Ketua MA Resmikan Beroperasinya 3 Pengadilan Perikanan,

UU 31/2004 berusia 10 Tahun, Indonesia Miliki 10 Pengadilan Perikanan

AMBON - (12/12) - Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, meresmikan beroperasinya tiga Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Meurauke, Kamis  siang (11/12/2014), bertempat di Pengadilan Negeri Ambon. Peresmian ini dihadiri juga  oleh Menteri  Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, , Gubernur Maluku bersama dengan  unsur pejabat  Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir  Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, beberapa hakim agung, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Pengadilan Perikanan pada ketiga pengadilan negeri tersebut dibentuk oleh Keputusan Presiden  Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014.  Dengan terbitnya Kepres ini,  dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lahirnya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia memiliki 10 (sepuluh) pengadilan perikanan. Pertama kali, berdasarkan  Pasal 71 ayat (3) UU 31/2004, dibentuk Pengadilan Perikanan di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung,  dan Tual.  Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasarkan  Kepres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri  Tanjung Pinang dan Ranai.

Inilah  Pengadilan Yang Belum Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan pada Tahun 2014

JAKARTA | (10/12) - Sema 1 Tahun 2014 menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media untuk mengirimkan dokumen elektronik berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Indikasi kesiapan pengadilan memenuhi ketentuan Sema 1/2014 adalah dipublikasikannya putusan pengadilan tersebut di  Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hingga berita ini diturunkan, sistem mencatat masih ada 33 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Jumlah tersebut terdiri dari 21 Pengadilan Negeri dan  12 Pengadilan Agama. Panitera Mahkamah Agung  mengharapkan diakhir tahun 2014 ini, seluruh pengadilan sudah mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Panitera juga meminta kepada pengadilan yang baru dibentuk namun belum memiliki user nama dan password agar menghubungi  Kepaniteraan MA.

Inilah daftar  33 Pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan.

Tahun 2014, 95,86 % Pengadilan Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan MA

Panitera MA : 34  Pengadilan  Belum Mempublikasikan Putusan

JAKARTA | (8/12/2014) Hingga pagi ini (Senin,8/12/2014), putusan yang terpublikasi di Direktori Putusan telah mencapai  1.114.040 putusan. Dari jumlah tersebut, 428. 992 putusan diuplad tahun 2014. Publikasi putusan tahun 2014 ini meningkat 39,99 % dari tahun 2013 yang mengupload 306.450  putusan. Meningkatnya jumlah publikasi ini seiring dengan meningkatnya tingkat partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan.  Hingga berita  ini diturunkan, tingkat partisipasi  tersebut mencapai 95, 86 %.  Sistem Direktori Putusan mencatat ada 34  pengadilan yang belum mempublikasikan putusan.

Sementara itu penggunaan direktori putusan sebagai media komunikasi data juga mengalami peningkatan. Sistem mencatat ada 8713 perkara kasasi dan peninjauan kembali yang dokumen elektroniknya dikirim menggunakan komunikasi data direktori putusan.  Jumlah ini meningkat 142,10 % dibandingkan keadaan tahun 2013 yang hanya mencapai 3599 berkas perkara. Peningkatan ini terjadi karena adanya SEMA 1 Tahun 2014, yang menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media untuk mengirimkan dokumen elektronik permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul Terpilih Menjadi Calon Hakim Konstitusi dari Unsur MA

JAKARTA | (02/12) Setelah melewati  proses profil assessment dan wawancara, Panitia Seleksi akhirnya berhasil meloloskan dua calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Dua orang yang berhasil menyisihkan 7 (tujuh) peserta lainnya  tersebut adalah  Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul. Suhartoyo adalah hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar.  Sedangkan Manahan MP. Sitompul adalah wakil ketua PT Bangka Belitung.

Pengumuman hasil seleksi tahap akhir calon hakim konstitusi dari unsur MA ini dituangkan dalam Pengumuman Pansel nomor 07/Pansel/H-MK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014. Berdasarkan pengumuman tersebut,  penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat panitia yang dilakukan pada hari ini (Selasa, 2/12).

Suhartoyo dan Manahan MP. Sitompul masing-masing akan diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk  menggantikan Hakim Konstitusi Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH, MH yang akan mengakhiri masa jabatan lima tahun pertama dan Hakim Konstitusi Dr. Muhammad Alim, SH, M.Hum yang akan purna tugas.

Calon Hakim MK dari Unsur MA telah Selesai Ikuti Serangkaian Proses Seleksi

JAKARTA | (2/12) - Sembilan Calon Hakim Konstitusi dari unsur Mahkamah Agung mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Panel Pimpinan Mahkamah Agung, Senin kemarin (2/12/2014). Kegiatan wawancara ini merupakan rangkaian akhir dari proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel yang  dibentuk oleh Keputusan Ketua MA Nomor 139/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014. Sebelumnya, selama dua hari 25-26 November 2014, mereka mengikuti profil assessment  yang dilaksanakan oleh Tim Konsultan Psikologi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).

Panel  Pimpinan Mahkamah Agung  yang melakukan wawancara terhadap Calon Hakim MK dari Unsur MA tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial dengan anggota: Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Kamar TUN dan Ketua Kamar Perdata.  Sedangkan calon yang diwawancara adalah mereka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, yaitu: Dr. Manahan M.P. Sitompul, S.H., M.Hum, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H, Dr. H. Nardiman, S.H., M.H, Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum,  Dr. H. Muhammad Rum Nessa, S.H., M.H, Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum, Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum, Dr. Drs. H.M. Arsyad Mawardi, S.H., M.Hum, dan Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H., M.H.

9 Calon Hakim MK dari Unsur MA Akan Mengikuti Profile Assessment

JAKARTA | (14/11/2014) - Setelah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kesembilan calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung RI akan mengikuti tahapan seleksi berikutnya berupa profile assessment dan wawancara oleh pimpinan Mahkamah Agung. Profile Assessment  itu sendiri akan dilakukan oleh lembaga profesional yang independen dan kredibel. Demikian disampaikan Panitia Pelaksana melalui pengumuman bernomor 06/Pansel/H-MK/XI/2014 tanggal 14 November 2014.

Dalam pengumuman tersebut disebutkan bahwa profile assessment akan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 November 2014, di  Hotel Grand Cempaka, Jakarta. Sedangkan wawancara oleh pimpinan Mahkamah Agung akan dilakukan minggu berikutnya, 1 Desember 2014, bertempat di gedung Mahkamah Agung.