Melbourne | (31/07/2017) -  Mahkamah Agung RI bersama dengan Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) dan Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia) kembali melakukan penandatanganan lampiran nota kesepahaman kerja sama yudisial, Senin (31/07/2017) di Commonwealth Court Centre Building, Melbourne Australia. Dokumen Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua masing-masing lembaga yaitu  Yang Mulia M. Hatta Ali (Ketua MA RI), The Hon. CJ Chief Justice Diana Bryant (Ketua Pengadilan Keluarga Australia) dan The Hon.  Chief Justice James Allsop (Ketua Pengadilan Federal Australia). MoU antara  kedua lembaga ini dimulai pada tahun 2004 yang lalu. Penandatanganan MoU tahun 2017 menandai satu setengah dasa warsa jalinan kerjasama yudisial diantara pengadilan dua  pengadilan tertinggi di Indonesia dan Australia.

“Kerjasama  ini telah memasuki usia satu setengah dasawarsa atau lebih dari 20 tahun apabila dihitung dengan kerjasama ad hoc yang telah ada sebelumnya, telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat luar biasa bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini”,  kata Ketua MA RI dalam sambutannya

JAKARTA | (27/07/2017) - Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial selain disampaikan oleh Ketua MA  dan seluruh jajaran pimpinan MA, juga disampaikan oleh Panitera MA dan para pejabat Eselon I MA. Pembinaan oleh pejabat eselon I dilaksanakan pada hari Rabu (25/7/2017) di tempat yang sama,  pendopo Kabupaten Banyuwangi, Sabha Swagata Blambangan. Panitera MA dalam pembinaannya  menggarisbawahi mekanisme penyampaian bantuan panggilan ke luar negeri yang kerap memunculkan problematika.  

Menurut Panitera MA, Made Rawa Aryawan, penyampaian permohonan bantuan panggilan yang pihaknya berada di luar negeri hendaknya dibedakan antara WNI dan WNA atau Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum Asing.

BANYUWANGI | (26/07/2017) Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH, MH, membeberkan berbagai pengaduan yang ditujukan kepada aparatur peradilan. Informasi pengaduan tersebut berasal dari surat yang langsung ditujukan kepada Ketua MA maupun dari SIWAS Mahkamah Agung.  Prilaku aparatur yang menjadi sumber aduan publik tersebut, secara garis besar dipicu oleh pelanggaran etik   dan unprofessional conduct. Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua MA mendorong kepada aparatur peradilan untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas dan  integritas.

Ketua MA  menyampaikan hal tersebut  dalam acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial bagi jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan se-wilayah hukum Provinsi Jawa Timur , Senin (24/7/2017) bertempat  di Pendopo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.  Selain Ketua MA, hadir pula Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pembinaan , Ketua Kamar Pengawasan,  beberapa hakim agung, Hakim Ad Hoc MA,  Panitera MA, pejabat eselon I, pejabat eselon II,  Panmud dan beberapa hakim yustisial MA.

JAKARTA | (21/07/2017) Sepanjang semester pertama tahun 2017 (Januari-Juni), Mahkamah Agung menerima  8. 397 perkara. Sisa perkara tahun 2016 sebanyak  2.357 perkara sehingga jumlah beban penanganan perkara  pada semester pertama sebanyak 7.589 perkara.  Selama periode tersebut MA telah memutus sebanyak  7.589 perkara, sehingga perkara yang belum diputus sebanyak 3.165 perkara.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, dalam keterangan tertulis yang disampaikan kepada seluruh Pimpinan, Hakim Agung, para Panitera Muda Perkara, para Panitera Muda Kamar dan Panitera Pengganti MA,  Selasa (18/07/2017).

JAKARTA | (06/07/2017) Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki dua pejabat baru setingkat eselon II, yaitu Panitera Muda Perdata yang dijabat oleh  Prim Haryadi, S.H., M.H, dan Sekretaris Kepaniteraan yang dijabat oleh  Joni Effendi, S.H., M.H. Prim Haryadi dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal  14 Juni 20017 sedangkan  Joni Effendi dilantik oleh Sekretaris  Mahkamah Agung pada tanggal  5 Juli 2017 bersama dengan 4 pejabat eselon II lainnya.

Jakarta | 15/06/2017 - Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H, membuka kegiatan  Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial bagi Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA, Rabu (14/6/2017), bertempat di Hotel Redtop, Jakarta. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 14 s.d 16 Juni 2017 dengan  peserta sebanyak 23 hakim yustisial Mahkamah Agung /Panitera Pengganti yang telah diambil sumpah pada tanggal 7 Februari 2017.   Bertindak sebagai nara sumber kegiatan ini Para Ketua Kamar, Panitera MA, Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar MA.

Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial, menurut Wakil Ketua MA,  merupakan upaya lembaga untuk membekali panitera pengganti MA dengan standar kompetensi yang memadai untuk menjalankan perannya dalam membantu hakim agung untuk mengadili perkara. Menurutnya, kegiatan pembinaan ini sangat strategis untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan perkara di Mahkamah Agung.