Waspada!, Banyak Penipuan Yang Mengatasnamakan Pejabat Kepaniteraan MA

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (26/11)

Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, menghimbau masyarakat untuk tidak merespon jika ada yang mengaku  pejabat MA menawarkan jasa atau menjanjikan untuk membantu penyelesaian atau mempercepat perkara di Mahkamah Agung dengan meminta imbalan sejumlah uang untuk dikirim ke nomor rekening tertentu. Panitera MA memastikan  orang tersebut adalah penipu yang mencatut nama pejabat Kepaniteraan untuk keuntungan pribadi.

Panitera menyampaikan hal tersebut di ruang kerjanya, Senin (26/11), menyusul laporan dari Panmud Pidana Khusus  MA, Soenaryo, SH, MH, bernomor 1401/Panmud.Pidsus/XI/2012 tanggal 19 November 2012 yang ditujukan ke Tuada Pengawasan MA dengan  tembusan salah satunya ke Panitera MA.
“Pak Sunaryo, Panmud Pidsus MA, belakangan ini dicemarkan namanya oleh  penipu dengan modus membantu penyelesaian  atau mempercepat perkara di Mahkamah Agung”, jelas Panitera MA.

Kalangan Swasta Manfaatkan Kehadiran Direktori Putusan

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (19/11)

Jumlah putusan pengadilan di Direktori Putusan MA tiap saat selalu bertambah. Dalam analisis Kepaniteraan, rata-rata 18.000-an putusan dari seluruh pengadilan se-Indonesia, terupload setiap bulannya. Dengan perkembangan publikasi putusan seperti ini harapan MA memiliki pusat data putusan nasional telah terwujud. Dengan dimilikinya data base putusan nasional ini ternyata bukan hanya para hakim, para akademisi, dan praktisi hukum yang memanfaatkan data base putusan ini. Kalangan swasta pun memanfaatkan kehadiran Direktori Putusan ini. Bagaimana bisa?

“Sebuah perusahaan swasta di Surabaya menggunakan Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk mengetahui rekam jejak pelamar di perusahaannya apakah pernah tersangkut perkara di pengadilan atau tidak”, ujar Panitera Mahkamah Agung, Soeroso Ono, Senin (19/11) di ruang kerjanya.

MA Batalkan Penetapan PN Ambon Yang Anulir Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2012/PN AB tanggal 12 September 2012.  Pembatalan tersebut  dituangkan dalam  Penetapan Bernomor  01/WK.MA.Y/Pen/X/2012 yang ditetapkan dalam persidangan majelis yang dipimpin oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH dengan para anggota majelis Djoko Sarwoko, SH , MH dan Suwardi, SH, MH  dengan Panitera Pengganti, Handri Anik Effendi, SH, hari ini , Kamis (25/10).

Permohonan pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Ambon tersebut diajukan  oleh Kejaksaan Negeri  Dobo.  Dalam permohonannya  Nomor B-353/S.1.16/Fs.1/09/2012 tanggal 25 September 2012, Kejaksaan Negeri Dobo menguraikan dasar diajukannya permohonannya tersebut.  Dijelaskan dalam surat permohonannya,  Pengadilan Negeri Ambon  melalui Penetapan  Nomor  Nomor 37/Pdt.P/2012/PN AB telah menganulir Putusan Mahkamah Agung Nomor 161K/Pid.Sus/2012  tanggal 10 April 2012 dengan menyatakan  bahwa  Putusan MA a quo tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial/non executable).

Dengan dibatalkannya  Penetapan  Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2012/PN AB tersebut maka Putusan Mahkamah Agung 161K/Pid.Sus/2012  tanggal 10 April 2012 bisa dieksekusi. (an)

Direkomendasikan, Direktori Putusan Satu-Satunya Media Pengiriman Dokumen Elektronik Pengajuan Kasasi/PK

Serang | Kepaniteraan.mahakmahagung.go.id (16/10)

Kepaniteraan MA menggelar kegiatan rapat bertajuk penyusunan SOP alur dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi/PK. Dalam kegiatan yang diselenggarakan mulai tanggal 15-17 Oktober 2012 di Serang ini, Kepaniteraan mengajak seluruh Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Tim (Askor), Para Kasubdit Dit Pranata, dan para koordinator di Panitera Muda. Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH, membuka acara yang dibiayai DIPA Kepaniteraan ini, Senin malam (15/10). Di akhir rapat tersebut, direkomendasikan agar Direktori Putusan menjadi satu-satunya media pengiriman dokumen elektronik pengajuan kasasi dan peninjauan kembali.

Rekomendasi menjadikan Direktori Putusan sebagai media tunggal dalam  pengiriman dokumen elektronik ini muncul dari pengalaman implementasi SEMA 14 Tahun 2010 yang telah berlangsung selama  lebih kurang setahun.  Sebagaimana diketahui, SEMA 14 Tahun 2010 mewajibkan pengadilan  untuk menyertakan dokumen elektronik dalam pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali melalui alternatif pilihan media: CD, email, dan aplikasi komunikasi. “Dalam prakteknya pengadilan lebih banyak mengirim menggunakan CD, padahal CD banyak menimbulkan masalah seperti tidak terbaca, pecah, dan format yang beragam”,  kata Panitera saat menyampaikan pengarahan. Oleh karena itu, peserta mengusulkan agar media pengiriman ini hanya satu yaitu Direktori Putusan.

Panitera MA : Kepatuhan Pengadilan “Besar” terhadap SEMA 14/2010 Berpengaruh terhadap Kinerja MA

Brisbane | Kepaniteraan.mahkamahagung.go.id (2/10)

Surabaya dan Denpasar termasuk pengadilan (negeri) dengan jumlah kasus yang cukup banyak dan kompleks. Arus perkara kasasi dan peninjauan kembali dari dua daerah ini  lumayan banyak. Hal ini karena Surabaya adalah kota metropolitan sedangkan Denpasar adalah kota tujuan wisata internasional. Oleh karena itu, kepatuhan pengadian di dua tempat ini dalam mengirim dokumen elektronik sebagai kelengkapan kasasi /pk akan berpengaruh terhadap kinerja penyelesaian perkara di MA. Diharapkan pengadilan besar lainnya mematuhi SEMA 14/2010 karena akan signifikan terhadap kinerja MA dalam menyelesaikan perkara.

Demikian disampaikan oleh Panitera MA, H. Soeroso Ono, SH, MH, ketika diminta tanggapan mengenai kegiatan sosialisasi SEMA 14/2010 di Surabaya dan Denpasar, menjelang kegiatan penandatanganan MoU di Brisbane, Selasa (2/10). Dikatakan Panitera MA, selain akan  berdampak pada kinerja MA, harapan MA memiliki pusat data putusan nasional pun akan terwujud. “ Jumlah perkara di Pengadilan Kota Besar sangat besar,sehingga jumlah putusan yang dipublikasikan di Direktori Putusan pun akan besar pula”, jelas Panitera.

Terkait dengan hal tersebut, Panitera MA meminta jajaran pengadilan di empat lingkungan peradilan mematuhi SEMA 14/2010, dan menjadikan Direktori Putusan sebagai media pengiriman dokumen elektronik.

Panitera MA menambahkan bahwa implementasi SEMA 14/2010 perlu dukungan semua pihak, termasuk pimpinan pengadilan. Hal ini karena SEMA 14/2010 bukan semata-mata mewajibkan pengiriman soft copy, tetapi ada tuntutan perubahan budaya kerja, pola pikir, dan tata kelola file elektronik. (an)