektronik sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2014.  Untuk memastikan kepatuhan pengadilan dalam menyertakan dokumen elektronik dalam setiap permohonan kasasi/peninjauan kembali, Kepaniteraan MA melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah pengadilan di Provinsi Kalimantan Barat.

JAKARTA | (21/03) Mahkamah Agung pada tahun 2015 menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 2.755 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.351 perkara (49,04%) merupakan peninjauan kembali terhadap  putusan pengadilan pajak. Sedangkan, jumlah perkara peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berada di bawah MA  adalah 1.404 perkara (50,96%).  Dari 1.404 putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek peninjauan kembali sebanyak 1.098 (78,21%) adalah putusan kasasi.

Selebihnya (21,79 %),  objek peninjauan kembali adalah putusan tingkat banding, tingkat pertama dan tingkat PK itu sendiri. Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali di tahun 2015 sebanyak 113 (8,05%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 176 (12,54%).

Selain diajukan atas putusan tingkat kasasi, banding dan tingkat pertama, permohonan peninjauan kembali juga diajukan terhadap putusan peninjauan kembali (PK ke dua). Jumlah peninjauan kembali ke-dua kali yang diajukan di tahun 2015 sebanyak 17 perkara (1,21%).