DENPASAR | (09/05/2016) - Ketua MA telah meresmikan peluncuran SIPP Versi 3.1.2  yang menandakan sistem tersebut siap digunakan untuk semua lingkungan peradilan. Untuk menjamin SIPP efektif digunakan dalam proses penganan perkara, Ketua MA  meminta Para Dirjen membentuk “ Tim Pengawal”.

“Saya meminta kepada seluruh direktur jenderal untuk membentuk tim di tingkat nasional dan daerah yang mengawal penerapan SIPP ini ke seluruh Indonesia”, ungkap Ketua MA dalam pidato sambutannya, Senin (9/5/2016) di Denpasar.

Menurut  Ketua MA, Idealnya “Tim Pengawal SIPP” ini berasal dari satker lintas lingkungan dan menjadi focal point dari para administrator IT di suatu daerah. Dengan komposisi tim seperti ini, ketika ada pengadilan dari satu lingkungan yang mengalami kesulitan di bidang IT, pengadilan dari lingkungan lain di kota yang sama akan dapat langsung membantu.

Denpasar | (9/5/2016) - Peradilan di seluruh dunia menghadapi tiga persoalan utama  yaitu lamanya proses penanganan perkara (delay),  kesulitan mengakses informasi (access), dan prilaku koruptif  aparatur peradilan (judicial corruption). Berdasarkan penelitian, ketiga persoalan tersebut dapat diatasi atau diminimalisir dengan pemanfaatan  teknologi informasi dalam proses manajemen perkara.

Demikian disampaikan oleh  Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr.M. Hatta Ali, SH, MH pada saat melakukan peluncuran (launching) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.1.2 , Senin (9/5/2016) di Denpasar, Bali. Pada saat yang bersamaan, Ketua MA juga melakukan  peluncuran dua kebijakan strategis yakni  Perma  Nomor 2 Tahun 2015 dan Sema Nomor 2 Tahun 2016.

Denpasar | (9/5/2016) -  Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH akan  melaunching tiga kebijakan strategis Mahkamah Agung, Senin pagi (9/5/2016) di Denpasar. Ketiga kebijakan strategis tersebut adalah  Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi ke 3.1.2,  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.

Peluncuran ketiga kebijakan strategis Mahkamah Agung tersebut akan disaksikan oleh seluruh unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung,  para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan MA serta  Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan.  Kegiatan launching  dilakukan mengawali kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial oleh Pimpinan MA.

Jakarta | (3/5/2016) Setelah terpilih sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dalam pemilihan yang dilaksanakan 14 April 2016 yang lalu, Dr. H. Muhammad Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah dalam jabatanya tersebut  di hadapan Presiden RI, Joko Widodo,  Selasa 3 Mei 2016  di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan mantan Kepala Badan Pengawasan MA sebagai Wakil Ketua MA Bidang Yudisial ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 tanggal 26 April 2016  tentang Pemberhentian Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MA dan jajaran pimpinan MA, sejumlah hakim agung dan sejumlah  Menteri.

Prosesi pengambilan sumpah jabatan diawali dengan pembacaan  Keputusan Presiden RI Nomor 48/P tahun 2016 oleh  Deputi Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Selanjutnya berdasarkan UU Mahkamah Agung, Dr. H.M Syarifudin, S.H., M.H. mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden RI. 

JAKARTA | (26/4/2016) Dalam satu bulan terakhir Kepaniteraan MA mendapatkan  beberapa surat pengaduan terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak dan perceraian tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi.  Akibatnya, informasi “pribadi” dapat diakses oleh khalayak.  Salah seorang pengadu menyampaikan bahwa akibat publikasi tanpa anonimisasi, dirinya benar-benar mengalami dampak nyata yaitu diputuskan oleh calon pasangannya. Bahkan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), menyebutkan seorang anak mengalami trauma mendalam akibat terpublikasikan “aibnya”, sehingga yang bersangkutan mengajukan permohnan perubahan nama ke pengadilan negeri.

Menyikapi hal tersebut, Panitera MA Soeroso Ono, meminta kepada para pimpinan pengadilan untuk memperhatikan ketentuan publikasi putusan yang terdapat dalam Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (SK 1-144/KMA/SK/I/2011).  Soeroso menjelaskan bahwa untuk perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup, pengadilan harus melakukan penyamaran identitas pihak yang terkait dalam perkara sebelum putusan dipublikasikan di Direktori Putusan.

JAKARTA | (22/4) Mahkamah Agung baru-baru ini (14/4) telah menggelar  “Pemilu” untuk memilih Wakil Ketua MA Bidang Yudisial. "Pemilu" tersebut meloloskan Ketua Kamar Pengawasan untuk menduduki jabatan Waka MA. Sepekan setelah itu (18/4),  Ketua MA melantik dua pejabat Ketua Kamar, yaitu Ketua Kamar Perdata dan Ketua Kamar TUN. Dengan  terpilihnya  Ketua Kamar Pengawasan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, maka jabatan Ketua Kamar Penngawsan pun akan segera diisi dengan pejabat baru. Dengan demikian, terjadi perubahan  yang cukup besar dalam formasi pimpinan MA. Untuk Jabatan Wakil Ketua Bidang Yudisial  perubahan ini  mulai 1 Mei 2016, karena ditanggal tersebut Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, SH, MH (Waka MA Bidang Yudisial saat ini) telah mencapai batas usia pensiun.