JAKARTA | (04/09/2017) SEMA 1 Tahun 2014 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan e-dokumen  dalam permohonan kasasi/PK  kini telah berusia empat tahun. Bahkan, jika dilihat dari kelahiran SEMA 14 Tahun 2010 yang menjadi awal mula kebijakan pemanfaatan dokumen elektronik, kebijakan  tersebut telah berusia satu windu. Namun,  ternyata masih dijumpai sejumlah pengadilan yang belum mematuhi isi ketentuan SEMA tersebut.  Mensikapi fenomena seperti itu,  Kepaniteraan MA melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) atas kepatuhan pengadilan terhadap SEMA 1 Tahun 2014. Pada tahap pertama,  monev dilakukan di pengadilan negeri dan pengadilan agama  yang berada di wilayah hukum Banyuwangi,  Bondowoso, dan Situbondo, pada tanggal 28-30 Agustus 2017.

Kegiatan monev dipimpin oleh Sekretaris Kepaniteraan MA,  Joni Effendy, S.H., M.H. dengan anggota TIM: Asep Nursobah (Koord. Data dan Informasi Kepaniteraan), Sidiq, Arief Fadhilah dan Helmi Indra Mahyuddin.  Secara berturut-turut, kegiatan monev dilaksanakan  untuk PN & PA Banyuwangi (28/08/2017), PN & PA Bondowoso (29/08/2017),  dan  PN  & PA  Situbondo (30/08/2017). Di setiap tempat  monev,  peserta yang hadir dari setiap pengadilan adalah pimpinan pengadilan, hakim pengawas bidang,  panitera, panitera muda, dan staf yang bertugas untuk publikasi putusan dan pengiriman e-dokumen sebagai kelengkapan upaya hukum kasasi/PK.

JAKARTA | (25/08/2017) - Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan peningkatan kemampuan (upgrading) bagi para staf yang terkait penanganan perkara di MA  yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 24 Agustus 2017. Kegiatan dilakukan dalam format Rapat di Dalam Kantor (RDK) berlangsung mulai pukul 14.00 – 19.30 bertempat di Ruang Wiryono Projodikoro,  gedung MA Jakarta. Kegiatan dibuka oleh Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, Senin (21/8/2017).  Hadir pada pembukaan rapat,  para Panitera Muda Perkara dan Panitera Muda Kamar pada  Mahkamah Agung RI.

Peserta yang diikutsertakan dalam kegiatan upgrading ini terdiri dari staf pada bagian umum selaku penerima berkas dari pengadilan pengaju, staf pada Direktorat Pranata dan Tatalaksana  Perkara selaku penelaah kelengkapan berkas, staf pada Kepaniteraan Muda selaku bagian yang meregistrasi, mendistribusikan, dan melakukan pengiriman berkas, staf pada Ketua Mahkamah Agung ,  staf pada Ketua Kamar, dan staf pada para hakim agung dan hakim adhoc pada  Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, mereka dikelompokkan berdasarkan kamar penanganan perkara: kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar militer, dan  kamar TUN.

JAKARTA | (22/8/2017) - Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan  di seluruh Indonesia memperingati hari Jadi Mahkamah Agung yang ke 72 pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017.  Tema yang diusung dalam peringatan tersebut adalah “Dengan Badan dan Jiwa Yang Sehat, Kita Wujudkan Badan Peradilan Yang Agung”. Dengan tema ini, ada nuansa yang berbeda yang ditampilkan pada upacara peringatan HUT MA yang ke 72 ini, yakni nuansa olah raga. Ada filosofi dari tema dan suasana perayaan HUT MA tahun 2017, yakni harapan terbentuknya aparatur peradilan yang berjiwa  dan berbadan sehat., mampu memaksimalkan kerja raga dan kerja pikir. Menurut Ketua MA, Sosok yang demikianlah yang mampu mewujudkan mimpi  terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan se Jabodetabek dan Cianjur menggelar  upacara peringatan HUT MA ke 72 di lapangan sepak bola di Komplek Perkebunan Gunung Mas Puncak Bogor. Ketua MA, M. Hatta Ali, bertindak sebagai inspektur upacara. Hadir dalam upacara ini seluruh unsur Pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan hakim ad hoc, para pejabat Eselon I dan II MA, serta pimpinan, hakim dan staf pengadilan Jabodetabek dan Cianjur. Jumlah peserta yang ikut serta dalam upacara ini tidak kurang dari 1.700 orang.

JAKARTA | (14/08/2017) - Mahkamah Agung RI  menerima “hibah” 100 buku “Hukum Adat Bali: Aneka Kasus & Penyelesaiannya” dari PT.  BPR  Sukawati Pancakanti (BPR Kanti). Penyerahan buku tersebut dilakukan secara simbolis pada hari Senin (14/08/2017) bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung RI.   Direktur  BPR Kanti, Drs. Made Amitaba, M.M menyerahkan Buku kepada Panitera MA, Made Rawa Aryawan, S.H., M.H dan Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. (Penulis Buku)  menyerahkan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Dr.Drs. Aco Nur, M.M.

Panitera MA, Made Rawa Aryawan, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Wayan P. Windia, S.H., M.Si. selaku penulis buku dan Direktur BPR Kanti  sebagai penerbit buku. Menurut Panitera MA, kehadiran  buku tersebut dapat menambah khazanah pengetahuan hukum di Indonesia,  khususnya bagi para hakim yang mengadili sengketa yang peristiwanya tunduk pada hukum adat.  Buku tersebut,  kata Panitera MA, sebagian akan menjadi koleksi  Perpustakaan MA, Perpustakaan Balitbang Diklat MA dan sebagiannya lagi akan didistribusikan kepada para hakim agung  Kamar Perdata dan pejabat MA yang terkait.

JAKARTA | (10/08/2017) Sebanyak  228 peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, pada hari ini  (Kamis,10/8/2017) mengikuti seleksi ujian tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor secara serentak di seluruh Indonesia.  Berdasarkan klasifikasi jabatan yang dilamar, peserta ujian tertulis pelamar hakim ad hoc Tipikor  pengadilan tingkat pertama sebanyak 145 orang sedangkan untuk pengadilan tingkat banding sebanyak 83 orang.  Mereka yang berhasil lulus dalam tahapan ini, berhak untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu wawancara dan profile assessment.

Pelaksanaan ujian tertulis calon hakim ad hoc tipikor tahun 2017  dilaksanakan di 16 (enam belas) lokasi  pengadilan tinggi, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Banten, Tajungkarang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Mataram,  dan Maluku Utara.

JAKARTA | (07/08/2017) Berkas yang ditangani Mahkamah Agung di tahun 2016 sebanyak 18.580 berkas. Melihat tren jumlah perkara masuk dalam beberapa tahun terakhir, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat di tahun 2017. Berbasis data perkara tahun 2016, dengan jumlah hakim agung sebanyak 45 (tidak termasuk Ketua dan Wakil), maka setiap orang hakim agung mendapat alokasi rata-rata 413 berkas perkara per tahun. Dengan jumlah ini, maka dalam setiap hari kerja sepanjang tahun,  selalu ada berkas perkara yang dialokasikan ke hakim agung.  Ini artinya, bagi hakim agung   sulit sekali melakukan aktifitas lain kecuali yang berhubungan dengan pemeriksaan dari berkas perkara.

Apabila setiap berkas terdiri dari 100 halaman dokumen,  maka setiap hakim agung minimal harus membaca dengan cermat (deep reading)  sebanyak  41.300 lembar  per tahun. Perlu diketahui, jumlah 100 halaman per berkas adalah jumlah minimal, sebab  setiap berkas terdiri dari Bundel A dan Bundel B. Diantara kedua bundel tersebut, dokumen yang paling penting adalah putusan pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, dan memori kasasi.  Jika upaya hukum peninjauan  kembali harus dibaca pula putusan kasasi.

Dengan perhitungan dalam setahun ada 264 hari kerja (setiap bulan 22 hari kerja), dalam setiap hari kerja sepanjang tahun hakim agung  harus membaca 156 halaman isi berkas perkara (41.300:264).