Jumlah Putusan MA di Internet Melebihi Jumlah Publikasi Putusan Mahkamah Agung AS  dalam Seratus Tahun Terakhir

Jakarta | Kepaniteraan Online (31/3)

Dalam  harian berbahasa Inggris, The Jakarta Pos, edisi  Selasa (29/3), Sebastian Pompe menulis bahwa jumlah putusan MA yang telah terpublikasikan pada akhir Februari 2011 berjumlah 22.473 putusan. Jumlah tersebut, kata Pompe, melebihi jumlah gabungan seluruh putusan yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung AS, Belanda dan Australia untuk sepuluh tahun terakhir. Bahkan menurutnya, masih melebihi jumlah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat  dalam seratus tahun terakhir

Tulisan Sebastian Pompe dalam harian terkemuka tersebut, dimaksudkan untuk “meluruskan”  pernyataan dari salah seorang pengacara di Jakarta yang disampaikan kepada pihak asing bahwa alasan utama lemahnya kepastian hukum di Indonesia karena MA tidak mempublikasikan putusannya. Pompe mungkin “geram” dengan pernyataan sosok yang notabene sehari-harinya bergelut dengan dunia peradilan. Padahal peradilan Indonesia telah memulai upaya transparansi putusan ini sejak tahun 2007, empat tahun yang lalu.

Wacana Hakim Komisaris dibahas dalam Seminar Ulang Tahun IKAHI

Jakarta | Kepaniteraan.Online (30/3)

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggelar seminar bertajuk  “Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Selasa (29/3), di Hotel Redtop Jakarta. Perhelatan yang terkait dengan perayaan ulang tahun organisasi IKAHI yang ke 58 ini dibuka secara resmi oleh Ketua MA, Dr. H. Harifin A. Tumpa. Tidak kurang dari 600 hakim dari empat lingkungan peradilan turut serta sebagai peserta dalam kegiatan seminar ini.

Ketua MA dalam pengarahannya sebagaimana dikutip laman resmi Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id (29/3) mengingatkan bahwa Hal yang terpenting dalam membuat suatu ketentuan (termasuk RUUKUHP, red) adalah bagaimana kepentingan masyarakat luas dapat terlindungi dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Selain itu Ketua MA mengharap benturan antara penegak hukum harus dihindari  karena dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Panitera MA:

SEMA 14/2010 : upaya menuju court excellence

Jakarta | Kepaniteraan.Online (25/3)

Peradilan yang Agung  atau court excellence  telah ditetapkan menjadi visi MA 2010-2035. Dalam konteks sekarang ini, salah satu indikator peradilan yang agung adalah pengadilan yang menerapkan teknologi informasi dalam( proses manajemen perkara,  sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lahirnya SEMA 14/2010 yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam prosedur pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali,merupakan upaya MA untuk mewujudkan visinya menjadi court excellence.

Demikian disampaikan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, pada saat menyampaikan pengarahan dihadapan peserta sosialisasi SEMA 14/2010 yang terdiri dari perwakilan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan se Jabodecitabek dan Karawang, Kamis malam (24/3), di Batavia Hotel Jakarta.

Panitera MA :

“Implementasi SEMA No.14 Tahun 2010 dapat Diukur dari Kesuksesan Peradilan Umum”

2611 Putusan  Pengadilan Sudah Terupload di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan Online (24/3)

Indikator kesuksesan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 dapat diukur dari kesuksesan Lingkungan Peradilan Umum dalam melaksanakannya. Demikian disampaikan oleh Panitera Mahkamah Agung Suhadi, SH, MH pada acara pertemuan Delegasi Federal Court of Australia (FCA) dengan segenap Pimpinan dan Para Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) bertempat di Ruang Rapat Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (22/3) pagi.

Kunjungan Kerja Delegasi Federal Court of Australia

MA dan FCA Kaji Modernisasi Manajemen Perkara

Jakarta | Kepaniteraan Online ( 21/03)

Setelah menyelenggarakan Konferensi Regional Asia Pasifik pertama International Association for Court Administration (IACA) di Novotel, Bogor minggu lalu,  MA kembali menjamu tamu internasional. Kali ini  tamu yang diterima adalah delegasi Federal Court of Australia (FCA) yang terdiri dari Hakim Agung Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos. Ketua MA menerima mereka  dalam courtesy call di ruang rapat Ketua Mahkamah Agung RI, di gedung Mahkamah Agung, Jl Medan Merdeka Utara, Senin pagi (21/3). 

Justice for All (J4A) Menggelora di konferensi Regional IACA

Jakarta | kepaniteraan.online (16/03)

Keadilan adalah untuk  semua orang, Justice for All (J4A). Setiap orang tanpa dibedakan asal negara, jenis kelamin, usia, tingkat kepemilikan harta, letak tempat tinggal, maupun kesempurnaan fisik, berhak atas keadilan. Oleh karena itu berbagai upaya harus dilakukan  untuk mendekatkan akses terhadap keadilan tersebut. Pembicara pada konferensi IACA yang berasal dari berbagai negara di kawasan aisa-pasifik tersebut,  semuanya berbicara mengenai hal yang sama, yakni J4A, dalam perspektif pengalaman negaranya masing-masing.

Penyediaan anggaran negara untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), pelaksanaan sidang keliling, pos bantuan hukum, pembentukan sistem peradilan anak, perlindungan terhadap kaum perempuan, layanan pengadilan terhadap penyandang disabilitas, penguatan sistem pendidikan dan pelatihan, pengautatan SDM dan penggunaan teknologi informasi merupakan bentuk-bentuk upaya acces to justice yang diterapkan oleh  masing-masing negara yang disesuaikan dengan karekteristiknya. Demikian yang tergambar dalam presentasi dari delegasi Indonesia, Australia, Malaysia, Singapore, Timor Leste, Papua New Guenea, Pilipina, Kamboja, dan Dubai (UEA).