PONTIANAK | Sistem pemeriksaan berkas secara serentak di MA yang diberlakukan sejak Agustus 2013 terbukti efektif mempercepat waktu memutus perkara kasasi/peninjauan kembali. Alhasil, produktifitas MA dalam memutus perkara dalam tiga tahun terakhir di atas 14.000  perkara per tahun. Namun ada “ongkos” yang harus dibayar Kepaniteraan MA untuk mendukung sistem pembacaan berkas secara serentak tersebut, yakni “ongkos” penggandaan berkas. Untuk mereduksi “ongkos” penggandaan berkas, Kepaniteraan MA terus mendorong pengadilan untuk mengirim dokumen elektronik sebagaimana ketentuan SEMA 1 Tahun 2014.  Untuk memastikan kepatuhan pengadilan dalam menyertakan dokumen elektronik dalam setiap permohonan kasasi/peninjauan kembali, Kepaniteraan MA melakukan monitoring dan evaluasi di sejumlah pengadilan di Provinsi Kalimantan Barat.

JAKARTA | (21/03) Mahkamah Agung pada tahun 2015 menerima perkara peninjauan kembali sebanyak 2.755 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.351 perkara (49,04%) merupakan peninjauan kembali terhadap  putusan pengadilan pajak. Sedangkan, jumlah perkara peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang berada di bawah MA  adalah 1.404 perkara (50,96%).  Dari 1.404 putusan berkekuatan hukum tetap yang menjadi objek peninjauan kembali sebanyak 1.098 (78,21%) adalah putusan kasasi.

Selebihnya (21,79 %),  objek peninjauan kembali adalah putusan tingkat banding, tingkat pertama dan tingkat PK itu sendiri. Putusan pengadilan tingkat banding yang diajukan peninjauan kembali di tahun 2015 sebanyak 113 (8,05%). Putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan peninjauan kembali sebanyak 176 (12,54%).

Selain diajukan atas putusan tingkat kasasi, banding dan tingkat pertama, permohonan peninjauan kembali juga diajukan terhadap putusan peninjauan kembali (PK ke dua). Jumlah peninjauan kembali ke-dua kali yang diajukan di tahun 2015 sebanyak 17 perkara (1,21%). 

JAKARTA | (17/03) Arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung  sejak tahun 2008 berada di angka rata-rata pertahun  12.823 perkara. Sedangkan rerata beban penanganan perkara per tahun di periode 2008-2015 adalah sebanyak 20.950 perkara. Mengadili perkara tersebut, MA menilai permohonan yang didasarkan pada alasan kasasi atau PK nya sesuai dengan peraturan perundangan  jumlahnya hanya di bawah 20 %.  Hal ini terlihat dari jumlah putusan MA yang amarnya mengabulkan permohonan kasasi/PK jumlahnya konsisten di bawah 20%. Data ini juga memberikan informasi  bahwa 80-an % putusan yang diajukan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali  telah menerapkan hukum yang semestinya sehingga dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan menolak permohonan kasasi/peninjauan kembali.

Data laporan tahunan Mahkamah Agung Tahun 2015 mengungkapkan  bahwa dari 11.182 perkara kasasi yang diputus MA pada tahun 2015,  hanya 1.868 perkara (16,71%)  yang permohonannya dikabulkan. Sebagian besar permohonan kasasi, yakni 8.835 perkara (79,01%),ditolak oleh MA. Selebihnya, 442 perkara (3,95%) dinyatakan tidak dapat diterima, 36 perkara (0,32%) dicabut oleh pemohon kasasi dan 1 perkara (0,01%) dinyatakan gugur.

JAKARTA | (12/03) Melakukan transparansi putusan adalah point no return bagi Mahkamah Agung sejak komitmen ini digulirkan tahun 2007 yang lalu yang lalu. Konsistensi MA terhadap komitmen ini dapat dilihat dari jumlah putusan yang terpublikasikan di website. Hingga   Sabtu  pagi (12/03), Mahkamah Agung telah mempublikasikan putusannya sebanyak  3.198 putusan. Sedangkan jumlah seluruh putusan yang telah tersaji untuk publik di Direktori Putusan sebanyak 74.086. Menurut Panitera Mahkamah Agung, peningkatan jumlah putusan yang terpublikasikan di Direktori Putusan akan mendorong terciptanya konsistensi putusan.

“Putusan yang dipublikasikanterutama Putusan Mahkamah Agung RI dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa”, kata Panitera MA.

Bagi praktisi hukum, seperti advokat, lanjut Panitera, putusan yang terpublikasikan dapat menjadi bahan untuk penyusunan pembelaan klien dan menjadi bahan  pertimbangan dalam menempuh upaya hukum.  Publikasi putusan juga dapat dimanfaatkan oleh Legislator sebagai bahan kajian untuk melakukan revisi undang-undang atau penyusunan undang-undang baru.

“Hal ini karena putusan hakim merupakan implementasi dari peraturan perundang-undangan”, ungkap Panitera Mahkamah Agung.

JAKARTA | (11/03) - KEPANITERAAN Mahkamah Agung telah  berhasil meluncurkan SIAP versi penyempurnaan. Salah satu  fitur andalannya adalah  dokumen  manajemen sistem yang bisa digunakan oleh hakim agung untuk pembacaan berkas serentak dan monitoring status berkas perkara. Merespon kehadiran sistem ini,  Ketua Kamar Pidana Dr. Artidjo Alkostar, SH, LLM menginisiasi pemberian sosialisasi SIAP kepada para hakim agung dan hakim ad hoc yang berada di Kamar Pidana. Sosialisasi SIAP kepada para hakim agung/hakim ad hoc kamar pidana ini telah dilaksanakan pada 3-4 Maret 2016, pekan lalu.

Pasca sosialisasi, sejumlah hakim agung memberikan respon positif dan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang fitur yang terdapat dalam SIAP versi penyempurnaan ini.  Salah satunya  adalah  Hakim Agung Sofyan Sitompul. Pada  hari Jum’at (11/03), Tim Pusat Data Kepaniteraan diminta untuk melakukan Diklat di Tempat Kerja  (DDTK)  tentang penggunaan SIAP di ruang kerja Hakim Agung Sofyan Sitompul. DDTK yang diikuti oleh hakim agung, operator dan staf ini mensimulasikan proses penanganan berkas perkara  di ruang hakim agung. Agar proses simulasi bisa dilihat oleh semua tim pendukung hakim agung, Hakim Agung Sofyan Sitompul pun menyediakan  sendiri  sebuah projektor.

JAKARTA | (08/03) - DELAGASI Pengadilan Federal Australia (Federal Court of Australia) yang terdiri dari Chief Justice  JL Allsop, Panitera FCA Warwick Soden  dan Sia Lagos melakukan kunjungan kerja ke Mahkamah Agung pada hari Selasa (o8/03/2016).  Mengisi agenda kunjungan kerja tersebut, digelar pertemuan antara Kepaniteraan MA dan Delegasi FCA bertempat di ruang rapat pleno kamar gedung MA, Jakarta. Dalam pertemuan  yang dipimpin oleh Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono tersebut kedua belah pihak saling berbagi pengalaman terbaik di bidang pembaruan manajemen perkara.

Paparan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung disampaikan oleh Asep Nursobah, Liliek Prisbawono Adi dan Frensita K. Twinsani. Mereka memaparkan progress pembaruan manajemen perkara dalam satu tahun terakhir, antara lain di bidang pemanfaatan dokumen elektronik melalui  Case Management System, simplifikasi putusan, kerjasama komunikasi data antara MA dan Ditjen Pemasyarakatan, dan sistem pengamanan dokumen salinan putusan.