Denpasar | (9/5/2016) -  Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH akan  melaunching tiga kebijakan strategis Mahkamah Agung, Senin pagi (9/5/2016) di Denpasar. Ketiga kebijakan strategis tersebut adalah  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi ke 3.1.2,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Peluncuran ketiga kebijakan strategis Mahkamah Agung tersebut akan disaksikan oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung,  para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA serta  Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan.  Kegiatan launching  dilakukan mengawali kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh Pimpinan MA.

Jakarta | (3/5/2016) Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dalam pemilihan yang dilaksanakan 14 April 2016 yang lalu, Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah dalam jabatanya tersebut  di hadapan Presiden RI, Joko Widodo,  Selasa 3 Mei 2016  di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan mantan Kepala Badan Pengawasan MA sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 tanggal 26 April 2016  tentang Pemberhentian Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MA dan jajaran pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan sejumlah  Menteri.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan diawali dengan pembacaan  Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 oleh  Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya berdasarkan UU Mahkamah Agung, Dr. H.M Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI. 

JAKARTA | (26/4/2016) Dalam satu bulan terakhir Kepaniteraan MA mendapatkan  beberapa surat pengaduan terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak dan perceraian tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi.  Akibatnya, informasi “pribadi” dapat diakses oleh khalayak.  Salah seorang pengadu menyampaikan bahwa akibat publikasi tanpa anonimisasi, dirinya benar-benar mengalami dampak nyata yaitu diputuskan oleh calon pasangannya. Bahkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam akibat terpublikasikan “aibnya”, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohnan perubahan nama ke pengadilan negeri.

Menyikapi hal tersebut, Panitera MA Soeroso Ono, meminta kepada para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/I/2011).  Soeroso menjelaskan bahwa untuk perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup, pengadilan harus melakukan penyamaran identitas pihak yang terkait dalam perkara sebelum putusan dipublikasikan di Direktori Putusan.

JAKARTA | (22/4) Mahkamah Agung baru-baru ini (14/4) telah menggelar  “Pemilu” untuk memilih Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. "Pemilu" tersebut meloloskan Ketua Kamar Pengawasan untuk menduduki jabatan Waka MA. Sepekan setelah itu (18/4),  Ketua MA melantik dua pejabat Ketua Kamar, yaitu Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar TUN. Dengan  terpilihnya  Ketua Kamar Pengawasan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, maka jabatan Ketua Kamar Penngawsan pun akan segera diisi dengan pejabat baru. Dengan demikian, terjadi perubahan  yang cukup besar dalam formasi pimpinan MA. Untuk Jabatan Wakil Ketua Bidang Yudisial  perubahan ini  mulai 1 Mei 2016, karena ditanggal tersebut Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH (Waka MA Bidang Yudisial saat ini) telah mencapai batas usia pensiun. 

JAKARTA | (19/04/2016) Menjaga kepercayaan publik bagi lembaga peradilan adalah aspek yang sangat penting.  Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik, tidak hanya bertumpu pada aspek yudisial, seperti persidangan dan kualitas putusan. Namun juga bertumpu pada aspek non judisial, seperti administrasi dan pelayanan peradilan. Kedua aspek ini, Aspek judisial dan non judisial,  ibarat dua sisi dari mata uang yang tidak bisa dipisahkan dan saling terkait satu sama lain. Pimpinan peradilan, termasuk Ketua Kamar, memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan kedua sisi ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung pada pidato pengarahan seusai  acara pengambilan sumpah jabatan Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar TUN, Senin (19/04/2016), di ruang  Kusumah Atmadja, gedung MA Jakarta.

JAKARTA | (18/04/2016) - Ketua MA  Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik   Soltoni Mohdally, SH, MH sebagai Ketua Kamar Perdata MA dan Dr. Supandi, SH, MH sebagai Ketua Kama TUN.  Keduanya diangkat sebagai Ketua Kamar berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35/P Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan ketua kamar tersebut berlangsung dalam sidang paripurna khusus yang dipimipin oleh Ketua MA pada Senin pagi (18/4/2016) bertempat di Ruang Kusumahatmadja,  gedung MA, Jakarta. Acara pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II MA,   para mantan pimpinan MA, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, para Ketua/Panitera pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia,  dan para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se Jabodetabek.

Soltoni Mohdally  menggantikan Djafni Djamal yang telah mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal  1 Desember 2015, sedangkan Supandi menggantikan Imam Subechi yang pensiun pada 1 Maret 2016. Pengangkatan Ketua Kamar Mahkamah Agung  diatur dalam Pasal 8 ayat (8) UU Nomor 3 Tahun 2009. Menurut ketentuan UU MA tersebut, Ketua Kamar ditetapkan oleh Presiden diantara hakim agung yang diusulkan oleh Ketua MA.  Sementara itu,  penentuan calon Ketua Kamar diantara para hakim agung dilakukan dalam forum Rapat Pimpinan Mahkamah Agung.

Soltoni Mohdally dan Supandi adalah hakim agung “angkatan 2010” yang berasal dari jalur karir. Keduanya dilantik sebagai hakim agung pada Rabu 7 April 2010 oleh  Harifin A. Tumpa, Ketua MA pada waktu itu.