Hari Kedua Workshop:

Kini Direktori Putusan MA berisi Lebih Dari 20.000 Putusan

Para peserta workshop "serius"  melakukan upload putusan. Di hadapan mereka sebuah bigscreen berisi informasi status kemajuan upload putusan. Instrumen ini menjadi media untuk menciptakan semangat kompetisi dalam upload putusan

Tanggerang | Kepaniteraan Online (22/12)

Memasuki hari kedua workshop, para peserta telah berhasil  mengunggah  seribu lebih putusan ke Direktori Putusan MA. Sehingga,  kini telah tersedia lebih dari 20.000 putusan di website tersebut. Bahkan, pada saat workshop ditutup besok, Kamis (23/12), ditargetkan terupload lebih dari 21.000 putusan.

Tingginya produktifitas upload putusan selama kegiatan workshop ini tidak lepas dari  keseriusan dan semangat dari para peserta yang merupakan representasi dari Tim Yudisial MA dan pusat data/informasi kepaniteraan.  Selain itu, panitia juga menyediakan instrumen yang terus-menerus memonitor progress upload putusan dari menit ke menit. Melalui instrumen yang terpantau melalui big screen, semua peserta bisa melihat  perkembangan kinerja upload putusan, seperti : peserta yang mengupload putusan terbanyak, total putusan terupload, capaian  kinerja tim serta capaian kinerja individu.

Kepaniteraan MA Selenggarakan Workshop Upload Putusan

"Targetkan 1500 putusan ter-upload"

---

Tim Kepaniteraan bersama Tim Pembaruan memberikan pengarahan untuk efektifitas kegiatan workshop, Selasa (21/12)

Tangerang | Kepaniteraan Online (22/12)

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI yang didukung  oleh Tim Pembaruan Peradilan melalui fasilitas Indonesia-Australia  Partnership for Justice-Transition Program (IAPJ-T) menyelenggarakan workshop pengunggahan (upload) putusan MA. Kegiatan ini diikuti oleh para operator dari masing-masing Tim Yudisial MA dan  pusat data/informasi kepaniteraan. Penyelenggaraannya di mulai pada Selasa malam (21/22) dan akan berakhir hingga hari Kamis (23/12).

“workshop ini sebagai perwujudan komitmen Kepaniteraan MA memberikan transparansi putusan kepada publik”, ungkap Asep Nursobah,   Koord Data/Informasi Kepaniteraan MA, pada saat pembukaan acara, tadi malam. Menurutnya, meski dari sisi jumlah, putusan yang dipublikasikan melalui direktori putusan MA, http://putusan.mahkamahagung.go.id, telah mendekati angka 20.000, jumlah tersebut  masih perlu ditingkatkan.
“Idealnya, jumlah putusan yang diupload sama dengan jumlah putusan yang dikirim”, imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Tim Pembaruan Peradilan yang membidangi manajemen perkara, Aria Suyudi, mengemukakan bahwa publikasi putusan merupakan program yang sangat strategis bagi kelembagaan Mahkamah Agung. “Publikasi atau Transparansi putusan menjadi quick wins reformasi birokrasi di MA”, tegasnya.  Oleh karena itu, lanjut Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini, kegiatan workshop upload putusan ini sangat bernilai proses pembaruan peradilan.

Panitera MA Buka Sosialisai Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara

Tangerang | Kepaniteraan Online (13/12)

Panitera Mahkamah Agung, H. Suhadi, SH, MH, membuka Sosialisasi Pembaruan Teknis dan Manajemen Perkara, Senin malam (13/12) di Hotel Aston Cengkareng. Kegiatan yang diikuti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama se wilayah Banten, Jakarta, dan Bandung akan berlangsung hingga Rabu (15/12).

Dalam pengarahannya Panitera MA menekankan pentingnya  peningkatan kualitas manajemen peradilan. Menurutnya, manajemen yang baik akan berimplikasi pada peningkatan kualitas layanan kepada pencari keadilan. Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas layanan ini, Panitera MA mengungkapkan pentingnya pemberdayaan teknologi informasi.

Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

Tahun 2010, MA Harus Keluar dari Opini “Disclaimer”

---

Waka MA Bidang Non Yudisial, Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH membuka acara Rakor dalam Rangka Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Satu Atap, Rabu (8/12) di Hotel Mercure Jakarta

Jakarta | kepaniteraan online (9/12)   

Tahun 2010 Mahkamah Agung bertekad keluar dari opini “disclaimer”. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial (Waka MA bidang NY), Dr. H. Ahmad Kamil, SH, MH, pada pembukaan acara Rapat Koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan satu atap, yang diikuti oleh para Wakil Sekretaris  pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan se-Indonesia,  Rabu (8/11) malam,  di hotel Mercure Ancol, Jakarta.

Menurut Waka MA bidang NY, untuk melepaskan predikat disclaimer yang disandangkan BPK, MA bersama jajaran pengadilan di bawahnya harus melakukan berbagai pembenahan  terutama di bidang manajemen asset dan manajemen keuangan.  Untuk itu, kata Waka MA, diperlukan komitmen disemua level pimpinan, termasuk Wasek, untuk bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab, konsisten, dan selalu menjaga disiplin.

Undangan Sosialisasi  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Download: Undangan Sosialisasi Pelaksanaan RB

Jakarta | Kepaniteraan.online (8/12)

MA akan menyelenggarakan kegiatan Kompilasi dan Implementasi Rencana Kerja dan Target Pencapaain Quick Wins Reformasi Birokrasi pada  Mahakmah Agung RI mulai tanggal 13 s.d 15 Desember 2010, bertempat di Hotel Aston Tangerang. Kegiatan ini akan diikuti oleh Wakil Panitera pengadilan tingkat pertama dan  banding dari  4 (empat) lingkungan peradilan di   wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Bandung.

Materi yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut meliputi:  manajemen perkara, permasalahan administrasi perkara, pelaksanaan reformasi birokrasi, sosialisasi cetak biru MA jilid II, temuan BPK, implementasi teknologi informasi, dll.

Informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan ini bisa dilihat di surat undangan sosialisasi yang bisa diunduh disini.

Keberhasilan Peradilan Satu Atap akan Dievaluasi dalam Rakor  Wasek Tk. Banding se-Indonesia

---

Download : surat undangan rakor

Jakarta | Kepaniteraan Online (4/12)
Proses peradilan satu atap (one roof system) telah melewati setengah dasawarsa. Banyak perubahan positif yang diraih badan peradilan pasca pemberakuan system satuatap tersebut. Untuk mengukur keberhasilan serta menganalisa hambatan dan Permasalahan secara objektif pelaksanaan peradilan satu atap ini, maka  Kepaniteraan akan menyelengarakan Rapat Koordinasi yang sifatnya nasional pada tanggal 8-10 Desember 2010. Rakor ini  akan diikuti oleh  seluruh wakil sekretaris pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan, Wakil Sekretaris Pengadilan TUN Papua, D.I.Yogyakarta, Bandung, Palembang, dan  Kataud Dilmil Balikpapan, Kendari, Padang. Demikian hal tersebt  termuat dalam  Surat  Nomor : 362/PAN.1/B/U/XII/2010 tanggal  3 Desember 2010 yang ditandatangani  Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung.