JAKARTA (27/1/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah berhasil meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.404. Jumlah ini meningkat sebesar 29, 86% dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 14.172 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak  14.630, maka nilai clearance rate tahun 2016 sebesar 125,80%.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, Made  Rawa Aryawan, jumlah perkara yang dikirim maupun nilai clearance rate tahun 2016 merupakan  jumlah capaian yang tertinggi sepanjang sejarah.

JAKARTA | (26/2/2017) - Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung telah memutus sebanyak 16.233 perkara. Jumlah perkara putus ini merupakan yang tertinggi  dan berhasil “memecahkan” rekor tertinggi sebelumnya yang diraih pada tahun 2013 dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.034 perkara.   Dari jumlah perkara yang telah diputus tersebut, Sebanyak 13.100 perkara (80,75%) diputus oleh Mahkamah Agung kurang dari 3 (tiga) bulan.  Sedangkan perkara selebihnya, yaitu sebanyak  3.123 perkara (19,25%) diputus dalam tenggang waktu sebagai berikut: sebanyak 2.117 perkara (13,05%) diputus dalam jangka waktu 3 – 6 bulan, sebanyak 865 perkara (5,33%) diputus dalam jangka waktu 6 – 12 bulan, sebanyak 116 perkara (0,72%) diputus dalam jangka waktu 12 – 24 bulan dan sebanyak 25 perkara (0,15%) diputus dalam jangka waktu di atas 24 bulan.

JAKARTA | (23/1/2017) -  MA melakukan program pembaruan di bidang teknis dan manajemen perkara secara berkesinambungan yang merupakan bagian dari business process reengineering. Selama tahun 2016,  ada 10 inisiatif pembaruan di bidang teknis dan 6 inisiatif di bidang manajemen perkara.

Pembaruan bidang teknis merupakan perwujudan fungsi mengatur yang diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan fungsi ini, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pembaruan bidang teknis yang dilakukan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

JAKARTA | (13/01/2017) - Putusan berkekuatan hukum tetap yang diajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2016 sebanyak 3.487. Jumlah ini meningkat  26,57% dari tahun 2015 yang menerima 2.755 perkara. Dari jumlah keseluruhan perkara PK yang diajukan di tahun 2016 tersebut, sebesar 52,91% (1.845 perkara) merupakan perkara peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak.

Selain permohonan PK atas putusan pengadilan pajak,  putusan yang paling banyak diajukan peninjauan kembali adalah putusan kasasi yaitu sebanyak 1.227 (74,73%). Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 147 (8,95%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak  215  (13,09%), sedangkan  putusan peninjauan kembali yang diajukan peninjauan kembali (PK atas PK) sebanyak  53 (3,23%).

JAKARTA (01/01/2017) - Pada penghujung tahun 2016, jumlah putusan yang tersedia di Direktori Putusan sebanyak 2.061.320 putusan,  yang terdiri dari  1.975.804 putusan pengadilan tingkat pertama/ banding, dan 86.462 putusan Mahkamah Agung. Putusan yang dipublikasikan sepanjang tahun 2016 sebanyak 438.989 putusan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14.712 merupakan putusan MA.

Jumlah putusan MA yang diupload  di tahun 2016 meningkat  36,58% jika dibandingkan tahun 2015 yang mengupload 10.772 putusan. Jumlah putusan MA yang  diupload tahun ini merupakan yang tertinggi sejak  MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007. [an]

JAKARTA (30/12/2016) - Selain memiliki fungsi utama mengadili perkara, MA juga memiliki beberapa fungsi lain diantaranya fungsi mengatur. Fungsi mengatur diatributkan kepada Mahkamah Agung oleh Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan fungsi ini, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut sepanjang tahun 2014, MA telah menerbitkan 14 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu (28/12/2016), Ketua MA menyebut fakta tersebut sebagai  jumlah penerbitan Perma terbanyak dalam sejarah MA.