Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Kepaniteraan Mahkamah Agung versi penyempurnaan telah selesai dibangun.  Aplikasi ini telah disosialisasikan pertama kali pada  awal November 2015  kepada unit kerja penerima berkas (Biro Umum), unit kerja penelaah (Dit Pranata) dan unit kerja registrasi berkas (Kepaniteraan Muda).  Mulai tanggal 14-16 Desember 2015, Kepaniteraan MA kembali menyelenggarakan sosialisasi/bimbingan teknis aplikasi tersebut  dengan tambahan peserta, para staf dari masing-masing ruang hakim agung.  Penyelenggaraan sosialisasi/Bimtek  ini sebagai langkah persiapan Kepaniteraan MA untuk mengimplementasikan  SIAP versi penyempurnaan yang direncanakan akan efektif mulai tahun 2016.

Bimbingan aplikasi SIAP ini dilakukan dengan metode simulasi sesuai dengan alur proses penanganan perkara.  Yang pertama kali memproses berkas perkara menggunakan aplikasi SIAP ini adalah  pengguna dari Biro Umum. Selanjutnya secara alur kerja (work flow), aplikasi SIAP secara berurutan digunakan oleh Direktorat Pranata dan Tatalaksana, Panitera Muda Perkara, Staf Ketua Mahkamah Agung,  Panitera Muda Kamar, Panitera Pengganti, Ketua Majelis, Hakim Anggota,  dan Panitera Muda Perkara untuk pengiriman salinan putusan.

Pleno Kamar Mahkamah Agung yang diikuti oleh kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar militer, dan  kamar TUN telah berakhir Jumat siang (11/12/2015).  Sebelum Ketua MA menutup secara resmi rapat pleno kamar, masing-masing kamar  yang diwakili oleh “juru bicaranya” membacakan hasil rumusan kamar di hadapan rapat paripurna. Rumusan hukum yang dilahirkan  dalam rapat pleno kamar tersebut telah ditandatangani oleh anggota kamar. Selanjutnya, oleh jurubicara secara simbolis diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pedoman Sistem Kamar di Mahkamah Agung,    Rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar yang telah disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung sedapat-dapatnya ditaati Majelis Hakim.  Untuk melegitimasi hasil rumusan rapat pleno kamar  sebagai pedoman pelaksanaan tugas, Ketua MA akan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan pemberlakuan rumusan hukum sebagai pedoman bagi Kamar dan juga bagi pengadilan tingkat pertama dan banding.

Pembahasan permasalahan hukum (question of law) dan  evaluasi kinerja penanganan perkara menjadi agenda utama rapat pleno kamar Mahkamah Agung.  Mengawali hari kedua  pleno kamar (Kamis, 10/12/2015), masing-masing Ketua Kamar memaparkan gambaran umum kinerja penanganan perkara dan persoalan hukum yang mengemuka di kamar yang bersangkutan. Sementara Panitera Mahkamah Agung,  memaparkan kinerja penanganan perkara  di setiap kamar termasuk kinerja individu hakim agung secara lebih rinci.

Dalam paparannya,  Panitera MA menjelaskan bahwa pada periode semester pertama 2015,  Kinerja Mahkamah Agung berhasil melampaui capaian 2014.  Mahkamah Agung berhasil memutus 7.383 perkara dari  jumlah beban 11.689 perkara,    sehingga  sisa perkara pada semester pertama tahun 2015 adalah  4.306 perkara.

 “Jumlah sisa ini lebih sedikit 2,24 % dibandingkan sisa tahun 2014 yang berjumlah 4.425 perkara”, jelas Panitera MA.

Mahkamah Agung menggelar  pleno kamar yang diikuti oleh seluruh anggota kamar yang  terdiri dari  hakim agung, hakim ad hoc, panitera muda perkara, panitera muda kamar, dan panitera pengganti.  Perhelatan tahunan sejak pemberlakuan sistem kamar ini dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung, Rabu malam (9/12/2015). Rapat pleno kamar  dijadwalkan akan berlangsung hingga Jum’at siang (11/12) dengan   agenda utama pembahasan permasalahan hukum (question of law) dan evaluasi kinerja penanganan perkara pada masing-masing kamar.

Rapat pleno kamar  tahun 2015 merupakan yang ke empat sejak penerapan sistem kamar pada akhir  tahun 2011.  Sebelumnya rapat pleno kamar  dilangsungkan secara berturut-turut pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Setiap rapat pleno kamar selalu menghasilkan rumusan hukum. Rumusan hukum ini diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi MA dan pengadilan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kepaniteraan MA dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM telah menyepakati untuk berbagi data perpanjangan penahanan dan petikan putusan melalui sistem informasi yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut.  Kesepakatan tersebut dituangkan dalam MOU yang telah ditandatangani oleh  Panitera MA dan Dirjen Pemasyarakatan, 30 Oktober 2015 yang lalu. Menindaklanjuti MOU tersebut, Kepaniteraan MA melakukan uji fungsi aplikasi bersama unit kerja terkait dari Ditjen Pemasyarakatan yang dilaksanakan pada 8 Desember 2015 di Hotel Luwansa, Jakarta. Kegiatan uji fungsi aplikasi ini difasilitasi oleh The Asia Foundation.

Dalam proses uji fungsi tergambar bagaimana Mahkamah Agung mengunggah dokumen perpanjangan penahanan melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan.  Aplikasi komunikasi data Direktori Putusan selanjutnya mengirimkan dokumen tersebut ke aplikasi Sistem Data Pemasyarakatan (SDP). Oleh SDP, dokumen tersebut diteruskan kepada Unit Pengelola Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan terkait.

Bank Indonesia menyelenggarakan seminar nasional kearsipan  bertajuk  “Peran Strategis Tata Kelola Dokumen Elektronik”, Selasa  8 Desember 2015 bertempat di  Ruang Serbaguna di Gedung Safruddin Prawiranegara.  Dalam seminar tersebut,  Bank Indonesia menghadirkan beberapa nara sumber  yang berasal berbagai lembaga yang  memiliki kompetensi dan pengalaman dalam  pengimplementasian dokumen elektronik,  yaitu: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),  Kementerian Komunikasi dan Informasi, Universitas Indonesia dan Mahkamah Agung. Sementara  yang menjadi  peserta seminar adalah unsur perbankan, kementerian dan lembaga, BUMN, perusahaan swasta, pers, dan akademisi.

Khusus untuk  nara sumber Mahkamah Agung yang diwakili oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, SH, MH,  Bank Indonesia “meminta” untuk berbagi pengalaman pemanfaatan dokumen elektronik dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.  MA dinilai sebagai lembaga yang  berhasil dalam pemanfaatan dokumen elektronik untuk meningkatkan kinerja penanganan perkara.  Selain berbagi pengalaman penggunaan dokumen elektronik.