1 Oktober 2011, MA Mulai Terapkan Sistem Kamar

Jakarta | Portal Rakernas (19/9)

Memenuhi “janjinya” yang dikemukakan pada Rapat Pleno beberapa bulan yang lalu, mulai 1 Oktober 2011 MA akan mulai memberlakukan sistem kamar. Dasar pemberlakuan sistem kamar ini tertuang dalam SK Ketua Mahkamah Agung nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI tertanggal 19 September 2011. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, dalam pidato pembukaan Rakernas di Jakarta, Senin (19/9).

Menurut Ketua MA, dalam SK yang ditandatangani pada hari pertama Rakernas ini (19/9), diatur tata cara dan detail implementasi sistem kamar tersebut. Selain itu, lanjut Ketua MA, Surat Keputusan ini dilengkapi dengan dua instrumen hukum lain, yaitu surat keputusan ketua MA tentang penunjukan Ketua Kamar, dan surat keputusan ketua MA tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

LPSK Dukung SEMA Perlindungan Whistle Blower

Jakarta [sumber: detik.com]

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh upaya Mahkamah Agung (MA) dalam menerbitkan Surat Edaran Mahmakah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) dalam tindak pidana tertentu. SEMA tersebut dianggap sebagai langkah maju dalam reformasi peradilan pidana.

"LPSK memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah maju MA dalam menerbitkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011," ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Kamis (8/9/2011).

Menurut LPSK dengan menerbitkan SEMA Nomor 04 Tahun 2011 tersebut MA telah menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap tindak kejahatan. Ini sekaligus menegaskan komitmen antara lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia untuk memerangi setiap tindak pidana.

"Ini membuktikan kesepakatan yang ditandangani MA, Polri, Kejaksaan Agung, KPK, Kemenkum HAM dan LPSK tidak sebatas kesepakatan di atas kertas," terangnya.

Inilah Pengadilan  Pengunggah  Putusan Terbanyak di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan.Online (12/8)

Sejak 2011, Direktori Putusan Mahkamah Agung (http://putusan.mahkamahagung.go.id) tidak  hanya memuat putusan MA. Masing-masing pengadilan  bisa mengunggah putusannya melalui  Direktori  Putusan tersebut. Hingga Jum’at (12/8),  tidak kurang dari  25.000 putusan pengadilan sudah bisa di akses publik melalui situs ini.  Pengadilan yang menggugah putusan terbanyak untuk masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:  lingkungan peradilan umum, PT Banten (225), peradilan agama, PTA Surabaya (1.436 putusan),  peradilan Militer, Dilmil I 02 Medan (68 putusan), dan peradilan TUN, PTUN Jakarta (66 putusan).

Panitera MA  Terus Pacu  Peningkatan Kinerja Penyelesaian Perkara

Panitera MA (urutan ke-5 dari kiri) bersama dengan para Panitera Muda dan Direktur Pranata MA memimpin rapat koordinasi dan evaluasi kinerja, Rabu (10/8) di Ruang Wiryono.

JAKARTA, Kepaniteraan Online | (10/8)

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, MH, MH, terus-menerus memacu peningkatan kinerja penyelesaian perkara MA. Upaya terkini yang dilakukaanya adalah dengan menggelar rapat evaluasi yang melibatkan seluruh Panitera Muda, Panitera Muda Tim (Askor), Direktur Pranata, dan Panitera Pengganti yang dilaksanakan pada hari Rabu (10/8), di Ruang Wiryono Gedung  MA. Dalam rapat tersebut,  Panitera MA menekankan kepada  seluruh jajarannya untuk meningkatkan kinerja baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

“Hingga Juli 2011, MA sudah memutus 8.036 perkara dan mengirim 8.638 perkara  ke pengadilan pengaju sementara jumlah perkara masuk pada periode tersebut berjumlah 7.986 perkara, dengan demikian kinerja MA sudah cukup baik”, terang Panitera MA.

Panitera MA Pimpin Audiensi dengan Perwakilan Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan

SPKEP : usul dibentuk PHI di Mimika

Jakarta | Kepaniteraan.Online (29/7)

Panitera Mahkamah Agung , H. Suhadi, SH, MH, memimpin audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SPKEP), Jum’at (29/7) di Ruang Rapat Panitera. Dalam pertemuan yang diinisiasi oleh SP KEP tersebut , disampaikan permohonan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di Mimika.

Ketua delegasi Gindo Tobing yang juga salah seorang pengurus pusat Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengemukakan bahwa alasan diajukannya usulan pembentukan PHI di Mimika selain ide tersebut dimungkinkan oleh Pasal 59 ayat (1) UU No 2 Tahun 2004 , juga karena kasus perselisihan hubungan industrial di daerah tersebut  terhitung banyak.

PT Semarang Selenggarakan Bimtek Komunikasi Data Elektronik Direktori Putusan Bagi PN Se-Jateng

300-an Putusan Langsung Terupload

Semarang | Kepaniteraan.Online (26/7)

Pengadilan Tinggi Semarang menyelenggarakan  Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknologi Informasi bagi  Pengadilan Negeri  se-Jawa Tengah, 25-27 Juli 2011, di Hotel Horison Semarang. Dalam kegiatan yang diikuti oleh Panitera, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, dan operator  masing-masing PN ini,  dibuka oleh Ketua PT Semarang, Dr. H. Sareh Wiyono, SH, MH, Senin pagi (25/7).  Selama kegiatan ini para peserta disuguhkan materi mengenai  Implementasi SEMA 14/2010 melalui pemberdayaan Direktori Putusan MA dan tata kelola teknologi informasi.

Dalam sambutannya, KPT Semarang menggariskan kepada seluruh satker di wilayah pembinaannya untuk memberi perhatian terhadap pemberdayaan teknologi informasi. Menurutnya, teknologi informasi akan memberikan efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas pokok.

“Kalau untuk pembinaan atau monitoring  langsung ke Cilacap, misalnya,  kami memerlukan waktu sekitar 6 jam, tetapi  kalau dengan  bantuan IT waktu yang dibutuhkan hanya beberapa  detik saja, sehingga sangat efisien dan efektif”, ungkap  Dr. Sareh Wiyono menjelaskan.