JAKARTA (1/5/2018) -  Pimpinan MA   berdasarkan  UU Nomor 5 Tahun 2004 terdiri dari Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial.  Sejak diundangkan UU tersebut  pada tanggal 15 Januari 2004 hingga penyelenggaraan Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis pekan lalu (26/04/2018),  Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial telah diisi  oleh 4 (empat orang), yaitu: Syamsuhadi Irsyad (2004-2008), Harifin A. Tumpa (2008-2009), Ahmad Kamil (2009-2014), Suwardi (2014-2017).  Pada Sidang Paripurna Khusus, Kamis (26/4/2018) pekan lalu, Hakim Agung/Ketua Kamar Pengawasan MA, Dr. Sunarto, S.H, M.H. telah terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial . Setelah mengucapkan  sumpah di hadapan Presiden RI, Sunarto akan menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial yang ke-5 (lima).

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial membawahi Ketua Muda (kini disebut Ketua Kamar)  Pembinaan dan Ketua Kamar Pengawasan. Sedangkan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial membawahi Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana,  Ketua Kamar Agama, Ketua Kamar Militer dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara.

BANDUNG (13/04/2018) Kepaniteraan Mahkamah Agung bekerjasama dengan  BNI Syariah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi penggunaan rekening virtual dalam pembayaran biaya perkara kasasi/peninjauan untuk pengadilan se Jabar, Kamis 12April 2018. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Hotel Fours Point Bandung  mulai pukul 9.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Sekretaris Kepaniteraan MA, Joni Effendi, membuka  kegiatan sosialisasi tersebut dan dilanjutkan dengan pengarahan seputar kebijakan MA terkait dengan modernisasi manajemen perkara. Sementara itu, dari pihak BNI Syariah, Kepala Devisi  Dana dan Transaksi, Bambang Sutrisno, turut menyampaikan sambutan dalam pembukaan kegiatan sosialisasi tersebut.

“Salah satu fungsi Kepaniteraan MA menurut Perpres 14 Tahun 2005 adalah  koordinasi urusan  keuangan perkara di Lingkungan Mahkamah Agung.   Kebijakan penyetoran biaya perkara menggunakan rekening virtual  adalah implementasi dari fungsi tersebut untuk menciptakan tata kelola keuangan perkara yang efektif, transparan dan akuntabel”, kata Joni Effendi dalam sambutannya.

JAKARTA | (12/03/2018) - Hari kedua Judicial Integrity Champions Meeting di Bangkok  berkonsentrasi pada bahasan bagaimana mengarusutamakan integritas kedalam kerangka internasional untuk peradilan yang unggul (International  Framework for Court Excellent). Para nara sumber yang dihadirkan adalah Deputy President, AIJA (Australasian Institute of Judicial Administration), Mr. Laurie Glanfield, Ajit Joy, konsultan UNDP Regional Hub Bangkok,  dan Dr. Viktor AListar dari Transparansi Internasional. Forum diskusi menyepakati bahwa integritas peradilan adalah elemen kunci menuju pengadilan yang unggul.

Laurie Glanfield dalam paparannya  mengatakan bahwa  metode untuk menilai kinerja pengadilan telah ada sebuah kerangka kerja internasional yang dikenal dengan International Framework for Court Excellence. Metode ini digagas pada tahun 2007 oleh  konsorsium internasional yang terdiri dari  AIJA, Federal  Judicial  Center (FJC) Amerika,  National Center for State Court (NCSC) Amerika,  dan State Courts of Singapore. Framework ini, kata Glanfield, telah digunakan oleh 33 lembaga peradilan di 20 negara.  Menurut Glandiled, IFCE adalah metode yang sangat terbuka dan dapat diadaptasikan dengan kebutuhan dan karakteristik pengadilan, termasuk untuk meningkatkan integritas pengadilan.

BANGKOK | (08/03 - Delegasi MA RI, YM Hakim Agung Ibrahim menjadi  pembicara  sesi pertama pada pertemuan  Judicial Integrity Champions in APEC, Kamis (8/3/2018) di Bangkok. Dipandu oleh moderator Nicholas Booth (Regional Cluster Leader, Governance and Peace building  UNDP Bangkok Regional Hub),  Hakim Agung Ibrahim membagi informasi mengenai  pengalaman MA RI dalam membangun judicial Integrity.  Presentasi delegasi Indonesia  menarik perhatian dari   delegasi negara lain, termasuk The Hon. Michael Kirby, anggota dari Judicial Integrity Group, mantan Hakim Agung High Court Australia yang hadir di forum tersebut sebagai fasilitator meeting.

 Dalam paparannya, Ibrahim menjelaskan bahwa Mahkamah Agung Indonesia telah menjadikan judicial integrity sebagai agenda strategis dan tertstruktur sejak diluncurkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2009. Sesuai panduan Blue Print,  MA telah melakukan berbagai upaya membangun judicial integrity antara lain:  publikasi putusan sejak tahun 2007, pengembangan Teknologi Informasi dan  Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. 

Bangkok | (08/03) Mahkamah Agung RI bersama dengan  delegasi Mahkamah Agung  Malaysia, Filipina, dan Thailand  mengikuti inception meeting Judicial Integrity Champions in APEC yang diselenggarakan di Bangkok, 8-9 Maret 2018. Pertemuan ini diselenggarakan oleh  UNDP Regional Hub Bangkok dengan tujuan memfasilitasi adanya diskusi lintas institusi peradilan di negara APEC untuk mengembangkan metode self assessment yang mampu menguatkan  judicial integrity di pengadilan. Forum ini menggagas adanya edisi baru  kerangka internasional untuk peradilan yang unggul (International Framework for Court Excellence)  yang mampu mendukung terwujudnya  pengadilan berintegritas.

Ketua MA menugaskan YM Hakim Agung Ibrahim dan Hakim Yustisial MA Asep Nursobah untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Hakim Agung Ibrahim akan menjadi panelis dalam forum tersebut dengan mengangkat topik diskusi “judicial integrity reform in Indonesia”. Ia bersama-sama dalam satu panel diskusi dengan Hakim Agung Filipina, The Hon Amparo M.Cabotaje dan The Hon Justice Murray Kelam, dari Mahkamah Agung Australia. 

JAKARTA | (07/01) -  Mahkamah Agung baru saja menghelat kegiatan Laporan Tahunan 2017 di hadapan publik, Kamis (1//3/2018), pekan lalu.  Dalam Pidatonya, Ketua MA memaparkan  kinerja penanganan perkara MA Tahun 2017.   Dikatakan Ketua MA,  jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung  tahun 2017 sebanyak  17.862 perkara, yang terdiri perkara masuk 2017 sebanyak 15.515 perkara dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak  2.357 perkara. Mahkamah Agung berhasil memutus  sebanyak  16.474 perkara  sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2017 sebanyak 1.388 perkara.  Dengan jumlah perkara putus sebanyak 16.474,  maka setiap bulannya MA memutus sebanyak 1396 perkara.  Jumlah perkara yang diputus  tahun 2017 meningkat 1,55 % dibandingkan tahun 2016 yang berjumlah 16.223 perkara dan  menjadi rekor memutus terbanyak dalam sejarah Mahkamah Agung. 

Jumlah perkara yang diputus dibandingkan dengan jumlah beban perkara tahun 2017 menunjukan rasio produktifitas  sebesar 92,23%.  Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yakni memutus sebanyak 70% beban perkara. Rasio produktivitas memutus perkara tahun 2017 meningkat 4,92% dari tahun 2016 yang berjumlah 87,31% dan menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung.