Saat ini, Lebih 8700 Putusan Pengadilan Dimuat di Direktori Putusan MA

Jakarta | Kepaniteraan.Online (27/4)

Sejak Maret 2011, Direktori Putusan MA dapat menampung publikasi putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Selain itu, Direktori Putusan yang berbasis web ini juga digunakan untuk komunikasi data kelengkapan berkas upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali seperti yang diatur SEMA 14/2010. Hingga saat ini, lebih dari 8700 putusan pengadilan tingkat pertama dan banding telah bisa di akses di http://putusan.mahkamahagung.go.id/.

Jika digabungkan dengan jumlah putusan MA yang telah terupload lebih dari 23.600 putusan, maka Direktori Putusan telah memuat lebih dari 32.000 putusan. Jumlah ini semakin menguatkan pernyataan Sbastian Pompe, seperti yang dimuat harian the Jakarta Post (3/29). “it is more decisions than the number of decisions published by the US Supreme Court over the past hundred years”, tulis Pompe.

Hari ini, Ketua MA akan dianugerahi Doktor HC dari Unhas Makassar

Jakarta | Kepaniteraan.Online (14/4)

Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Kamis (14/4) ini, akan dianugerahi Doctor Honoris Causa dalam bidang Pengadilan dan Hak Asasi Manusia oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Penganugrahan itu akan dilakukan melalui rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas Hasanuddin yang akan dipimpin langsung Rektor Prof. Idrus A Paturusi.

Harifin A. Tumpa yang juga alumni Unhas dinilai orang yang paling tepat mendapat penghargaan tersebut. Alasannya, seperti disampaikan oleh juru bicara Unhas, Dahlan Abubakar, seperti dikutip sejumlah media, karena pria asal Kabupaten Soppeng tersebut cukup mengemuka dalam bidang pengadilan dan HAM. "Kinerjanya cukup bagus," ungkap Dahlan.

Waktu Pendaftaran Calon  Hakim Ad Hoc Tipikor Diperpanjang

Jakarta | Kepaniteraan.Online (11/4)

Waktu Pendaftaran Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang semula ditutup tanggal 8 April 2011, diperpanjang hingga 28 April 2011 mendatang. Hal tersebut disampaikan panitia pelaksana (Pansel) melalui suratnya nomor 31/Pansel/Ad Hoc TPK/IV/2011 tanggal 7 April 2011 sebagaimana dirilis oleh laman resmi MA, www.mahakmahagung.go.id, Jum’at lalu (8/4). Disebutkan dalam  surat tersebut, bahwa alasan perpanjangan waktu pendaftaran tersebut adalah karena jumlah pelamar yang relatif sedikit dibandingkan dengan kebutuhan.

Jumlah Putusan MA di Internet Melebihi Jumlah Publikasi Putusan Mahkamah Agung AS  dalam Seratus Tahun Terakhir

Jakarta | Kepaniteraan Online (31/3)

Dalam  harian berbahasa Inggris, The Jakarta Pos, edisi  Selasa (29/3), Sebastian Pompe menulis bahwa jumlah putusan MA yang telah terpublikasikan pada akhir Februari 2011 berjumlah 22.473 putusan. Jumlah tersebut, kata Pompe, melebihi jumlah gabungan seluruh putusan yang dipublikasikan oleh Mahkamah Agung AS, Belanda dan Australia untuk sepuluh tahun terakhir. Bahkan menurutnya, masih melebihi jumlah putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat  dalam seratus tahun terakhir

Tulisan Sebastian Pompe dalam harian terkemuka tersebut, dimaksudkan untuk “meluruskan”  pernyataan dari salah seorang pengacara di Jakarta yang disampaikan kepada pihak asing bahwa alasan utama lemahnya kepastian hukum di Indonesia karena MA tidak mempublikasikan putusannya. Pompe mungkin “geram” dengan pernyataan sosok yang notabene sehari-harinya bergelut dengan dunia peradilan. Padahal peradilan Indonesia telah memulai upaya transparansi putusan ini sejak tahun 2007, empat tahun yang lalu.

Wacana Hakim Komisaris dibahas dalam Seminar Ulang Tahun IKAHI

Jakarta | Kepaniteraan.Online (30/3)

Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggelar seminar bertajuk  “Kedudukan Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, Selasa (29/3), di Hotel Redtop Jakarta. Perhelatan yang terkait dengan perayaan ulang tahun organisasi IKAHI yang ke 58 ini dibuka secara resmi oleh Ketua MA, Dr. H. Harifin A. Tumpa. Tidak kurang dari 600 hakim dari empat lingkungan peradilan turut serta sebagai peserta dalam kegiatan seminar ini.

Ketua MA dalam pengarahannya sebagaimana dikutip laman resmi Mahkamah Agung, www.mahkamahagung.go.id (29/3) mengingatkan bahwa Hal yang terpenting dalam membuat suatu ketentuan (termasuk RUUKUHP, red) adalah bagaimana kepentingan masyarakat luas dapat terlindungi dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Selain itu Ketua MA mengharap benturan antara penegak hukum harus dihindari  karena dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Panitera MA:

SEMA 14/2010 : upaya menuju court excellence

Jakarta | Kepaniteraan.Online (25/3)

Peradilan yang Agung  atau court excellence  telah ditetapkan menjadi visi MA 2010-2035. Dalam konteks sekarang ini, salah satu indikator peradilan yang agung adalah pengadilan yang menerapkan teknologi informasi dalam( proses manajemen perkara,  sehingga bisa memberikan pelayanan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lahirnya SEMA 14/2010 yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dalam prosedur pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali,merupakan upaya MA untuk mewujudkan visinya menjadi court excellence.

Demikian disampaikan Panitera MA, H. Suhadi, SH, MH, pada saat menyampaikan pengarahan dihadapan peserta sosialisasi SEMA 14/2010 yang terdiri dari perwakilan pengadilan tingkat pertama dan banding empat lingkungan peradilan se Jabodecitabek dan Karawang, Kamis malam (24/3), di Batavia Hotel Jakarta.