Ini Aturan Penyampaian Surat Rogatori di 23 Negara

JAKARTA | (08/06) - 16 Juni 2015, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan sistem monitoring online penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen dalam masalah perdata dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing atau kebalikannya. Sistem monitoring tersebut bisa diakses melalui website dengan alamat http://rogatori.kemlu.go.id/. Dengan hanya memasukkan nomor perkara di menu yang disediakan, publik bisa mengetahui status terakhir penyampaian dokumen ke luar negeri. Selain menu monitoring, website tersebut juga menyajikan informasi khusus tentang tata cara pengajuan dokumen di 23 negara, yaitu: Australia, Austria, Brazil, Canada, Timor Timur, Estonia, Finland, Italia, Japan, Maroko, Netherland, New Caledonia, Norway, Pakistan, Panama, Philipina, Saudi Arabia, Switzerland, Thailand, United Kingdom, America Serikat, dan Vietnam.

Aturan di masing-masing negara tersebut terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi pengadilan termasuk jangka waktu pemanggilan yang harus diperhatikan.  Beberapa aturan bersifat pengecualian/tambahan dari poin yang diatur dalam MoU tanggal 19 Februari 2013. Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dilakukan melalui jalur diplomatik Kementerian Luar Negeri sebagaimana dengan jelas diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8  Nota Kesepahaman.

Berikut adalah aturan-aturan penyempaian surat rogatori dari 23 Negara sebagai dirilis oleh Kementerian Luar Negeri dalam http://rogatori.kemlu.go.id:

939 Berkas Berhasil Diselesaikan di Konsinyering Kamar Pidana

BOGOR  | (29/5) - Upaya percepatan penyelesaian  perkara adalah komitmen Mahkamah Agung yang tidak pernah padam. Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, termasuk melalui kegiatan konsinyering. Melalui proyek SUSTAIN, UNDP memfasilitasi  Kegiatan konsinyering percepatan penyelesaian perkara Kasasi dan PK pada Kamar Pidana Mahkamah Agung.  Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai tanggal 27 s/d 29 Mei 2015 di Hotel Padjajaran Suite, Bogor. Pesertanya berjumlah 72 peserta yang terdiri dari hakim agung, panitera muda, panitera pengganti dan operator. Selama tiga hari konsinyering,  939 berkas dapat diselesaikan.

Artidjo Alkostar, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, memimpin langsung kegiatan konsinyering ini.  Ia menegaskan bahwa konsinyering adalah  salah satu strategi Mahkamah Agung untuk melakukan percepatan penyelesaian tunggakan perkara kasasi dan PK.  Hal ini karena selama konsinyering para peserta akan fokus  pada target pekerjaan . Selain itu  peserta dapat terhindar “gangguan” yang bisa mengalihkan konsentrasi dalam penyelesaian pekerjaan.

Ketua MA Melantik Dua Ketua Kamar

JAKARTA | (28/05) - “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Kamis 28 Mei 2015, saya melantik Timur P Manurung sebagai Ketua Kamar Militer dan Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntutannya,” demikian kata-kata pelantikan yang dibacakan Ketua MA seusai mengambil sumpah jabatan kedua pejabat tersebut di gedung Sekretariat MA Jakarta, Kamis (28/5).  Acara pelantikan dan pengambillan sumpah jabatan dihadiri para pimpinan MA,  para hakim agung, para pejabat eselon I dan II MA, para ketua dan  panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding. Hadir pula pimpinan  sejumlah lembaga negara, diantaranya Ketua KY, Wakil Ketua MK  dan Ketua LPSK.

Dengan pelantikan tersebut,  Timur P. Manurung yang berlatar belakang militer tidak lagi menjabat sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Ia menduduki jabatan baru sebagai Ketua Kamar Militer yang sejak awal tahun 2015 belum terisi karena pejabat lama (Imron Anwari) memasuki usia pensiun. Jabatan Ketua Kamar Pengawasan selanjutnya diisi oleh M. Syarifuddin.  Bagi Syarifuddin, bidang pengawasan bukanlah hal baru. Sebab sebelum diangkat menjadi hakim agung,  M. Syarifuddin adalah  Kepala Badan Pengawasan  MA RI.

MA Akan Selenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Antar Pengadilan

JAKARTA | (15/05) Berbagai inovasi pelayanan publik di pengadilan terus bermunculan. Sebut saja misalnya layanan sms informasi perkara, sistem antrian persidangan, layanan pengaduan online, pendaftaran perkara online, dan berbagai layanan “kreatif” lainnya. Sebagian besar layanan tersebut merupakan inisiatif lokal dari pengadilan itu sendiri. Menyikapi berbagai layanan inovatif yang dikembangkan di berbagai pengadilan, Mahkamah Agung akan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)  Antar Pengadilan.

“Kompetisi ini untuk menghargai layanan yang diberikan publik, memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik  ke pengadilan lain”, ujar Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Takdir Rahmadi, dalam rapat persiapan yang diselenggarakan, Rabu (13/05/2015), di Jakarta.

Panitera MA Hadiri Peluncuran Website Monitoring Online Rogatori Kemenlu

JAKARTA | (06/05) Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menghadiri acara peluncuran  sistem aplikasi  monitoring online rogatori yang diselenggarakan oleh Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional  (HPI) bertempat di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (16/5/2015). Hadir dalam acara tersebut, Dirjen HPI, Ferry Adamhar, dan para eselon I dan II Kemenlu. Sedangkan dari Mahkamah Agung hadir Panitera Muda Perdata, Pri Pambudi dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

Dalam sambutannya Panitera Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi atas tersedianya fasilitas monitoring online yang diinisiasi oleh Kementerian Luar Negeri. Ia berharap dengan tersedianya aplikasi monitoring rogatori proses penanganan perkara bisa lebih cepat. Menurut Panitera Mahkamah Agung, domisili para pihak yang berada di luar negeri sangat berpengaruh pada waktu penanganan perkara. Namun, dengan adanya MoU antara MA dan Kemenlu tentang rogatori dan penyampaian dokumen, proses penyampaian panggilan ke luar negeri menjadi lebih cepat. Inisiatif  Kemenlu membangun aplikasi ini sejalan dengan kebijakan percepatan penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Panitera MA: Pimpinan Pengadilan Harus Efektifkan Monitoring Agar Kasus “Berkas PK Zainal Abidin” Tidak Terulang

JAKARTA | (29/04) - Zainal Abidin, terpidana mati kasus narkotika sudah tenang menghadap sang pencipta, dalam eksekusi mati di Lapas Batu Nusakambangan (29/04).  Namun kisah pengajuan PK-nya yang memakan waktu hampir 10 tahun ternyata  belum “tenang” mengikuti kepergiannya. Media sangat ramai menyebut berkas perkara tersebut terselip 10 tahun lamanya, sehingga perkara PK Zainal Abidin baru diputus 27 April 2015. Padahal permohonan peninjauan kembali  dilakukan almarhum Zainal Abidin pada 2 Mei 2005 di Pengadilan Negeri Palembang. Siapapun, termasuk media, akan  menilai jika berkas terselip sampai 10 tahun lamanya menunjukkan bahwa sistem administrasi pengadilan “bermasalah”.

Lalu, dimanakah sesungguhnya berkas tersebut terselip?.  Jawabannya bisa dilihat di info perkara Kepaniteraan Mahkamah Agung. Perkara PK Zainal Abidin diregistrasi dengan nomor perkara 65 PK/Pid.Sus/2015 pada tanggal  8 April 2015. Oleh Pengadilan Negeri Palembang, berkas tersebut dikirim dengan surat pengantar nomor  W6.U1/188/Pid.01/2015. Distribusi berkas ke Majelis Hakim PK dilakukan pada tanggal  21 April 2015. Majelis Hakim memutus perkara tersebut pada tanggal  27 April 2015.

Dari data tersebut diketahui bahwa berkas PK baru diterima oleh Kepaniteraan Muda Pidana Khusus pada 8 April 2015. Artinya dari tanggal 2 Mei 2005-sampai April 2015 berkas tersebut masih berada di luar Kepaniteraan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri memeriksa perkara tersebut hanya satu minggu,  yakni diterima majelis tanggal 21 April 2015 dan diputus tanggal 27 April 2015.