M AHKAMAH Agung akan menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding de-Indonesia di Denpasar, 9 Oktober 2015 nanti, di Bali. Materi pembinaan akan disampaikan oleh Ketua  dan semua unsur pimpinan MA. Agar muatan materi pembinaan kontekstual, Ketua Pengadilan Tk Banding diminta menginventarisir permasalahan hukum  aktual di bidang teknis dan administrasi yustisial.

 "Ketua Pengadilan Tingkat Banding diwajibkan menyampaikan daftar permasalahan hukum yang ada di wilayah hukumnya, paling lambat tanggal 2 Oktober 2015, melalui e-mail: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya., dengan subjek :'permasalahan hukum'", demikian bunyi angka 2 Surat Waka MA Bidang Non Yudisial Nomor 20/WKMA.NY/9/2015 tanggal 21 September 2015.

W ORKSHOP Peningkatan Publikasi Putusan PT dan PN se-DKI yang difasilitasi Kepaniteraan MA dengan dukungan AIPJ ditutup Sabtu siang (19/9). Hingga acara penutupan dilaporkan bahwa jumlah putusan yang diunggah selama workshop mencapai 1.067 putusan. PN Jakarta Timur mengunggah  315 putusan,  PN Jakarta Selatan mengunggah 224 putusan,  PT Jakarta mengunggah  176 putusan,  PN Jakarta Pusat mengunggah  140 putusan, PN Jakarta Utara mengunggah 111 putusan dan PN Jakarta Barat mengunggah  101 putusan.

P ENGADILAN Tinggi Jakarta  dan Pengadilan Negeri se-Jakarta mengikuti kegiatan crash program peningkatan publikasi putusan tanggal 17-19 September 2015 di Tangerang. Penyelenggaraan crash program tersebut merupakan kerjasama Kepaniteraan MA dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Kegiatan yang diikuti oleh 18 peserta ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM, Kamis (17/8).  Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Binziad Khadafi, Senior Manajer AIPJ yang membidangi reformasi peradilan, dan Tim Publikasi Kepaniteraan MA.

S istem peradilan pidana terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat  dalam RJPMN 2015-2019,  yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya. Sebagai rintisan sistem peradilan pidana terpadu, Panitera Mahkamah Agung telah membentuk tim pertukaran data perkara pidana dengan Ditjen Pemasyakatan Kemenkumham pada tanggal 4 September 2015.

P ADA 29 Juni 2015 yang lalu, Kepaniteraan MA merilis 50 pengadilan yang sepanjang tahun 2015 belum mengupdate publikasi putusannya di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Rilis tersebut cukup berhasil mendorong kepatuhan publikasi putusan.  Hari ini (9/9), jumlah pengadilan yang belum mempublikasikan putusanya di tahun 2015 tersebut berkurang sehingga tersisa 28 satker. 18 satker berasal dari lingkungan peradilan umum dan 10 Satker dari peradilan agama.

Termasuk dari daftar pengadilan yang belum mempublikasikan putusannya di tahun 2015 adalah tiga pengadilan tinggi di kota besar, yaitu PT Bandung, PT Makasar, dan PT Surabaya.  PT Bandung terakhir kali mempublikasikan putusan pada  21 Oktober 2014, PT Makassar  pada  22 September 2014 sedangkan PT Surabaya upload terakhir pada tanggal 4 April 2014. Dari sisi kawasan, pengadilan yang belum mempublikasikan putusan baik lingkungan peradilan umum maupun  peradilan agama ternyata mengelompok di daerah hukum provinsi Sulawesi Selatan dan Irian Jaya.

P ENINGKATAN kualitas layanan publik adalah isu universal dari setiap lembaga publik di belahan bumi manapun. Demi meningkatkan kualitas layanan publik, MA kini sedang menggelar sebuah kompetisi inovasi pelayanan publik peradilan. Pengadilan Keluarga Australia (Family Court of Australia/FCoA) pun sangat fokus terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Chief Justice FCoA, The Hon. Diana Bryant, berbagi cerita mengenai  kisah sukses peningkatan pelayanan publik lembaga peradilan yang dipimpinnya di hadapan pejabat struktural MA dan pimpinan pengadilan se Jakarta, Kamis kemarin (3/9). Diantara upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dari FCoA yang sangat inovatif adalah  penyediaan layanan call center dan pemanfaatan media sosial.