JAKARTA | Pekan lalu (Jum’at, 2/9/2016), Ketua MA telah melantik Made Rawa Aryawan sebagai  Panitera Mahkamah Agung. Ia menjadi Panitera Mahkamah Agung yang ke-lima pasca lahirnya Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 yang menjadikan Kepaniteraan MA sebagai satuan kerja tersendiri terpisah dari Sekretariat Mahkamah Agung.

Made Rawa Aryawan  lahir di Kintamani (Bali) 1 Januari 1954. Ia mengawali karir di dunia peradilan sebagai Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 1980. Pengalaman Made Rawa sebagai hakim dimulai di Pengadilan Negeri Maumere pada tahun 1982. Suami dari Kadariyani ini mengabdikan diri sebagai Pengadil di Maumere selama tujuh tahun, berakhir ketika mendapat SK mutasi ke PN Trenggalek pada tahun 1989.  Setelah menjadi hakim PN Trenggalek dari tahun 1989-1994, Made Rawa beralih tugas menjadi hakim di PN Blora yang dijalaninya hingga tahun 1997.

JAKARTA | (02/09/2016) - Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH melantik Made Rawa Aryawan, S.H, MH sebagai Panitera Mahkamah Agung, Jum’at (2/9/2016),  bertempat di ruang Kusumah Atmadja Gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan didahului dengan pengucapan sumpah jabatan sebagai Panitera Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung.

Made Rawa menggantikan Soeroso Ono yang telah memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2016. Sebelum dilantik menjadi Panitera MA,  Made Rawa Aryawan adalah Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak bulan Mei 2013.

Pelantikan Made Rawa Aryawan dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung,  para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung, para Panitera Muda Mahkamah Agung, para Ketua dan Sekretaris Pengadilan se-DKI serta para undangan lainnya. [an]

JAKARTA (01/09/2016) - Selama 1714 hari Soeroso Ono memimpin Kepaniteraan Mahkamah Agung.  Ia dilantik pada hari  Kamis, 22 Desember 2011 oleh Ketua Mahkamah Agung dan mengakhiri tugasnya  terhitung mulai hari ini, Kamis 1 September 2016. Ia harus mengakhiri amanah yang diembannya di tanggal tersebut karena pada 27 Agustus 2016 usianya genap 67 tahun. Menurut peraturan perundangan, masa pensiun yang bersangkutan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya.

67 tahun  adalah angka usia yang membatasi masa kedinasan seorang menjadi  hakim tinggi menurut undang-undang.  Jabatan Panitera Mahkamah Agung itu sendiri oleh undang-undang dipersyaratkan harus diduduki oleh seorang hakim tinggi dengan jabatan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Panitera Muda Perkara di Mahkamah Agung. 

JAKARTA | (30/08/2016)  Sisa perkara tahun  2015 berjumlah  3950 perkara. Sisa perkara ini, disebut Ketua MA dalam laporan tahunan 2015,  sebagai sisa terendah dalam sejarah Mahkamah Agung.  Namun pada akhir Juli 2016, sisa perkara tersebut kembali berhasil dikurangi 1,39% menjadi  3.895 perkara. Keberhasilan mereduksi sisa perkara dari waktu ke waktu mengisyaratkan konsistensi Mahkamah Agung dalam menjaga kinerja penanganan perkara ke arah yang lebih baik.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, dalam laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Peningkatan Kinerja Kamar, Senin (29/08/2016) di Jakarta. Rapat Koordinasi ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung bersama dengan para Wakil Ketua dan para Ketua Kamar Mahkamah Agung. Sedangkan yang menjadi peserta adalah para  pejabat eselon I,  para panitera muda, para Direktur Pranata  dan para hakim yustisial/panitera pengganti Mahkamah Agung RI.

CILEGON | (26/08/2016) - Jajaran pengadilan se wilayah hukum provinsi Banten yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pejabat struktural pengadilan tingkat pertama dan banding dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan tata usaha negara mengikuti pembinaan teknis dan administrasi yudisial,  Rabu malam (24/08) di Kota Cilegon. Materi pembinaan disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung beserta para Wakil Ketua MA dan para Ketua Kamar.

Ketua MA dalam materi pembinaannya menekankan jajaran pengadilan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang menjadi “modal dasar” pemberian pelayanan kepada pencari keadilan.   Kompetensi dan integritas bagi aparatur pengadilan, khususnya hakim, adalah unsur mutlak yang harus dijaga. Jika penegak hukum lainnya secara manusiawi melakukan kesalahan, hakim tidak boleh melakukan kesalahan.  “ Karena hakim adalah manusia pilihan”, tegas Ketua Mahkamah Agung.

JAKARTA | (19/8/2016) Ketua MA  bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan hari jadi Mahkamah Agung ke 71, Jum’at (19/8/2016), di halaman gedung MA, Jakarta.  HUT MA ke 71 ini mengusung tema “Penguatan Akuntabilitas Peradilan dalam Rangka Menggapai Kembali Kepercayaan Pubik”. Dalam pidatonya, Ketua MA menitipkan dua amanah yang harus dijaga  oleh segenap lembaga peradilan dan aparaturnya. Pertama, segenap aparatur peradilan mampu menjaga perilakunya. Kedua, pengadilan tingkat banding dapat melaksanakan tugasnya menjadi kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung dalam menerapkan dan mengawasi  kebijakan MA.

Menurut Ketua MA, prilaku adalah cerminan nilai-nilai yang hidup dalam suatu organisasi. “Kebijakan pimpinan MA tidak berguna, apabila dari waktu ke waktu masih ada aparatur peradilan yang tidak saja gagal memenuhi pedoman perilaku yang berlaku namun justru terlibat dalam tindak pidana itu sendiri dan memperdagangkan keadilan”, ucap Ketua MA dalam pidatonya.