P ADA akhir tahun 2014, MA menerbitkan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur proses penanganan delegasi bantuan panggilan/pemberitahuan. Dalam Sema tersebut diatur kewajiban pengadilan untuk memiliki register dan menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan/pemberitahuan. Terkait dengan penyampaian laporan ini, PA Jakarta Timur adalah pengadilan pertama yang menyampaikan laporan penanganan delegasi bantuan ke Mahkamah Agung. Melalui surat pengantar nomor W9-A3/6689/HK.05/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015, PA Jaktim melaporkan register bantuan delegasi panggilan bulan Mei dan Juni 2015
Berdasarkan  ketentuan angka 5 SEMA 06 Tahun 2014 disebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan laporan keadaan  penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding setiap dua bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Badan Peradilan terkait.

SEMA 1 Tahun 2014 mewajibkan pengadilan tingkat pertama mengirimkan sejumlah dokumen elektronik dalam setiap pengajuan perkara kasasi atau peninjauan kembali. Dokumen elektronik tersebut harus dikirim melalui sistem komunikasi data yang tersedia di Direktori Putusan. Majelis hakim agung akan memeriksa berkas kasasi berdasarkan dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengadilan. Oleh karena itu, jika pengadilan tidak mengirimkan dokumen elektronik, maka akan berpengaruh  pada kelancaran proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung.

Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, dalam sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 bagi pimpinan, hakim, dan panitera/sekretaris empat lingkungan peradilan se Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Senin (31/8). Panitera menyampaikan materi sosialisasi bersama dengan Panitera Muda Pidana Khusus, Roki Panjaitan, Sekretaris Kepaniteraan Pujiono Akhmadi, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Asep Nursobah.

M ahkamah Agung telah menerbitkan SEMA 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Panggilan/Pemberitahuan. SEMA ini merupakan salah satu terobosan yang dilakukan MA untuk mempercepat penanganan perkara. Selama ini proses penyampaian bantuan panggilan/pemberitahuan lintas yurisdiksi pengadilan menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan perkara. Sesuai dengan filosofi kelahirannya, SEMA 6 Tahun 2014 mengatur beberapa hal yang cukup progresif, antara lain: harus ada koordinator yang menangani bantuan panggilan, harus ada register khusus, penyampaian bantuan panggilan menggunakan teknologi informasi, pelaporan dan pengawasan secara berjenjang.  

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MA, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH,  dalam kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yustisial bagi 214 pejabat empat lingkungan perdilan di Kupang, Senin (31/8). Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan secara sungguh-sungguh melaksanakan SEMA 6 Tahun 2010. Sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut, Ketua MA memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding agar melakukan pengawasan penanganan bantuan panggilan yang dilakukan oleh pengadilan yang ada di daerah hukumnya. 

H ingga Minggu sore (30/8), Direktori Putusan telah mengoleksi 1.446.046 putusan. Dari jumlah tersebut, 39.244 putusan dipublikasikan selama bulan Agustus. Jumlah putusan yang menggunung tersebut adalah bukti tingginya semangat keterbukaan di lingkungan badan peradilan. Semangat keterbukaan yang diwujudkan dengan publikasi putusan semakin tak terbantahkan dengan adanya fakta bahwa banyak pengadilan melakukan aktivitas publikasi putusan di luar jam kerja, bahkan di hari libur.

Seperti yang terjadi hari Minggu ini (30/08), jumlah putusan di Direktori Putusan terus merangkak naik dibandingkan Jum’at sore (28/8). Ketika itu , putusan terpublis sebanyak 1.446.699. Artinya selama dua hari libur ini ada tambahan sekitar 600-an putusan. Luar biasa!, jumlah yang tidak sedikit.

K ompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan yang diluncurkan Ketua MA di hari jadi MA ke 70 (19/8 2015) direspon positif oleh jajaran pengadilan. Berdasarkan laman portal kompetisi, hingga Kamis sore (27/8) sudah ada 48 satuan kerja yang mendaftarkan inovasi layanannya. Dari 48 satker tersebut, 41 adalah satker pengadilan agama,  6 satker pengadilan negeri dan 1 satker pengadilan tata usaha negara. Sementara pengadilan yang sudah aktivasi akun berjumlah 146 yang terdiri dari pengadilan negeri 47 satker, pengadilan agama 87 satker, pengadilan militer 5 satker, dan pengadilan taat usaha negara 7 satker.

Ragam inovasi yang berasal dari kreatifitas lokal pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dapat diakses di laman portal kompetisi. Dari laman ini tergambar bahwa inovasi pelayanan tidak menjadi dominasi pengadilan di kawasan tertentu, namun menyebar cukup merata di bumi nusantara.

S ecara statistik, satu dari 1,4 juta putusan adalah angka yang sangat kecil. Namun demikian, Panitera MA, Soeroso Ono, berharap agar kekeliruan upload dokumen elektronik seperti dalam kasus publikasi putusan perkara nomor 2007 K/Pid.Sus/2011 tidak berulang. Untuk itu, Ia mendorong jajarannya dan seluruh pimpinan pengadilan untuk memperketat Quality Control proses publikasi putusan. Ia pun meminta publik untuk terus membaca Direktori Putusan yang kini memiliki koleksi putusan mendekati angka 1,5 juta.

Mahkamah Agung menerapkan aturan bahwa perkara dikatakan telah terminutasi apabila file elektroniknya turut diserahkan saat penyerahan berkas. File inilah yang kemudian diunggah ke Direktori Putusan. Oleh kerena itu, Panitera MA meminta jajarannya memastikan file yang diserahkan adalah versi terakhir yang sesuai dengan dokumen aslinya.