M AHKAMAH Agung menggelar rapat pembinaan teknis dan administrasi yustisial dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia, pada Jum’at (9/10/ 2015) di Hotel Inaya Puteri, Nusa Dua, Bali. Dalam kegiatan tersebut,  Ketua MA, Para Wakil Ketua, dan Para Ketua Kamar mengupas tuntas seluruh persoalan hukum yang diajukan peserta rapat. Dibuka pada pukul 08.00 oleh Ketua MA dan berakhir hingga menjelang magrib, semua peserta larut dalam diskusi permasalahan hukum yang dipandu oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Selain diikuti oleh Ketua dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat banding, pembinaan teknis ini juga diikuti oleh sejumlah hakim agung, hakim adhoc, Panitera MA, Sekretaris MA, para pejabat eselon I, Panitera Muda MA dan sejumlah pejabat eselon II MA. Selain itu, hadir pula Ketua, Panitera/Sekretaris, hakim dari PN Denpasar, PA Denpasar, PTUN Denpasar dan Dilmil Denpasar.

M AHKAMAH Konstitusi mengabulkan seluruhnya permohonan pengujian UU 49 Tahun 2009, UU 50 Tahun 2009 dan UU  51 Tahun 2009 terhadap UUD 1945 yang diajukan  oleh Pengurus Pusat IKAHI.  Perkara yang diregister dengan nomor 43/PUU-XIII/2015 tersebut diputus pada tanggal 26 Agustus 2016 dan dibacakan dalam  sidang pleno pada Rabu kemarin (7/10/2015).  Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palaguna menyatskan berbeda pendapat (dissenting opinion). Dengan adanya putusan MK ini, maka proses seleksi (rekrutmen) hakim pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan tunggal Mahkamah Agung tanpa  harus melibatkan Komisi Yudisial.

P ANSEL Calon Hakim Adhoc Tipikor Tahap VII Tahun 2015 menetapkan 58 orang peserta lulus dalam tahap seleksi ujian tertulis. Mereka terdiri dari 38 orang pelamar tingkat pengadilan negeri dan 20 orang pelamar pengadilan tinggi. Mereka selanjutnya berhak untuk mengikuti tahapan seleksi profile assessment dan wawancara.  Hal tersebut  termuat dalam Pengumuman Pansel nomor 23/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2015 tanggal 6 Oktober 2015.

Seleksi ujian tertulis yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 29 September 2015 diikuti oleh 219 peserta, yang terdiri dari 135 peserta untuk tingkat pengadian negeri dan 84 peserta untuk tingkat pengadilan tinggi.   Dengan melihat data ini, tingkat kelulusan seleksi tertulis secara keseluruhan adalah 26,48%. Tingkat kelulusan seleksi tertulis untuk pelamar pengadilan negeri adalah 28,15% dan untuk pengadilan tinggi adalah 23,81%.

K OMPETISI Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan resmi ditutup pada  hari Senin (28/9/2015) yang lalu. Hingga kompetisi ditutup, ada 443 layanan dari  234 satker pengadilan yang didaftarkan melalui portal lomba, http://inovasi.mahkamahagung.go.id. Jumlah pengadilan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini, melampaui target minimum yang ditetapkan oleh panitia, yakni 10 % dari keseluruhan satuan kerja pengadilan, atau sekitar 80-an satker. Kondisi ini menggambarkan tingginya semangat  berinovasi di jajaran pengadilan Indonesia.

Jumlah 234 pengadilan yang mendaftarkan layanannya tersebut terdiri dari 95 satker pengadilan negeri, 119 satker pengadilan agama, 8 satker pengadilan militer, dan 12 satker pengadilan tata usaha negara. Sementara jumlah 443 layanan yang dikompetisikan, terdiri dari: 173 layanan berasal dari pengadilan negeri, 240 layanan berasal dari pengadilan agama, 10 layanan berasal dari pengadilan militer, dan 20 layanan berasal dari pengadilan tata usaha negara. Membandingkan jumlah satker  dan layanan inovasi yang  terdaftar, menunjukkan banyak satuan kerja yang mendaftarkan lebih dari satu layanan inovasi.

K ETUA MA mengeluarkan aturan bahwa kini Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk  melakukan penyumpahan terhadap  advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh  organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun  pengurus organisasi advokat lainnya, hingga tebentuknya  Undang-Undang Advokat yang baru.  Hal tersebut termuat dalam surat Ketua Mahkamah Agung  nomor  73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia.

Surat KMA nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal  25 September 2015 ini membatalkan  surat Ketua MA nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal  25 Juni  2010 perihal penyumpahan advokat dan Surat Ketua MA  Nomor  52/KMA/HK.01/III/2011 tanggal  23 Maret 2011 perihal  Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010. Seperti diketahui dalam surat KMA Nomor 089/KMA/VI/2010  diatur bahwa Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Calon Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus PERADI, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.

K AMAR Pidana Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan percepatan penyelesaian perkara melalui konsinyering yang dilaksanakan tanggal 21 s/d 23 September 2015, di hotel Aryaduta Karawaci Tangerang. Target berkas yang diselesaikan dalam kegiatan ini adalah sebanyak 1.042 berkas, meliputi berkas belum putus dan sudah putus tapi belum minutasi. Ketika acara ditutup  Rabu siang (23/9) oleh Ketua Kamar Artidjo Alkotsar, disampaikan bahwa 1.031 berkas (99% dari target) dapat diselesaikan.

Disampaikan Ketua Kamar Pidana bahwa fokus kegiatan konsinyering ini adalah menyelesaikan perkara yang diterima MA sebelum diberlakukan sistem pemeriksaan berkas serentak pada pertengahan tahun 2013. Pemeriksaan berkas serentak mengharuskan MA memutus paling lama 3 (tiga) bulan setelah berkas perkara tersebut diterima majelis. Di saat MA mulai menangani perkara dengan sistem baru,  ada beberapa perkara-perkara yang diterima ketika MA masih menerapkan sistem membaca bergiliran yang  belum diputus.