MA Terbitkan SEMA Pembatasan PK Pidana

JAKARTA | (31/12) - Hari ini (Rabu, 31/12/2014), Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana. SEMA ini diterbitkan MA untuk terwujudnya kepastian hukum terkait permohonan peninjauan kembali setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014. Seperti diketahui, MK dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pasal 268 ayat (3) KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam angka 3 (tiga) SEMA 7 Tahun 2014 yang ditujukan kepada para ketua pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia tersebut, MA dengan tegas menyatakan bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali.

Berikut isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014:

Panitera MA Berharap Seluruh Pengadilan Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan

H-3 Akhir Tahun : 22 Pengadilan Belum Upload Putusan

JAKARTA | (29/12) - Tahun 2014 tersisa beberapa hari lagi. Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, berharap pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan dapat memanfaatkan sisa hari tahun 2014 untuk mempublikasikan putusan. Berdasarkan data pada sistem Direktori Putusan yang diakses pagi ini (Senin, 29/12), masih ada 22 Pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Sebelumnya, pada 10 Desember 2014, Kepaniteraan MA merilis daftar pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di website yang dikelolanya. Ketika itu masih ada 33 Pengadilan yang masuk dalam daftar tersebut. Dari data tersebut terlihat bahwa selama dua minggu ada progress 11 pengadilan yang mengupload putusan sehingga tersisa 22 Pengadilan yang belum upload.

Menurut Panitera MA, publikasi putusan bagi pengadilan merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Direktori Putusan dibangun oleh Mahkamah Agung untuk memudahkan publik untuk mengakses putusan dari seluruh pengadilan di satu sistem (website). Panitera MA juga memandang pentingnya pengadilan mempublikasikan putusan terkait dengan SEMA 1 Tahun 2014. Berdasarkan SEMA ini, pengadilan wajib mengirimkan dokumen elektronik kelengkapan kasasi/peninjauan kembali melalui aplikasi komunikasi data Direktori Putusan. Dikatakan Panitera, salah satu indikator kesiapan pengadilan untuk memenuhi SEMA ini adalah dengan publikasi putusan pengadilan tersebut di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Ketua MA Resmikan Beroperasinya 3 Pengadilan Perikanan,

UU 31/2004 berusia 10 Tahun, Indonesia Miliki 10 Pengadilan Perikanan

AMBON - (12/12) - Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, meresmikan beroperasinya tiga Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Meurauke, Kamis  siang (11/12/2014), bertempat di Pengadilan Negeri Ambon. Peresmian ini dihadiri juga  oleh Menteri  Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, , Gubernur Maluku bersama dengan  unsur pejabat  Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Maluku. Sementara dari unsur Mahkamah Agung hadir  Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, beberapa hakim agung, dan para pejabat eselon I dan II Mahkamah Agung.

Pengadilan Perikanan pada ketiga pengadilan negeri tersebut dibentuk oleh Keputusan Presiden  Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014.  Dengan terbitnya Kepres ini,  dalam waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lahirnya UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Indonesia memiliki 10 (sepuluh) pengadilan perikanan. Pertama kali, berdasarkan  Pasal 71 ayat (3) UU 31/2004, dibentuk Pengadilan Perikanan di PN Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung,  dan Tual.  Enam tahun kemudian, tahun 2010, berdasarkan  Kepres 15 Tahun 2010 dibentuk dua pengadilan perikanan, yaitu Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri  Tanjung Pinang dan Ranai.

Inilah  Pengadilan Yang Belum Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan pada Tahun 2014

JAKARTA | (10/12) - Sema 1 Tahun 2014 menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media untuk mengirimkan dokumen elektronik berkas permohonan kasasi dan peninjauan kembali. Indikasi kesiapan pengadilan memenuhi ketentuan Sema 1/2014 adalah dipublikasikannya putusan pengadilan tersebut di  Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hingga berita ini diturunkan, sistem mencatat masih ada 33 pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Jumlah tersebut terdiri dari 21 Pengadilan Negeri dan  12 Pengadilan Agama. Panitera Mahkamah Agung  mengharapkan diakhir tahun 2014 ini, seluruh pengadilan sudah mempublikasikan putusan di Direktori Putusan. Panitera juga meminta kepada pengadilan yang baru dibentuk namun belum memiliki user nama dan password agar menghubungi  Kepaniteraan MA.

Inilah daftar  33 Pengadilan yang belum mempublikasikan putusan di Direktori Putusan.

Tahun 2014, 95,86 % Pengadilan Mempublikasikan Putusan di Direktori Putusan MA

Panitera MA : 34  Pengadilan  Belum Mempublikasikan Putusan

JAKARTA | (8/12/2014) Hingga pagi ini (Senin,8/12/2014), putusan yang terpublikasi di Direktori Putusan telah mencapai  1.114.040 putusan. Dari jumlah tersebut, 428. 992 putusan diuplad tahun 2014. Publikasi putusan tahun 2014 ini meningkat 39,99 % dari tahun 2013 yang mengupload 306.450  putusan. Meningkatnya jumlah publikasi ini seiring dengan meningkatnya tingkat partisipasi pengadilan dalam publikasi putusan.  Hingga berita  ini diturunkan, tingkat partisipasi  tersebut mencapai 95, 86 %.  Sistem Direktori Putusan mencatat ada 34  pengadilan yang belum mempublikasikan putusan.

Sementara itu penggunaan direktori putusan sebagai media komunikasi data juga mengalami peningkatan. Sistem mencatat ada 8713 perkara kasasi dan peninjauan kembali yang dokumen elektroniknya dikirim menggunakan komunikasi data direktori putusan.  Jumlah ini meningkat 142,10 % dibandingkan keadaan tahun 2013 yang hanya mencapai 3599 berkas perkara. Peningkatan ini terjadi karena adanya SEMA 1 Tahun 2014, yang menjadikan Direktori Putusan sebagai satu-satunya media untuk mengirimkan dokumen elektronik permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul Terpilih Menjadi Calon Hakim Konstitusi dari Unsur MA

JAKARTA | (02/12) Setelah melewati  proses profil assessment dan wawancara, Panitia Seleksi akhirnya berhasil meloloskan dua calon hakim konstitusi dari unsur Mahkamah Agung. Dua orang yang berhasil menyisihkan 7 (tujuh) peserta lainnya  tersebut adalah  Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul. Suhartoyo adalah hakim tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar.  Sedangkan Manahan MP. Sitompul adalah wakil ketua PT Bangka Belitung.

Pengumuman hasil seleksi tahap akhir calon hakim konstitusi dari unsur MA ini dituangkan dalam Pengumuman Pansel nomor 07/Pansel/H-MK/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014. Berdasarkan pengumuman tersebut,  penentuan kelulusan dilakukan dalam rapat panitia yang dilakukan pada hari ini (Selasa, 2/12).

Suhartoyo dan Manahan MP. Sitompul masing-masing akan diusulkan oleh Mahkamah Agung untuk  menggantikan Hakim Konstitusi Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH, MH yang akan mengakhiri masa jabatan lima tahun pertama dan Hakim Konstitusi Dr. Muhammad Alim, SH, M.Hum yang akan purna tugas.