P erkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

 K epaniteraan MA melakukan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 dan pelatihan komunikasi data upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali di Kendari, 20-22 Agustus 2015. Kegiatan ini diikuti oleh pengadilan tingkat pertama dan banding di wilayah hukum provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Masing-masing pengadilan menugaskan Panitera/Sekretaris dan seorang operator aplikasi untuk mengikuti kegiatan ini. Selain sosialisasi SEMA, dilakukan pengunggahan putusan yang hampir mencapai  1000-an putusan.

Tanggal 19 Agustus  70 tahun yang lalu adalah hari dimana   Presiden Soekarno  mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama.  Lima puluh lima tahun kemudian, melalui  Surat Keputusan  Ketua MA Nomor KMA/043/SK/VIII/1999,  peristiwa itu diabadikan sebagai hari jadi Mahkamah Agung.  Pada peringatan hari jadi MA yang ke 70 pada tanggal 19 Agustus 2015, MA menghadirkan beberapa “kado istimewa”. Berikut kado istimewa yang diberikan oleh MA untuk  pelayanan peradilan yang lebih baik:

JAKARTA | Pidato Ketua MA dalam peringatan hari jadi ke 70 lembaga yang dipimpinnya, Rabu pagi (19/8), sangat menggugah semangat dan inspiratif. Salah satunya mengenai sikap MA terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya. Mengenai hal ini, secara tegas Ketua MA menyatakan bahwa Mahkamah Agung menerapkan zero tolerance terhadap semua jenis pelanggaran.

“Semua pelanggaran akan ditindak tegas sesuai bobot kesalahannya”, ungkap Ketua MA dalam pidatonya.

Menurut Ketua MA, perbuatan pelanggaran tidak hanya merugikan para pencari keadilan yang berperkara, tetapi juga merusak nama baik lembaga, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegakan hukum di Indonesia pada umumnya.

JAKARTA | (19/08) Ketua MA, Hatta Ali, bertindak sebagai pembina dalam upacara peringatan hari jadi Mahkamah Agung, Rabu (19/08), di Jakarta. Dalam upacara tersebut, Ketua MA menyampaikan pidato bertema “Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Independensi Lembaga Peradilan”. Dalam pidatonya tersebut, Ketua MA menegaskan bahwa kemandirian hakim harus dimaknai sebagai “bebas dari”, bukan “bebas untuk”.

Menurut Ketua MA  yang dimaksud bebas dari adalah hakim terlepas dari semua intervensi dan ikatan yang membelenggunya dalam menegakan hukum dan menjamin hak setiap warga memperoleh keadilan. Kebebasan hakim bukan kebebasan tanpa batas yang cenderung korup, inilah yang dimaksud dengan  “bukan bebas untuk”.

Hari ini, 70 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno  mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Momentum pengangkatan Koesoemah Atmadja sebagai Ketua MA tersebut,  ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peringatan hari jadi Mahkamah Agung yang 70 mengusung tema, “ Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Independensi Lembaga Peradilan”. Peringatan HUT MA dilakukan dengan penyelenggaraan upacara yang dilakukan secara serentak pada pukul 08.00 waktu setempat. Pada kegiatan upacara tersebut, dibacakan amanat  Ketua Mahkamah Agung yang  mengambil tema  tersebut diatas.