Panitera Mahkamah Agung menargetkan  di akhir 2015, seluruh pengadilan sudah mempublikasikan putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung. Meski pada awal Oktober masih ada belasan pengadilan yang jumlah publikasinya nihil di 2015, target tersebut optimis tercapai. Optimisme tersebut diperkuat dengan langkah Kepaniteraan MA yang menyelenggarakan sosialisasi Direktori Putusan bagi pengadilan tersebut di Makassar selama 3 hari (11-13 November 2015). 

Kepaniteraan mengundang para operator dari 26 pengadilan untuk diupgrade kapasitasnya di bidang pemahaman SEMA 1 Tahun 2014, publikasi putusan dan pengiriman dokumen elektronik perkara kasasi/peninjauan kembali. Sebagian besar peserta berasal dari pengadilan yang jumlah publikasinya di tahun 2015 masih nihil. Kegiatan yang bertajuk Sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014 dan Pelatihan Wilayah Indonesia Timur dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Sunaryo, SH, MH, Rabu malam (12/11).  Hadir pula dalam pembukaan kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Ketua Pengadilan Agama Makassar, dan Kadilmil Makassar.

MA telah berhasil melakukan  penyempurnaan Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) menyesuaikan dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan dan tuntutan kebutuhan. SIAP hasil penyempurnaan tersebut mulai disosialisasikan kepada semua unit yang terkait alur proses penanganan perkara di MA.  Selama tiga hari (5-7 November 2015), para operator dan pejabat dari biro umum, direktorat pranata perkara dan kepaniteraan muda diikutsertakan dalam Bimtek Aplikasi SIAP di Hotel Yasmin, Tangerang.  Kegiatan  Bimtek tersebut dibuka oleh Panitera MA yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata Khusus, Rahmi Mulyati, SH, MH, Kamis malam (06/11).

Dalam laporannya,  Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan,  menjelaskan bahwa terdapat beberapa penyempurnaan dalam SIAP versi terbaru ini. Pertama, penggunaan aplikasi dimulai dari bagian penerimaan berkas perkara di Biro Umum. Hal ini berbeda dari SIAP yang dipergunakan sekarang yang dimulai ketika berkas diregister. Kedua, terintegrasi dengan aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung sehingga pengguna tidak perlu mengunduh dokumen elektronik  dengan membuka aplikasi Direktori Putusan. Dokumen elektronik yang menjadi kelengkapan berkas tersebut akan otomatis terhubungkan. Ketiga, semua dokumen elektronik dikelola di  document management system (DMS)  sehingga memudahkan pemanfaatannya untuk sistem pembacaan berkas serentak. Keempat, aplikasi berbasis work flow yang mendorong tercatatnya semua tahapan penanganan perkara.

Ketua MA,  Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH, MH mengambil sumpah dan melantik 9 Panitera Pengganti Mahkamah Agung, hari ini (Kamis, 5/11), bertempat di ruang rapat Ketua MA, Jakarta. Para pejabat yang dilantik tersebut adalah Arief Sapto Nugroho, Agustina Dyah Prasetyaningsih, Edy Wibowo, Muhammad Fauzi Ardi, Raden Heru Wibowo Sukaten, Santhos Wachjoe Prijambodo, Sriti Hesti Astiti,  Maruli Tumpal Sirait, dan Khalid Gailea.

Upacara pengambilan sumpah dan pelantikan diawali degan pembacaan Surat Keputusan Ketua MA tentang  pengangkatan mereka sebagai Panitera Pengganti Mahkamah Agung oleh  Kepala Biro Kepegawaian MA.  Usai pembacaan SK, Ketua MA, mengambil sumpah jabatan sebagai panitera pengganti yang dilanjutnya dengan pelantikan.  Hadir dalam acara tersebut,  unsur pimpinan Mahkamah Agung, sejumlah hakim agung, Panitera MA, para pejabat eselon I, para Panitera Muda, dan tamu undangan lainnya.

PANITERA MA, Soeroso Ono, melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Jum’at (20/10), di Jakarta. Kedua instansi tersebut bersepakat melakukan kerjasama di bidang  pertukaran data perkara pidana pada tingkat kasasi dalam rangka rintisan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Dalam penandatanganan tersebut, Kepaniteraan MA diwakili oleh Panitera MA, Soeroso Ono dan dari Ditjen Pemasyarakatan diwakili oleh  I Wayan K. Dusak.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan dalam rangkaian upacara peringatan  Hari Ulang Tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hari Dharma Karyadhika, yang digelar di lapangan upacara Gedung Kementerian Hukum dan HAM,  Kuningan, Jakarta.  Menteri Kehakiman Hukum dan HAM RI, Yosana Hamonangnan Laoly yang bertindak sebagai pembina  dalam  upacara peringatan tersebut turut menyaksikan prosesi penandatanganan MoU. Selain Menteri Yosana, dari unsur pimpinan Mahkamah Agung, hadir Ketua Kamar Militer MA, Timur Manurung.

P ENGADILAN tingkat pertama empat lingkungan peradilan se-Provinsi NTT mengikuti  sosialisasi pengiriman e-dokumen untuk kelengkapan permohonan kasasi dan peninjauan kembali, 22-24 Oktober 2015, di Kupang. Selama tiga hari kegiatan sosialisasi ini  mereka mendapat materi tentang SEMA 1 Tahun 2014,  fungsi direktori putusan sebagai media publikasi putusan, fungsi direktori putusan sebagai media pengiriman e-dokumen, dan simulasi pengajuan upaya hukum banding dan kasasi menggunakan fitur komunikasi data. Materi tersebut disampaikan oleh  Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana Khusus, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan MA.

Peserta pelatihan yang terdiri dari Panitera/Sekretaris dan operator dari masing-masing pengadilan ini juga mendapat materi penyampaian surat rogatori dan dokumen hukum dari dan kepada pihak/badan hukum yang berada di luar negeri.  Materi ini disampaikan oleh Direktur Hukum pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu, Khrisna Adi Poetranto. Selain itu para peserta juga mendapat materi tentang monitoring online status penanganan surat rogatori/penyampaian dokumen yang disampaikan oleh salah seorang Kasubdit dari Pusat Informasi dan Teknologi  Kemlu.

Mahkamah Agung pada tanggal 20 Agustus 2015 telah memutus dua perkara yang menarik perhatian publik. Pertama adalah putusan kasasi nomor 490 K/TUN/2015 yang merupakan perkara kasasi yang diajukan oleh DPP Partai Golkar melawan Menkumham dan Agung Laksono. Kedua adalah perkara   nomor 504 K/TUN/2015 yang merupakan perkara  kasasi yang diajukan oleh PPP (Suryadharma Ali) melawan Menkumham, H.M. Romahurmuzy, FPPP DPRI, dan sejumlah DPW, DPD, dan DPC PPP. Kedua perkara tersebut ditangani oleh majelis hakim yang terdiri dari Dr. H. Imam Subechi, SH, MH sebagai ketua majelis, dan Dr. Irfan Fachruddin, SH, Cn dan Dr. Supandi, SH, M.Hum masing-masing sebagai anggota. Berikut link lengkap kedua putusan tersebut: 490 K/TUN/2015 dan 504 K/TUN/2015.