Persoalan Teknis Yudisial dibedah di Sidang Komisi

Balikpapan | kepaniteraan online (13/10)

Memasuki hari kedua Rakernas, Selasa (12/10),  para peserta  mulai melakukan sidang komisi.  Dalam sidang komisi ini, para peserta melakukan pembahasan seputar persoalan teknis yustisial maupun administrasi yang muncul dalam dinamika pelaksanaan tugas. Pembahasan di tingkat komisi ini dilakukan melalui bedah makalah yang sebagian besar disajikan oleh ketua muda masing-masing.

Mengenai pembagian kelompok sidang komisi, Panitia membagikannya berdasarkan pada pembidangan tugas,  yudisial dan non yudisial.  Atas dasar ini, peserta Rakernas dikelompokan kepada 6 komisi.  Lima diantaranya adalah komisi bidang yudisial.

Komisi I.A bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus  yang dipimpin oleh Tuada Pidana dan Tuada Pidana Khusus. Komisi I.B bidang Perdata  dan Perdata Khusus yang dipimpin oleh Tuada Pidana dan Pidana Khusus. Komisi II bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama yang dipimpin oleh Tuada Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Komisi III bidang   Urusan Lingkungan Lingkungan Peradilan Militer yang dipimpin oleh Tuada Uldilmil, Komisi IV bidang Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dipimpin   oleh Tuada Urusan Lingkungan Peradilan Militer. Komisi V bidang Khusus yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, dan Komisi VI bidang  Pembinaan Administrasi yang dipimpin oleh Tuada Pembinaan, Sekretaris MA, dan Kepala BUA.

Semua Unsur Pimpinan MA, Sampaikan Paparan di  Rakernas

Balikpapan | kepaniteraan online (12/10)

Rakernas MA sebagai forum tahunan warga peradilan  selain untuk memecahkan berbagai masalah yudisial dan non yudisial, juga sebagai  forum penyampaian informasi terkini. Oleh karena itu di hari pertama forum Rakernas ini (11/10), semua unsur pimpinan MA  tampil memberikan paparan yang diikuti oleh seluruh peserta. 

Wakil Ketua MA bidang Yudisial, H. Abdul Kadir Mappong, SH, MH, menyampaikan paparan seputar  persoalan yudisial terkini. Perhatian  Waka MA Bidang Yudisial ini terfokus pada beberapa hal antara lain: mengenai tugas pengadilan negeri yang berkaitan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas.  Dalam paparannya tersebut, Waka MA secara gamblang menjelaskan persoalan  pemeriksaan terhadap perseroan dan pembubaran perseroan. Di akhir paparannya, Ia meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang menjadi peserta Rakernas untuk mensosialisasikan materi ini kepada para ketua Pengadilan Negeri di wilayahnya.

Ketua MA Buka Rakernas MARI 2010 di Balikpapan

“MA Gelorakan Semangat Perubahan di Rekernas Balikpapan”

Ketua MA didampingi Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dan Wakil Ketua bidang Yudisial bersama dengan Gubernur Kaltim menambuh gong tanda dimulainya perhelatan Rekernas 2010 di Balikpapan

Balikpapan | kepaniteraan online (11/10)

Ketua MA, Yang Mulia Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung 2010, Senin pagi (11/10), di Balikpapan. Rakernas MA kali ini mengusung tema “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Lembaga Peradilan Yang Agung”.

Hadir pada perhelatan tahunan warga peradilan ini, para pimpinan MA, hakim agung, pejabat eselon I dan II MA, ketua, wakil ketua dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dari empat lingkungan peradilan, para asisten koordinator di MA, pimpinan pengadilan pajak. Hadir pula sebagai undangan Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan  bersama unsur Muspidanya, serta sejumlah LSM penggiat reformasi peradilan.

Dalam sambutannya Ketua MA menegaskan bahwa semangat pembaharuan harus tumbuh dan berkembang di dalam diri setiap insan peradilan.
“Kemajuan baru dapat kita capai apabila kita mau berubah”, ungkap Ketua MA.

Terkait dengan perubahan ini, Ketua MA menyatakan bahwa  diperlukan agen-agen perubahan. Ia mengharapkan peserta rakernas ini akan berperan sebagai agen perubahan yang akan mematikan semangat perubahan kepada seluruh jajaran peradilan di Indonesia.

Ketua MA :

Panitera/Sekretaris  harus Menjadi Agen Perubahan

Balikpapan | kepaniteraan online (11/10)

Ketua MA, Yang Mulia Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH,  meminta para Panitera/Sekretaris untuk berperan sebagai agen perubahan/pembaharuan (agent of change) bagi terjadinya perubahan di pengadilan.  Menurut Ketua MA, kondisi pengadilan yang berada di tengah berlangsungnya perubahan di berbagai sektor kehidupan saat ini menuntut adanya perubahan dan pembaharuan. Kalau pengadilan tidak melakukan perubahan sendiri maka pengadilan akan tergilas dengan perubahan  yang diinginkan oleh masyarakat.
Ketua MA mengungkapkan hal itu pada saat memberikan pengarahan pada Rapat Kerja Nasional Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Seluruh Indonesia (IPASPI), Minggu (10/10), di Hotel Novotel Balikpapan. Hadir bersama Ketua MA, Waka MA Bidang Yudisial, Waka MA bidang Non Yudisial, Ketua Muda Pengawasan, Ketua Muda Pembinaan, Panitera MA, Sekretaris MA, Kepala BUA, Kepala Badan Pengawasan, Kepala Badan Litbangdiklat, Dirjen Badilag dan Dirjen Badilmiltun.

Penyelenggaraan Rakernas IPASPI yang diikuti oleh seluruh panitera/sekretaris tingkat banding  yang digelar sehari menjelang RAKERNAS MA ini telah berlangsung sejak penyelenggaraan rakernas tahun 2008 di Jakarta. Kali ini IPASPI mengusung  tema “ IPASPI siap melakukan perubahan guna terwujudnya peradilan yang agung”.

MA Umumkan Hasil Seleksi Calon Hakim Ad Hoc TIPIKOR Tahap II

Jakarta | kepaniteraan online (6/11)

Panitia Seleksi Calon Hakim Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap II Tahun 2010, mengumumkan hasil seleksi tertulis melalui Pengumuman bernomor : 47/Pansel/Ad Hoc TPK/X/2010 tertanggal 6 Oktober 2010. Dalam pengumuman tersebut terdapat  184 peserta yang dinyatakan lulus, yang  terdiri dari 125 peserta untuk tingkat pertama dan 59 peserta untuk tingkat banding. Untuk mengetahui pengumuman selengkapnya klik disini.

Terkait dengan pengumuman tersebut, Panitia meminta   kepada masyarakat (publik) untuk memberikan informasi/penilaian terhadap Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas kepada Panitia Seleksi. Informasi/penilaian dari masyarakat (publik) bisa dikirim melaui surat ke alamat Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat 10110 c.q. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap II, Perpustakaan Mahkamah Agung RI atau fax ke Badan Pengawasan (021) 3446306; Panitera MARI (021) 3842680 atau e-mail Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan mencantumkan nama, alamat pengirim, dan nomor telepon  akan dirahasiakan oleh Panitia. Masukan dapat diterima selambat-lambatnya tanggal 7 November 2010.

Sementara bagi Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap II Tahun 2010 diwajibkan menempuh tahap penyaringan profile assessment dan wawancara yang waktu dan tempat penyaringan akan diumumkan kemudian melalui website www.mahkamahagung.go.id, http://bawas.mahkamahagung.go.id, http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id  dan di Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.

Ketua MA Tandatangani Lampiran Nota Kesepahaman (MoU) Yudisial dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia

Ketua MA, Harifin A. Tumpa, CJ Federal Court of Australia CJ Keane, dan CJ Family Court of Australia CJ Diana Bryant melakukan simbolisasi kemitraan seusai penandatanganan MoU, di Law Court Building, Melbourne, Kamis (23/9)

Melbourne | kepaniteraan online ( 23/9)

Ketua Mahkamah Agung RI,  DR. Harifin A Tumpa, SH. MH  menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara tiga pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Federal Court or Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne, Kamis   (23/9), waktu setempat. Penadatanganan MoU ini merupakan penandatanganan lampiran ke enam sejak  MoU pertama tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan setiap  4 tahun sekali. Setiap tahunnya dilakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman yang  berisikan kegiatan-kegiatan turunan yang akan dilakukan bersama setiap tahunnya.

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung Federal Court of Australia, Melbourne ini,  Ketua lembaga peradilan penandatangan MoU, beberapa orang hakim di Federal Court maupun Family Court of Australia, hakim agung  MA RI, perwakilan dari Federal Magistrate Court of Australia,perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Negara Victoria,  perwakilan Australian Embassy di Jakarta, perwakilan AusAid, dan pejabat-pejabat lainnya.

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh Ketua Muda Pembinaan bapak Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc, Ketua Muda Pengawasan, bapak Hatta Ali, SH, MH, dari Ketua Muda Urusan Peradilan Militer, bapak Imron Anwari, SH, MH, MKn, Hakim Agung Bapak DR Syamsul Maarif,SH, LLM, Hakim Agung  bapak Prof DR abdul Gani Abdullah, SH, Hakim Agung Yulius, SH, MH, Panitera Mahkamah Agung bapak Suhadi, SH, MH dan Hakim Tinggi militer Hulwani. Delegasi ini didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Wiwiek Awiati dan Aria Suyudi.