Laporan Tahunan MA: Transparansi, Sakralitas, dan Nuansa Putih Abu-abu

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (18/3)

Sejak tahun 2004, Mahkamah Agung mentradisikan penyampaian laporan tahunan di hadapan publik. Tradisi ini sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari lembaga yudikatif yang kerap kali dicap sebagai lembaga tertutup.  Tradisi berefleksi kinerja didepan publik ini setidaknya dapat memudarkan stigma ketertutupan yang telah lama dipredikatkan ke lembaga peradilan tertinggi ini. Sebagai media refleksi, laporan tahunan sangat mengedepankan objektifitas. MA tidak hanya bercerita tentang “success story” dengan berbagi informasi mengenai prestasi yang diraih selama setahun. MA pun bercerita mengenai hambatan dan penurunan kinerja dengan perbandingan tahun sebelumnya. Ungkapan Ketua MA di awal pidato membuktikan objektifitas ini.

“Sepanjang tahun 2012, Mahkamah Agung mendapatkan banyak cobaan berat. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan tekad Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung”, demikian dikatakan Ketua MA di awal pidatonya, Rabu (13/3) yang lalu.

Sebelas Catatan Penting dalam Laptah MA Tahun 2012

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung

Rabu (13/3) kemarin, MA menyelenggarakan sidang pleno istimewa dengan agenda khusus penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2012.  Penyampaian laporan tahunan di hadapan publik ini merupakan kali yang ke delapan dalam   tradisi yang dibangun sejak tahun 2004. Di siang pleno istimewa ini, Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, membacakan pidato yang berisi capaian MA sepanjang tahun 2012 yang disarikan dari Buku Laporan Tahunan MA 2012. Dalam pidatonya, Ketua MA menyebut sebelas catatan penting sepanjang tahun 2012.

Mengawali pidato, Ketua MA mengutip ungkapan yang disampaikan oleh Henry Ford (w.1947), seorang tokoh industri Amerika yang lebih dikenal sebagai pendiri Ford Motor Company,   “Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success”.  Ungkapan bernada pentingnya semangat kebersamaan ini terasa konteknys ketika Ketua MA menyebut bahwa sepanjang 2012, MA dan peradilan Indonesia didera cobaan berat.  Namun cobaan tersebut, imbuh Ketua MA, tidak menyurutkan  langkah MA untuk mewujudkan visi peradilan yang agung.

Ketua MA Lantik 8 Hakim Agung Baru

Jakarta | Kepaniteraan.Online (11/3)

Ketua MA, Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH, hari ini (Senin, 11/3), akan melantik 8 orang hakim agung baru, di ruang Kusumah Atmadja, gedung MA, Jakarta. Mereka diangkat sebagai hakim agung berdasarkan  Keppres Nomor 16/P Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013. Dengan pelantikan ini, kini MA memiliki 50 hakim agung.

Kedelapan hakim agung yang akan dilantik ini adalah: H. Hamdi, SH, M.Hum, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., M.H, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN, H. Margono, S.H., M.Hum., M.M, Drs. Burhan Dahlan, S.H, M.H, M. Desnayeti, S.H, M.H, dan Dr. Yakup Ginting, S.H, C.N, M.Kn. Setelah dilantik mereka akan ditempatkan menjadi hakim agung pada kamar pidana,perdata, militer dan tata usaha nagara.  (an)

Lebih Dekat dengan  Pujiono Akhmadi
Sekretaris Kepaniteraan MA Yang Baru

Pujiono Akhmadi, Sekretaris Kepaniteraan MA yang dilantik oleh Sekretaris MA 27 Februari 2013 (foto: PT Palembang)

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (6/3)

27 Februari yang lalu,  Sekretaris MA melantik 15 pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung . Empat diantaranya adalah pejabat eselon II, sedangkan  yang lainnya pejabat eselon III. Salah seorang eselon II yang dilantik tersebut adalah  Pujiono Akhmadi. Pujiono diangkat oleh Ketua MA sebagai Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, H, Ali Murad P. Harahap yang  beralih tugas ke Badan Pengawasan MA.

Pujiono  bukanlah orang baru di lingkungan  Mahkamah Agung.  Pria kelahiran  Banjarnegara  7 November 1967 ini telah banyak mengenyam pengalaman  di beberapa jabatan  struktural pengadilan, diantaranya sebagai Panitera/Sekretaris  di tiga pengadilan tinggi sejak tahun 2004.  Sebelum “ditarik”  untuk memimpin Sekretariat Kepaniteraan MA, Pujiono menjabat Panitera/Sekretaris PT Palembang sejak tahun 2009.

Semangat Publikasi dari Merauke

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (27/2)

Semangat !, itulah ungkapan yang sangat tepat dilekatkan pada PN dan PA Merauke dalam mempublikasikan putusannya di Direktori Putusan MA. Keterbatasan infrastruktur dan SDM, serta letak geografis di ujung timur Indonesia sama sekali tidak menjadi alasan untuk berkelit dari pelaksanaan kebijakan transparansi peradilan yang telah diusung MA sejak 2007 silam.

Bayangkan saja, Jarak Merauke-Jakarta, jika diukur dengan garis lurus jaraknya sekira 3,732 kilo meter. Letaknya diujung  paling timur wilayah NKRI, berbatasan dengan negara Papua New Guinea.  Akses menuju Merauke membutuhkan waktu 1 jam penerbangan dari  Jayapura (Sentani). Kalau dari Jakarta mungkin bisa mencapai 6-7 jam.  Jalur udara inilah satu-satunya pilihan menuju Merauke. Infrastruktur bagi kehidupan modern di kota ini  belum semapan kota-kota di Jawa.  Termasuk infrastruktur jaringan telekomunikasi.  Namun “kesulitan” ini tidak membuat dua pengadilan di kawasan ini, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Merauke, menyerah untuk melakukan transparansi peradilan.

Inilah  Putusan Kasasi yang Memerintahkan AAG Membayar Pajak Terhutang sebesar  2,5 Trilyun Lebih

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (21/2)

Akhir tahun 2012, tepatnya 18 Desember 2012, Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menjatuhkan putusan yang cukup menyita perhatian publik. Majelis Hakim Kasasi tersebut diketuai  oleh Djoko Sarwoko, S.H., M. H. dengan  anggota Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Sri Murwahyuni, SH.MH. Amar putusan yang menarik perhatian publik itu adalah perintah membayar secara tunai  2 (dua) kali pajak terutang yang kurang dibayar oleh 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT tahunan diwakili oleh Terdakwa Suwir Laut. Jumlah keseluruhan pajak terhutang tersebut adalah 2 x Rp. 1.259.977.695.652,- = Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) secara tunai.  Hutang pajak tersebut harus dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun.

Putusan Kasasi Nomor 2239 K/PID.SUS/2012  membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 241/PID/2012/-PT.DKI. tanggal 23 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 234/PID.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15 Maret 2012.   Dalam amarnya, PN Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa Suwir Laut karena Prematur tidak dapat diterima ;