MA Minta Pengadilan Lakukan Penilaian Mandiri Implementasi Cetak Biru

JAKARTA | (08/08) - MA meminta pimpinan pengadilan seluruh Indonesia untuk menunjuk dua orang hakim, panitera/sekretaris, dan para pejabat struktural di sekretariat pengadilan untuk melakukan penilaian mandiri pembaruan peradilan dengan cara mengisi kuesioner survey. Pengisian survey itu sendiri  dilakukan secara online melalui website http://www.pembaruanperadilan.net/survey.  Mereka diberikan waktu pengisian survey hingga 31 Agustus 2014.

Demikian hal tersebut tertuang dalam  surat Ketua Kamar Pembinaan selaku Koordinator Tim Pembaruan Nomor 119/TA-B1/MA/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

Sambut Arus Masuk e-Dokumen, Kepaniteraan   Adakan Sosialisasi di Lingkungan MA

JAKARTA | (23/7) -  Kewajiban mengirim e-dokumen bagi setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang diperintahkan oleh SEMA 1 Tahun 2014 mulai dilaksanakan oleh pengadilan. Setiap hari, selalu ada notifikasi dari sistem Direktori Putusan bahwa ada kiriman dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/PK. Menyambut hal tersebut, Kepaniteraan MA menggelar sosialisasi terhadap unit kerja yang terkait dengan penanganan perkara di MA, yaitu Direktorat Pranata dan Kepaniteraan Muda. Kegiatan yang dibiayai oleh DIPA Kepaniteraan tersebut dilaksanakan mulai 21s.d 23 Juli 2014 di Hotel Aryaduta, Lippo Village Tangerang.

Panitera MA, Soeroso Ono, membuka kegiatan sosialisasi tersebut pada Senin malam (21/7) yang dilanjutkan dengan pengarahan tentang SEMA 1 Tahun 2014 dan Petunjuk Pelaksanaannya.  Hadir mendampingi panitera pada acara pembukaan: Sekretaris Kepaniteraan, para Panitera Muda, dan para Direktur Pranata dan Tatalaksana. Hadir sebagai peserta dari lingkungan Direktorat Pranata adalah para Kasubdit dan staf pengelola  Direktori Putusan. Sedangkan dari lingkungan Kepaniteraan Muda yang menjadi peserta adalah para koordinator dan staf pengolah data.

Mengirim Surat Rogatori ke Jepang, Ini  Dia Aturannya

JAKARTA | (03/07) Baru-baru ini Jepang mengembalikan sejumlah  surat bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan Indonesia melalui Kemenlu. Alasannya,  surat rogatori tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam hukum Jepang.  Dalam nota diplomatik yang disampaikan ke Kemenlu, Jepang menginformasikan bahwa penanganan surat rogatori telah diatur dalam “Bantuan Yudisial Timbal Balik terhadap Permintaan Bantuan dari Pengadilan Asing”  sebagaimana diatur dalam Law No 63 tahun Meiji ke 83 (13 Maret 1905) yang diubah ke Law No 7 tahun Meiji ke 45 (29 Maret 1912) dan Law No 17 tahun Showa ke 13 (22 Maret 1938).

Tahun 2014, MA Berhasil Pertahankan Sisa Perkara di  Angka  6.169

JAKARTA | (16/6).  TAHUN 2013, Mahkamah Agung berhasil menorehkan prestasi gemilang dalam penanganan perkara. MA berhasil memutus perkara  sebanyak 16.034. Sisa perkara  pun berhasil ditekan hingga  berjumlah 6.251  perkara. Padahal tahun sebelumnya sisa perkara berada di angka  10.112 perkara. Performa  tinggi dalam menangani perkara  ternyata berhasil dipertahankan di tahun 2014.  Pada akhir bulan April 2014, sisa perkara MA tetap berada di angka 6.000-an, tepatnya  6.169.

Jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung periode Januari-April 2014 berjumlah  10.325 perkara. Jumlah ini terdiri dari sisa tahun 2013 sebanyak  6.415 perkara dan perkara yang diterima berjumlah 3.910 perkara. Di periode tersebut, Mahkamah Agung berhasil memutus 4156 perkara. Rasio perkara putus dan masuk di periode tersebut adalah  106, 29%. Artinya terjadi surplus 6,29 % dan  sisa perkara berhasil direduksi sebesar angka tersebut.

Hari Ini MA Mulai Lakukan Stock Opname Berkas

JAKARTA- (9/6) - Hari ini (9/6/2014), kegiatan stock opname berkas (SOB) mulai dilaksanakan di ruangan-ruangan hakim agung. Sebelumnya, Jum’at (6/6), Panitera MA Soeroso Ono mengadakan kick off meeting kegiatan tersebut bersama dengan para panitera muda dan panitera pengganti di ruang Wiryono, gedung Mahkamah Agung. Di hari yang sama, para staf hakim agung dan para pelaksana survey (enumerator) diberikan pelatihan seputar penyelenggaraan stock opname berkas.

Soeroso dalam pengarahan kick off meeting mengemukakan  bahwa Stock Opname Berkas merupakan salah satu fungsi dari  sistem pengendalian intern (SPI) Kepaniteraan Mahkamah Agung. Dalam konteks manajemen perkara SOB berarti proses berkala untuk menghitung fisik berkas yang sebenarnya beredar di pengadilan (Mahkamah Agung) dibandingkan dengan jumlah menurut catatan/register  dan/atau sistem informasi perkara.

Panitera MA Keluarkan Juklak SEMA 1 Tahun 2014

JAKARTA | (05/06) - Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014 tanggal  29 Januari  2014. Sema yang merupakan perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 ini mulai berlaku bagi pengajuan kasasi/PK mulai 1 Maret 2014.  Untuk terwujudnya keseragaman dalam mengimplementasikan SEMA 1 Tahun 2014, Panitera  Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

“Bahwa dalam rangka  memberi petunjuk dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dipandang perlu ditetapkan  keputusan Panitera Mahkamah Agung tentang  petunjuk pelaksanaan pengelolaan dan pengiriman dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali”, demikian bunyi konsideran Keputusan Panitera MA yang ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2014 tersebut.