P ADA 29 Juni 2015 yang lalu, Kepaniteraan MA merilis 50 pengadilan yang sepanjang tahun 2015 belum mengupdate publikasi putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rilis tersebut cukup berhasil mendorong kepatuhan publikasi putusan.  Hari ini (9/9), jumlah pengadilan yang belum mempublikasikan putusanya di tahun 2015 tersebut berkurang sehingga tersisa 28 satker. 18 satker berasal dari lingkungan peradilan umum dan 10 Satker dari peradilan agama.

Termasuk dari daftar pengadilan yang belum mempublikasikan putusannya di tahun 2015 adalah tiga pengadilan tinggi di kota besar, yaitu PT Bandung, PT Makasar, dan PT Surabaya.  PT Bandung terakhir kali mempublikasikan putusan pada  21 Oktober 2014, PT Makassar  pada  22 September 2014 sedangkan PT Surabaya upload terakhir pada tanggal 4 April 2014. Dari sisi kawasan, pengadilan yang belum mempublikasikan putusan baik lingkungan peradilan umum maupun  peradilan agama ternyata mengelompok di daerah hukum provinsi Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.

P ENINGKATAN kualitas layanan publik adalah isu universal dari setiap lembaga publik di belahan bumi manapun. Demi meningkatkan kualitas layanan publik, MA kini sedang menggelar sebuah kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan. Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia/FCoA) pun sangat fokus terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Chief Justice FCoA, The Hon. Diana Bryant, berbagi cerita mengenai  kisah sukses peningkatan pelayanan publik lembaga peradilan yang dipimpinnya di hadapan pejabat struktural MA dan pimpinan pengadilan se Jakarta, Kamis kemarin (3/9). Diantara upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari FCoA yang sangat inovatif adalah  penyediaan layanan call center dan pemanfaatan media sosial. 

P ADA akhir tahun 2014, MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur proses penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Dalam Sema tersebut diatur kewajiban pengadilan untuk memiliki register dan menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan/pemberitahuan. Terkait dengan penyampaian laporan ini, PA Jakarta Timur adalah pengadilan pertama yang menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan ke Mahkamah Agung. Melalui surat pengantar nomor W9-A3/6689/HK.05/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, PA Jaktim melaporkan register bantuan delegasi panggilan bulan Mei dan Juni 2015
Berdasarkan  ketentuan angka 5 SEMA 06 Tahun 2014 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan  penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.

SEMA 1 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan tingkat pertama mengirimkan sejumlah dokumen elektronik dalam setiap pengajuan perkara kasasi atau peninjauan kembali. Dokumen elektronik tersebut harus dikirim melalui sistem komunikasi data yang tersedia di Direktori Putusan. Majelis hakim agung akan memeriksa berkas kasasi berdasarkan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, jika pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik, maka akan berpengaruh  pada kelancaran proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, dalam sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 bagi pimpinan, hakim, dan panitera/sekretaris empat lingkungan peradilan se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin (31/8). Panitera menyampaikan materi sosialisasi bersama dengan Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Sekretaris Kepaniteraan Pujiono Akhmadi, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

M ahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. SEMA ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan MA untuk mempercepat penanganan perkara. Selama ini proses penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan lintas yurisdiksi pengadilan menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan perkara. Sesuai dengan filosofi kelahirannya, SEMA 6 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang cukup progresif, antara lain: harus ada koordinator yang menangani bantuan panggilan, harus ada register khusus, penyampaian bantuan panggilan menggunakan teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan secara berjenjang.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  dalam kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial bagi 214 pejabat empat lingkungan perdilan di Kupang, Senin (31/8). Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan secara sungguh-sungguh melaksanakan SEMA 6 Tahun 2010. Sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, Ketua MA memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pengawasan penanganan bantuan panggilan yang dilakukan oleh pengadilan yang ada di daerah hukumnya. 

H ingga Minggu sore (30/8), Direktori Putusan telah mengoleksi 1.446.046 putusan. Dari jumlah tersebut, 39.244 putusan dipublikasikan selama bulan Agustus. Jumlah putusan yang menggunung tersebut adalah bukti tingginya semangat keterbukaan di lingkungan badan peradilan. Semangat keterbukaan yang diwujudkan dengan publikasi putusan semakin tak terbantahkan dengan adanya fakta bahwa banyak pengadilan melakukan aktivitas publikasi putusan di luar jam kerja, bahkan di hari libur.

Seperti yang terjadi hari Minggu ini (30/08), jumlah putusan di Direktori Putusan terus merangkak naik dibandingkan Jum’at sore (28/8). Ketika itu , putusan terpublis sebanyak 1.446.699. Artinya selama dua hari libur ini ada tambahan sekitar 600-an putusan. Luar biasa!, jumlah yang tidak sedikit.